[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eafc4c91-78ba-4dc8-a2ea-f74fe82a711e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN DAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN\r\nKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 14 Tahun 2014","number","14","year","2014","published_date","2014-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","PENGELOLAAN DAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN\r\nKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - PENANGKAPAN - IKAN DI WILAYAH PERAIRAN - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN\r\nKABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:	\n \n Ppelestarian lingkungan perairan serta sumber daya ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilindungi dari ancaman kepunahan akibat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan jalur dan alat penangkapan yang ditentukan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;\r\nDalam rangka pelestarian dan mencegah kepunahan sumber daya ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu mengatur pengelolaan dan penangkapan ikan dalam Peraturan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 6 Tahun 1996; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2012. \n Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Jalur penangkapan Ikan; Alat Penangkapan Ikan; Pengelolaan Wilayah Perairan; Hak dan Kewajiban; Larangan; Kerja Sama; Sistem tata niaga hasil kelautan perikanan; Kegiatan Pengangkutan Ikan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administrasi; Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan surat pendaftaran kapal dan izin; tata niaga hasil kelautan dan perikanan; peran serta masyarakat dalam\r\nmembantu pengawasan dan perlindungan sumber daya ikan, diatur dengan Peraturan Bupati. \n 14 hlm.; Penjelasan 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dimaksudkan sebagai acuan terhadap pengaturan pengelolaan dan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya perairan. Peraturan ini mengatur jalur penangkapan ikan yang terdiri dari jalur I, II, dan III, serta jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan dilarang. Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan hukum nasional dan internasional serta dapat menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Setiap orang atau badan hukum berhak melakukan penangkapan sesuai kapasitas dan jenis alat tangkap, serta wajib mentaati peraturan dan menggunakan alat penangkapan yang tidak merusak lingkungan. Peraturan ini juga mengatur kewajiban perizinan bagi kapal penangkap ikan, larangan penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang merusak, serta sistem tata niaga hasil kelautan perikanan yang mengharuskan pendaratan hasil tangkapan di PPI dan TPI. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan Syahbandar Perikanan, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang dan atau Badan Hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan tertulis; pembekuan SIUP, SIPI, dan SIKPI; pencabutan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan Pembekuan STDUP bagi nelayan kecil.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 14 OF 2014
ON
MANAGEMENT AND FISHING IN THE WATERS AREA
OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that the preservation of the aquatic environment and fish resources
in the waters area of Tanjung Jabung Regency
Timur, needs to be protected from the threat of extinction due to
fishing that is not in accordance with the designated lanes and
fishing gear as
referred to in Law Number 31 of
2004 jo Law Number 45 of 2009 concerning
Fisheries;
that in order to preserve and prevent
the extinction of fish resources in the waters area of
Tanjung Jabung Timur Regency, it is necessary to regulate
the management and fishing in Regional Regulations;
that based on the considerations as
referred to in letters a, and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eafc4c91-78ba-4dc8-a2ea-f74fe82a711e","actionData","errors"]