[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb7c4307-f3c8-4e7e-a7b9-fc1d9e93f81e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Barat","place_of_enactment","Padang","theme","PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-Pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 07
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak atas pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai bidang pembangunan; b. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Barat belum dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkannya; c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum disebabkan belum adanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria bidang PPPA yang merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \n Peraturan ini tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan sistematika sebagai berikut;\r\n1. Ketentuan Umum,\r\n2. Pemberdayaan Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan,\r\n3. Pelembagaan Pengarustamaan Gender,\r\n4. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak,\r\n5. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,\r\n6. Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Korban kekerasan dan Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus\r\n7. Peningkatan Kualitas Keluarga,\r\n8. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan,\r\n9. Data Gender dan Anak,\r\n10. Koordinasi,\r\n11. Forum Anak Daerah,\r\n12. Kerjasama,\r\n13. Partisipasi Masyarakat,\r\n14. Pembinaan dan Pengawasan,\r\n15. Pendanaan,\r\n16. Ketentuan Peralihan,\r\n17. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021. \n Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak, serta meningkatkan peran pemerintah daerah, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan, pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyediaan layanan perlindungan bagi korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, peningkatan kualitas keluarga, penguatan dan pengembangan kelembagaan, pengelolaan data gender dan anak, koordinasi antar pihak terkait, pembentukan Forum Anak Daerah, kerjasama, partisipasi masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan. Kewenangan meliputi koordinasi dengan aparat penegak hukum dan organisasi kemasyarakatan, penyediaan layanan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan peningkatan kualitas keluarga melalui berbagai program pelatihan dan penyuluhan. Hak dan kewajiban mencakup kewajiban anak untuk menghormati orang tua dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, serta menunaikan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Badan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran penting dalam implementasi peraturan ini.","transitional_provisions","1. Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana dalam Pelayanan Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan Perlindungan Khusus Anak pada UPTD PPA harus dipenuhi paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST SUMATERA
NUMBER 7 OF 2021
ON
THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT AFFAIRS IN THE FIELD OF
WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering :

that everyone, including women and children, is entitled to the fulfillment of rights and protection from violence, exploitation, and discriminatory treatment in various fields of development;
that the implementation of government affairs in the field of women's empowerment and child protection in The Province of West Sumatera has not been carried out optimally, so that the role of local governments and the community is needed to realize it;
that to fill the legal vacuum caused by the absence of Norms, Standards, Procedures and Criteria in the field of PPPA which is mandated by Law Number 23 of 2014 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb7c4307-f3c8-4e7e-a7b9-fc1d9e93f81e","actionData","errors"]