[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb60ed6f-a6b1-4fda-8cfb-805e9e562b68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang PENYENGGELARAN BANTUAN HUKUM","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-06-11","effective_date","2025-06-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","PENYENGGELARAN BANTUAN HUKUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, BD.2025/No.3, LL KAB KAPUAS HULU : 19 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYENGGELARAN BANTUAN HUKUM
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 \r\nayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 \r\ntentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan \r\nHukum. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);\r\nUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);\r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421). \n \r\nPeraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum untuk \r\nMasyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Kabupaten Kapuas Hulu. Bantuan ini diberikan secara cuma-cuma oleh \r\nPemberi Bantuan Hukum yang harus berbadan hukum, terakreditasi, dan memiliki kantor.\r\nPemberi Bantuan Hukum\r\nBantuan hukum dapat diberikan oleh:\r\nAdvokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.\r\nParalegal, dosen, dan mahasiswa yang juga terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi, serta memenuhi syarat yang telah ditentukan.\r\nJenis Bantuan Hukum\r\nBantuan hukum ini mencakup perkara \r\n\r\nperdata, pidana, dan sengketa tata usaha negara, baik melalui jalur Litigasi (pengadilan) maupun Non Litigasi (luar pengadilan). Bantuan ini akan diberikan hingga masalah hukum selesai atau perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap.\r\nTugas Pemerintah Daerah\r\nPemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk bantuan hukum dalam APBD. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, standar, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terkait penyelenggaraan bantuan hukum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2025. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2025 \n 19 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan dalam menghadapi permasalahan hukum. Tujuan penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara dalam bentuk akses keadilan, menjamin terpenuhinya hak Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum, mewujudkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang berperspektif hak asasi manusia, menjamin pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang berkualitas, efektif, dan efisien, menjamin pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang adil dan bermanfaat, serta terwujudnya perubahan sosial dengan pemerataan akses keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan.\n\nPemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyusun dan menetapkan standar penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Peraturan ini mengatur syarat-syarat bagi Pemberi Bantuan Hukum, Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa untuk dapat memberikan bantuan hukum. Tata cara pemberian bantuan hukum meliputi pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan, dokumen yang harus dilampirkan, dan proses pemeriksaan serta analisis oleh Pemberi Bantuan Hukum. Bentuk dan jenis bantuan hukum meliputi perkara perdata, pidana, dan sengketa tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum, serta tata cara pengajuan dan pelaksanaan anggaran bantuan hukum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran terhadap larangan menerima dana ganda dikenakan sanksi berupa pemutusan kerjasama dengan kewajiban mengembalikan Anggaran Bantuan Hukum yang telah diterima.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[112],{"_113":114,"_115":116},"text","PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HULU","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KAPUAS HULU
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 3 OF 2025

TENTANG

LEGAL AID ORGANIZATION

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb60ed6f-a6b1-4fda-8cfb-805e9e562b68","actionData","errors"]