[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb17447e-587e-464e-b62c-7222c6be57ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":-5,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":-5,"_102":-5,"_103":-5,"_104":-5,"_105":106,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","APBD TA 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, BD Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG APBD TA 2020
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;\r\n \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;\r\nPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telahbeberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007;\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2012;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010;\r\nPeraturan Daerah Kata Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011;\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kot.a Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kata Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2017;\r\nPeraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \n Peraturan ini berisi tentang APBD TA 2020 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). LPMK merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah. Tugas LPMK adalah membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong. Fungsi LPMK meliputi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. LPMK dibentuk di setiap Kelurahan atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota melalui musyawarah mufakat. Pengurus LPMK dipilih secara demokratis dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Masa bakti pengurus LPMK adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan dalam hal tertentu. Sumber dana LPMK berasal dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Kota, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","LPMK yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya hingga berakhirnya masa kepengurusan.","sanctions","Pengurus LPMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Teguran/peringatan tertulis; dan\n2. Pemberhentian jabatan pengurus.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review",[],"is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PASURUAN
EAST JAVA PROVINCE

REGULATION OF THE MAYOR OF PASURUAN
NUMBER 8 OF 2019
ON
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF COMMUNITY
EMPOWERMENT INSTITUTIONS IN VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb17447e-587e-464e-b62c-7222c6be57ba","actionData","errors"]