[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eab44fa7-e6db-40ee-a222-5dd640d86112","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 20 Tahun 2022","number","20","year","2022","published_date","2013-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gowa","place_of_enactment","Sungguminasa","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2013 NOMOR 03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang .Perubahan Kedua atas Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah\r\ndiperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqalrnana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Gowa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan · Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun\r\nAnggaran 2012. \n 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah lingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan\r\n. . .· .� Nepotisme . .( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3851);\r\n3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor\r\n47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;\r\n-·\r\n5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4400 ) ;\r\n6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;\r\n7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4844);\r\n8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4438);\r\n9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah ( Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4090);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakllan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007\r\n( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4721 );\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) ;\r\n0\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5165);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal\r\n( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan\r\n· · .,, Lembaran\"Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada\r\nPembentukan Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Gowa Nomor 21 Tahun 1996 Seri C Nomor 2 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Gowa Nomor 04 Tahun 2000 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2000 Seri C Nomor 1 );\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis ( Renstra ) Kabupaten Gowa ( Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Gowa Tahun 2002 Nomor 14 );\r\n(\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah\r\nKabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 01 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa\r\n( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 7 );\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Gowa\r\n( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 8);\r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa .Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa\r\n( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9);\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Holding Company) Gowa Mandiri\r\nKabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2007 Nomor 3);\r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat\r\nDPRD Kabupaten Oowa '( lembaran Daerah Kabupaten G·owa Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22); \r\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa\r\n( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23);\r\n. . .32.P.eraturan .Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Sadan Perencanaan\r\nPembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerat, Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8).\r\nsebagaimana telah diubah terakhir denqan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011 {Lembaran Daerah\r\nKabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24); ·\r\n33. Peraturan Oaerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan\r\n( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 9);\r\n34. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 40 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa\r\nTahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 40);\r\n35. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nKabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 17); \n PASAL 1 : Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:\r\na. Laporan realisasi anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan arus kas; dan\r\nd. catatan atas laporan keuangan \r\n\r\nPASAL 2 : Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pa5q1 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2012\r\n\r\nPASAL 3 : Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalall) Pasal 2 \r\n\r\nPASAL 4 : Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2012 \r\n\r\nPASAL 5 : Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ay_at (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampat denqan 31 Desember\r\nTahun 2012 \r\n\r\nPASAL 6 : atatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik\r\nsecara kuantltatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.\r\n\r\nPASAL 7 : Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini\r\n\r\nPASAL 8 : Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :\r\na. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini\r\nb. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/peri.Jsahaan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan\r\nDaerah ini. \r\n\r\nPASAL 9 : Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut\r\ndari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD \r\n\r\nPASAL 10 : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2013. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pembentukan Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Corporation ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 21 Tahun 1996 Seri C Nomor 2 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 04 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2000 Seri C Nomor 1 )\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 01 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 21 Seri E)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 22)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 23)\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8). sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Gowa ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Realisasi anggaran pendapatan tercatat sebesar Rp. 921.069.186.325,02 dan belanja sebesar Rp. 853.559.473.037,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 67.509.713.288,02. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 121.832.412.121,28 dan pengeluaran sebesar Rp. 46.269.457.569,00, menghasilkan surplus pembiayaan sebesar Rp. 75.562.954.525,28. Neraca per 31 Desember 2012 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 2.046.000.766.144,40, jumlah kewajiban sebesar Rp. 3.222.745.146,00, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 2.042.778.020.998,40. Laporan arus kas mencatat saldo kas akhir per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 143.079.008.036,47. Bupati diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GOWA
REGIONAL REGULATION OF GOWA REGENCY
NUMBER 03 OF 2013
ABOUT
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF GOWA REGENCY
FISCAL YEAR 2012

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GOWA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Head of Region submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Gowa Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eab44fa7-e6db-40ee-a222-5dd640d86112","actionData","errors"]