Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Juga dikenal sebagai: UU 21/2011 · UU No. 21 Tahun 2011 · UU Nomor 21 Tahun 2011

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:22 November 2011Tanggal Penetapan:22 November 2011
Pasar ModalPerbankanAsuransi

Informasi

TipeUndang-undang (UU)
TemaOtoritas Jasa Keuangan
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku22 November 2011
Tanggal Penetapan22 November 2011
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Diubah Oleh

(-)

Undang-Undang ini dibentuk untuk mewujudkan perekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga independen yang berada di luar pemerintah, yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tujuan pembentukan OJK adalah agar kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial, yang memiliki wewenang pengaturan dan pengawasan, termasuk perizinan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen.

Dalam menjalankan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, serta membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan, mengenakan sanksi administratif, serta melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

1. Sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK. 2. Sejak 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. 3. Presiden wajib mengangkat anggota Dewan Komisioner pertama kali paling lama 8 bulan sejak UU diundangkan. 4. Pejabat dan pegawai dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia dialihkan untuk dipekerjakan di OJK dengan jangka waktu tertentu sebelum memilih status kepegawaian tetap. 5. Keputusan perizinan dan proses pemeriksaan/penyidikan yang sedang berjalan di instansi lama tetap berlaku dan dilanjutkan oleh OJK.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi (Pasal 33) oleh perseorangan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar. 2. Pelanggaran kerahasiaan oleh korporasi dipidana denda paling banyak Rp45 miliar dan/atau sebesar kerugian yang ditimbulkan. 3. Sengaja mengabaikan atau menghambat kewenangan OJK (Pasal 9 dan Pasal 30) dipidana penjara 2-6 tahun dan denda Rp5-15 miliar. 4. Pelanggaran oleh korporasi atas penghambatan kewenangan OJK dipidana denda Rp15-45 miliar. 5. Sengaja mengabaikan perintah tertulis OJK dipidana penjara 2-6 tahun dan denda Rp5-15 miliar.