[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eae326a7-ae59-43c2-b046-4a1d1f4207db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Qanun Kabupaten Simeuleu Nomor 17 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL","short_title","Qanun Kabupaten Simeuleu No. 17 Tahun 2012","number","17","year","2012","published_date","2012-11-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Simeuleu","place_of_enactment","Sinabang","theme","RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
2012
Qanun NO. 17, LD.2012/No.16
Qanun TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil dengan Qanun. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil. \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 25 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011. \n Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek,dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012. \n Qanun Kab. Simeulue Nomor 9 Tahun 2009 \n - \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nQanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Perubahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 158).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 17 Tahun 2012 mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Pencatatan Sipil. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Qanun ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil. Objek retribusi meliputi berbagai jenis KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Pencatatan Sipil (Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan/Pengesahan Anak, dan Ganti Nama). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pencetakan.
Golongan Retribusi: Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu/dokumen yang diterbitkan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif ditetapkan untuk penggantian biaya cetak per satuan KTP dan Akta.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif bervariasi berdasarkan jenis pelayanan (E-KTP, KK, Akta-Akta). E-KTP pemula gratis, E-KTP penggantian Rp. 15.000. Akta perkawinan pada dinas Rp. 75.000, di luar dinas Rp. 150.000.
Wilayah Pemungutan: Dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
Masa dan Saat Terutang Retribusi: Retribusi dipungut dalam Masa Retribusi. Saat terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan: Tidak dapat diborongkan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah, dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.

\n\n

Qanun ini juga mengatur sanksi administrasi berupa denda jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, serta tata cara pembayaran, penagihan, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, insentif pemungutan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\nWajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

QANUN OF SIMEULUE REGENCY
NUMBER 17 OF 2012
CONCERNING
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF PRINTING COSTS
OF RESIDENT IDENTITY CARD AND CIVIL REGISTRATION DEED

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

THE REGENT OF SIMEULUE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 113 and Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is deemed necessary to regulate the Local Fee for Replacement of Printing Costs of Resident Identity Card and Civil Registration Deed with a Qanun;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Qanun of Simeulue Regency concerning the Local Fee for Replacement of Printing Costs of Resident Identity Card and Civil Registration Deed.

Remembering:

Law Number 1 of 1974 concerning Basic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eae326a7-ae59-43c2-b046-4a1d1f4207db","actionData","errors"]