[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eafa640c-da9b-48dc-bfd9-cee42ea0d229","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2016 tentang PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

menara telekomunikasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas;\r\nb. bahwa dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat serta perlindungan lingkungan juga untuk tercapainya efektifitas, efesiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan\r\nruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi adan kebutuhan menara telekomunikasi perlu menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Menara Telekomunikasi;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang DaruratNomor 4 Tahun 1956 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);\r\n7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);\r\n9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintahan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3980);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);\r\n15. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 24/PRT/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin mendirikan Bangunan Gedung ;\r\n16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;\r\n17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/Prt/M/2009 Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/09 Nomor: 03/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;\r\n18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;\r\n19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2011-2030;\r\n20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. \n 1. Jenis menara;\r\n2. PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI\r\n3. PRINSIP PRINSIP PENGGUNAAN MENARA;\r\n4. PERIZINAN;\r\n5. KEWAJIBAN DAN LARANGAN;\r\n6. SANKSI ADMINISTRASI;\r\n7. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN;\r\n8. KETENTUAN PENYIDIKAN dan KETENTUAN PIDANA; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 220 hlm, 19 Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan Menara Telekomunikasi bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pembangunan serta penggunaan menara telekomunikasi di wilayah Kota Bandar Lampung. Latar belakangnya adalah pentingnya menara telekomunikasi sebagai infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang memerlukan pengaturan untuk menjamin keamanan, keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, efektivitas, efisiensi, dan estetika kota.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi, terutama untuk keperluan telekomunikasi bergerak (seluler), yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.
Pengaturan pembangunan menara Microcell di luar zona cell plan atau di area padat trafik telekomunikasi, dengan penempatan lokasi pada jalur pedestrian jalan, median jalan, dan/atau area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.
Penggunaan menara bersama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi. Pembangunan menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu.
Kewajiban sosialisasi dan perolehan persetujuan warga sebelum pembangunan menara, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam radius keselamatan ruang di sekitar menara.
Kewajiban penyedia menara untuk mengasuransikan dan menjamin seluruh risiko serta kerugian yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara terhadap masyarakat dan/atau lingkungan.
Proses perizinan yang mengharuskan setiap penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara dari Walikota.

Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi penyedia menara, serta sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan yang ada.

","transitional_provisions","1. Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Penyedia menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.\n4. Sebelum Peraturan Daerah yang mengatur mengenai IMB Menara maka digunakan Peraturan Daerah tentang IMB.\n5. Setiap penyedia menara yang menaranya sudah berdiri tetapi belum dilengkapi dengan syarat perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melengkapi syarat-syarat perizinan dan memiliki izin.","sanctions","1. Sanksi Administrasi berupa: Peringatan tertulis; Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan; Penyegelan menara; Pembekuan izin; Pencabutan izin; dan Pembongkaran menara.\n2. Setiap pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan/atau membahayakan orang lain dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap pasal 26 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 12 OF 2016
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER MANAGEMENT
COLLECTED BY :
LEGAL SECTION OF REGIONAL SECRETARIAT
GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY
MAYOR OF BANDAR LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER: 12 OF 2016
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that telecommunication towers are one of the main infrastructures in the implementation of telecommunications that require the availability of land, buildings and air space in order to expand signal coverage and capacity;
that in order to guarantee the safety and security of the community and environmental protection as well as to achieve effectiveness, efficiency and aesthetics of the city in the utilization of space, control of space utilization, and increase the reliability and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eafa640c-da9b-48dc-bfd9-cee42ea0d229","actionData","errors"]