[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb0a2900-63f3-4973-a6b5-e06f069d5d91","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1981","number","8","year","1981","published_date","1981-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bantuan - Kredit - Pembangunan - Pemugaran - Pasar
1981
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya bagi para pedagang kecil golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1974; UU Nomor 1 Tahun 1981; Keppres Nomor 44 Tahun 1974; Keppres Nomor 45 Tahun 1974; Keppres Nomor 59/M Tahun 1978; Keppres Nomor 7 Tahun 1979; Keppres Nomor 27 Tahun 1980; dan Keppres Nomor 14A Tahun 1980. \n Instruksi ini untuk Melaksanakan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun Anggaran 1981/1982, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 1981. \n Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 2, lampiran hlm 3 sd 5) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Instruksi Presiden ini dikeluarkan untuk menyediakan tempat berjualan bagi pedagang kecil golongan ekonomi lemah melalui pembangunan dan pemugaran pasar. Tujuannya adalah agar sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin dengan bantuan kredit bersyarat ringan yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.

Ketentuan Substansial: Instruksi ini mengatur pembagian kewenangan antara beberapa menteri dan gubernur terkait pelaksanaan bantuan kredit. Bantuan kredit ini diberikan kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I DKI Jakarta dengan syarat pinjaman jangka waktu 15 tahun dan bunga 0%. Gubernur dan Bupati/Walikotamadya bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan bantuan kredit. Pedagang yang menempati ruangan pasar diwajibkan mematuhi peraturan pembayaran sewa dan menjaga kebersihan pasar.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 YEAR 1981
ON
DEVELOPMENT AND RENOVATION CREDIT ASSISTANCE FOR MARKETS IN 1981/1982

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide trading places for traders, especially for small traders in the economically weak group, it is deemed necessary to improve the construction and renovation of markets;
that in order for market rents to be set as low as possible, credit funds with easy terms are needed for the construction and renovation of markets;
that for this purpose, Development and Renovation Credit Assistance for Markets is available in the State Revenue and Expenditure Budget for the 1982/1982 Fiscal Year;
that in connection with the matters referred to in letters a, b and c above, it is deemed necessary to issue a Presidential

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb0a2900-63f3-4973-a6b5-e06f069d5d91","actionData","errors"]