[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb457334-d624-4f52-9693-e13f292045b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-09-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah, maka Kepala Daerah menyampaikan\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan\r\nyang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling\r\nlambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2012. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan\r\nUndang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012, yang berisi 10 Pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2013. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 1.231.830.424.157,97 dan belanja sebesar Rp. 994.544.783.483,95, menghasilkan surplus Rp. 237.285.640.673,84. Pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp. 98.461.306.063,19 dan pengeluaran Rp. 20.742.893.900,00, menghasilkan surplus Rp. 77.718.412.163,19. Neraca per 31 Desember 2012 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 2.627.885.859.715,86, jumlah kewajiban sebesar Rp. 4.593.509.457,50, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 2.623.292.350.258,36. Laporan arus kas mencatat saldo kas awal Rp. 98.830.779.368,69 dan saldo kas akhir Rp. 315.005.433.679,53. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan diatur dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET OF BANJAR REGENCY FOR FISCAL YEAR 2012

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Article 184 paragraph (1) of the Law
Number 32 of 2004 concerning Regional Government
as amended several times, most recently by
Law Number 12 of 2008 concerning the Second
Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning
Regional Government, the Head of Region shall submit
a Draft Regional Regulation on Accountability for the
Implementation of the Revenue and Expenditure Budget to the
Regional House of Representatives in the form of Financial Statements
that have been audited by the Supreme Audit Agency no
later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, it is necessary to
establish a Regional Regulation on Accountability

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb457334-d624-4f52-9693-e13f292045b5","actionData","errors"]