[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eac3e331-557c-4706-accf-1b5a1276688b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi Perangkat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Organisasi Perangkat Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008, perlu menata organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini dengan menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 8 Th. 1974 stdd UU No. 43 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; U UNo. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 16 Th. 1994; PP No. 58 TH. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 45 Th. 2006 \n PERDA ini mengatur mengenai pembentukan; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; lembaga lain; tata kerja; kepegawaian; keuangan; dan aset organisasi perangkat daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008. \n PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pera No. 3 Th. 2001 \n Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai pemmbentukan Seksi Dinas Kelautan dan Pertanian yang sebutannya disesuaikan dengan Suku Dinas pada Kota Administrasi; peraturan mengenai pembentukan Seksi Dinas Pariwisata dan Seksi Dinas Kebudayaan; peraturan mengenai pembentukan Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi; peraturan mengenai pembentukan Seksi Dinas Pertamanan; peraturan mengenai pembentukan Seksi Dinas Sosial; peraturan mengenai pembentukan Seksi Keluarga Berencana dengan sebutan Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana; peraturan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Badan; peraturan mengenai ketetuan lain mengenai Seksi Dinas Kecamatan; peraturan mengenai penjabaran rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah; peraturan mengenai kelompok jabatan fungsional \n 86 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sekretariat Daerah bertugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan perangkat daerah. Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli. Inspektorat melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan BUMD. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dinas-dinas melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai bidangnya masing-masing. Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD/RSKD) mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di bidang teknis. Kota dan Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur. Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan tugas pemerintahan di wilayah masing-masing. Satpol PP memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Perda dan Pergub.","transitional_provisions","1. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi (P3D) tetap berlaku sampai dilakukan penataan personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi (P3D) berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Prov. DKI Jakarta No. 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298253/perda-prov-dki-jakarta-no-3-tahun-2001","2ee1a83e-d52b-4487-95dd-e0f6e3560fb8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA
NUMBER 10 OF 2008
CONCERNING
ORGANIZATION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL CAPITAL REGION OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering :

that based on the provisions of Article 128 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Article 13 and Article 23 paragraph (1) of Law Number 29 of 2007 concerning the Government of the Provincial Special Capital Region of Jakarta as the Capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Organization of Regional Apparatus, it is necessary to organize the current organization of the regional apparatus of the Province of the Special Capital Region of Jakarta;
that based on the provisions of Article 44 of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eac3e331-557c-4706-accf-1b5a1276688b","actionData","errors"]