[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb411f98-d338-49af-9ebc-fc658459e406","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERIKANAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Asahan","place_of_enactment","Kisaran","theme","PERIKANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIKANAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2020/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERIKANAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa perikanan merupakan bagian dari sumber daya Tanah Air yang harus dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi, meningkatkan taraf hidup para nelayan dan pembudidaya ikan demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; bahwa komoditas perikanan di Kabupaten Asahan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan; bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Asahan, khususnya perbaikan perekonomian di bidang perikanan maka diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman yang pasti mengenai perikanan; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 \n Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Dan Tujuan; Perikanan; Pencatatan Kapal Nelayan Kecil; Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan; Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; Larangan; Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perikanan bertujuan untuk mewujudkan kemandirian perikanan, meningkatkan usaha perikanan yang produktif dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, serta menjamin akses mereka terhadap sumber daya, teknologi, permodalan, dan pemasaran.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n- Kegiatan perikanan yang meliputi penangkapan ikan oleh nelayan kecil dengan kapal maksimal 10 GT dan usaha kecil pembudidayaan ikan (pembenihan, pembesaran, atau keduanya).\r\n- Kewajiban nelayan kecil untuk memiliki Bukti Pencatatan Kapal yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang dilimpahkan, dengan masa berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang. Persyaratan meliputi fotokopi KTP, kartu keluarga, spesifikasi teknis alat tangkap, dan surat pernyataan.\r\n- Kewajiban usaha kecil pembudidayaan ikan untuk memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang dilimpahkan, dengan masa berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang. Persyaratan meliputi fotokopi KTP dan surat pernyataan luas lahan dan jenis ikan.\r\n- Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan melalui pembiayaan, permodalan, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.\r\n- Pengelolaan pembudidayaan ikan dengan menyusun rencana yang memperhatikan tata ruang, potensi, lingkungan, sumber daya, infrastruktur, budaya, dan keragaman spesies.\r\n- Kriteria usaha kecil pembudidayaan ikan berdasarkan teknologi sederhana dan luas lahan yang digunakan.\r\n- Larangan melakukan kegiatan perikanan yang merugikan pemerintah daerah, menggunakan bahan berbahaya, atau membahayakan sumber daya ikan dan kesehatan manusia.\r\n- Pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh Bupati atau pejabat yang dilimpahkan.\r\n- Pembinaan dan pengawasan terhadap perikanan melalui pemantauan, pengamatan lapangan, pengendalian, dan evaluasi.","transitional_provisions","1. Setiap kegiatan perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (6) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan/atau penghentian sementara kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ASAHAN
PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF ASAHAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ASAHAN,

\n\n \n \n

Considering:

that fisheries are part of the nation's natural resources that must be managed and utilized by the Regional Government to protect and improve the living standards of fishers and fish farmers in order to realize the prosperity and welfare of the community;
that fisheries commodities in Asahan Regency have an important and strategic role in economic development, especially in increasing the expansion of employment opportunities, income equality, and improving the living standards of Fishers and Fish Farmers, while maintaining the environment, sustainability, and availability of fish resources;
that in order to support the success of development in Asahan Regency, especially the improvement of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb411f98-d338-49af-9ebc-fc658459e406","actionData","errors"]