[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eb075fe7-3bef-4ffe-a3b3-093b1ea47184","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-06-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2023/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas\r\nasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai\r\nperan penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju,\r\nadil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-\r\nUndang Dasar 1945; bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri\r\nagar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional\r\ndalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa\r\nkewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga\r\ndapat meningkatkan taraf hidup masyarakat; bahwa pemberdayaan dan pelindungan koperasi\r\nmerupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan\r\noleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan\r\npedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaran koperasi\r\nperlu dibentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan,\r\ndan Pelindungan Koperasi; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi, Peran dan Prinsip, Kelembagaan Koperasi, Pembubaran Koperasi, Keanggotaan, Perangkat Koperasi, Kegiatan Usaha, Perizinan, Pengawasan, Pemeringkatan Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan, Permodalan, Pemberdayaan, Pelindungan Usaha, Pembiayaan, Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023. \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur melalui koperasi yang kuat dan mandiri. Latar belakangnya adalah peran penting koperasi dalam ekonomi kerakyatan dan perlunya pemberdayaan serta pelindungan koperasi sebagai urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan.\n\nKetentuan substansial mencakup fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, serta mewujudkan perekonomian nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip koperasi meliputi keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian. Bentuk koperasi terdiri dari Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan koperasi, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang keanggotaan koperasi, perangkat koperasi (Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas), kegiatan usaha koperasi (produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam), perizinan, pengawasan, pemeringkatan, pendidikan dan pelatihan, permodalan, pemberdayaan, pelindungan usaha, pembiayaan, pelaporan, dan peran serta masyarakat.","transitional_provisions","1. Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. KSP yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi KSPPS paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Koperasi yang tidak memiliki perizinan berusaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sementara izin usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau pembubaran Koperasi.\n2. Sanksi administratif diberikan kepada Koperasi yang melakukan pelanggaran terkait perizinan berusaha, tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, permodalan, dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip syariah bagi Koperasi berprinsip syariah.\n3. Sanksi administratif dikategorikan sebagai sanksi ringan (surat teguran), sanksi sedang (penurunan tingkat kesehatan Koperasi, pembatasan kegiatan usaha Koperasi, atau pembekuan perizinan berusaha Koperasi), dan/atau sanksi berat (pencabutan perizinan berusaha Koperasi atau pembubaran Koperasi).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SALATIGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SALATIGA CITY
NUMBER 4 OF 2023
CONCERNING
ESTABLISHMENT, EMPOWERMENT, AND PROTECTION OF COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SALATIGA,

\n\n \n \n

Considering:

that cooperatives as a joint venture based on the principles of kinship and economic democracy have an important role to play in realizing an advanced, just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that cooperatives need to be built to be strong and independent in order to become cooperatives that are capable, professional in the fields of management, capital, technology, entrepreneurial spirit, and the ability to compete so as to improve the standard of living of the community;
that the empowerment and protection of cooperatives is a matter of government that must be carried out by the Regional Government so that to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eb075fe7-3bef-4ffe-a3b3-093b1ea47184","actionData","errors"]