[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb0a1504-71c1-4d44-8532-6e0aa8a78931","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021","number","11","year","2021","published_date","2021-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Narkotika
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2021/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. \n Dasar Hukum; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019. \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, dengan Sistematika;\r\nKetentuan Umum;\r\nTugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah;\r\nAntisipasi Dini;\r\nPencegahan;\r\nPenanganan;\r\nRehabilitasi;\r\nPartisipasi Masyarakat;\r\nKerjasama Daerah;\r\nPembinaan dan Pengawasan;\r\nPelaporan;\r\nPendanaan; dan\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021. \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), serta menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat. Peraturan ini juga menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan terkait NAPZA dalam rencana pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat terkait NAPZA. Antisipasi dini dilakukan melalui edukasi di satuan pendidikan dan instansi, dengan pembentukan tim edukasi oleh Bupati. Peringatan tentang larangan penyalahgunaan NAPZA dirumuskan dan dipasang di berbagai tempat strategis.

Pencegahan dilakukan terhadap kawasan rentan penyalahgunaan NAPZA oleh SKPD terkait dan tim gabungan. Bupati dapat memfasilitasi program kerja BNN Daerah, program pengabdian masyarakat perguruan tinggi, serta kegiatan organisasi pelajar dan pemuda. Pemangku jabatan wajib melaporkan indikasi penyalahgunaan NAPZA.

Penanganan dilakukan terhadap kawasan yang terindikasi menjadi lokasi peredaran, transaksi, atau penggunaan NAPZA, termasuk penertiban dan pengamanan lingkungan. Bupati dapat memberikan izin perataan bangunan liar yang dijadikan tempat penyalahgunaan NAPZA. Penanganan juga dilakukan terhadap penginapan dan tempat hiburan yang menjadi tempat penyalahgunaan NAPZA, serta anak-anak yang terpapar NAPZA. Perlindungan diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya terlibat tindak pidana NAPZA.

Rehabilitasi difasilitasi bagi korban penyalahgunaan NAPZA dari keluarga prasejahtera. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan BNN di Daerah. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika Daerah kepada gubernur secara berkala.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemangku jabatan yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan/atau Zat Adiktif di wilayahnya dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BALANGAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 11 OF 2021
ON
FACILITATION OF PREVENTION OF NARCOTICS, PSYCHOTROPICS, AND ADDICTIVE SUBSTANCES ABUSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

Considering:

that to implement the provisions of Article 2 paragraph (3) and Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2019 concerning Facilitation of Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Precursors, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Facilitation of Prevention and Countermeasures Against Narcotics, Psychotropics and Other Addictive Substances;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 10, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb0a1504-71c1-4d44-8532-6e0aa8a78931","actionData","errors"]