[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eac650b2-446a-4db7-bc15-be37cddde8a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 06 Tahun 2008 tentang RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 06 Tahun 2008","number","06","year","2008","published_date","2008-02-26","effective_date","2008-02-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - izin - angkutan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD 2008/06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha angkutan orang dan barang berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 maka perlu membentuk Perda tentang Retribsi Izin Angkutan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan sasaran Dalam Penetapan truktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Tata CaraPembayaran, Sanksi Administrasi Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2008. \n 32 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 28 Seri B).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 196).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Angkutan di Kabupaten Bogor. Latar belakangnya adalah untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha angkutan orang dan barang, yang memerlukan biaya dari retribusi sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Izin Angkutan dikenakan atas pelayanan pemberian izin angkutan, meliputi Izin Usaha Angkutan (orang dan barang) dan Izin Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum (izin trayek, operasi, insidentil, dan rekomendasi). Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin angkutan.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jenis usaha angkutan, jenis pelayanan, JBB (Jumlah Berat yang Diperbolehkan), dan jumlah kendaraan.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis angkutan (orang dan barang) berdasarkan trayek, jumlah kendaraan, dan JBB. Tarif juga ditetapkan untuk izin trayek, operasi, insidentil, dan rekomendasi.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Bogor.
Masa Retribusi: Sama dengan masa izin angkutan atau rekomendasi.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat yang ditunjuk, menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BOGOR REGENCY REGIONAL GAZETTE
NUMBER: 6
YEAR: 2008

BOGOR REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2008
CONCERNING
TRANSPORTATION PERMIT FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

Considering:

that in order to foster, supervise, and control the business of transporting people and goods, fees are required which are sourced from retribution;
that based on Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and in accordance with Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, regional governments have the authority to establish regional regulations concerning retribution in accordance with the established criteria;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Transportation Permit Fee;

In View of :

Law Number 14 of 1950 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eac650b2-446a-4db7-bc15-be37cddde8a2","actionData","errors"]