[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb616710-5d18-4a01-8b8a-bbbd9811625f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-01-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tarakan","place_of_enactment","Tarakan","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Jasa Usaha
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2012/NO 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang \r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali jenis retribusi daerah terutama mengenai Retribusi Jasa Usaha; bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Jasa Usaha. \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang \r\nPembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang \r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang \r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, \r\nPemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang \r\nKepelabuhanan; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan; Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Pengertian Retribusi Jasa Usaha, Objek Retribusi, Subjek Retribusi, Tarif Retribusi, Pemungutan Retribusi, Penggunaan Hasil Retribusi, Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2012. \n 43 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 02 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Terminal (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 05 Seri C-02).\n2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 4 Seri B).\n3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 9 Seri B).\n4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 19 Seri B).\n5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 15 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 13 Tahun 1999.\n6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 19 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 10 Seri B).\n7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pembuatan Badan Kapal Angkutan Air (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 07 Seri –B 03).\n8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Khusus Masuk Kawasan Konservasi Mangrove Dan Bekantan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tarakan ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan jenis retribusi daerah, khususnya Retribusi Jasa Usaha, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tarakan, meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.\n2. Objek dan subjek retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha.\n3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha.\n4. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis Retribusi Jasa Usaha, yang detailnya tercantum dalam lampiran peraturan daerah.\n5. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, yaitu untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikan harga pasar.\n6. Masa retribusi dan saat retribusi terutang.\n7. Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, termasuk sanksi administratif berupa bunga jika terjadi keterlambatan pembayaran.\n8. Tata cara pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi.\n9. Pemanfaatan penerimaan retribusi yang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.\n10. Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.\n11. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.\n12. Ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi.\n13. Kewenangan Walikota untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.\n14. Pemberian insentif kepada instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi.\n15. Ketentuan mengenai penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.","transitional_provisions","1. Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Retribusi Daerah sebelumnya, masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF TARAKAN

REGIONAL REGULATION OF TARAKAN CITY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
BUSINESS SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TARAKAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is deemed necessary to readjust the types of regional retribution, especially regarding the Business Service Retribution;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Tarakan City concerning Business Service Retribution.

In view of :

Law Number 29 of 1997 concerning the Establishment of the Tarakan Level II Municipality (State Gazette of 1997 Number 41, Supplement to State Gazette Number 3685);
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb616710-5d18-4a01-8b8a-bbbd9811625f","actionData","errors"]