[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eab1cbf1-fb4f-4fb0-a94a-c248451f0935","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1998","number","15","year","1998","published_date","1998-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERSEROAN
1998
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 15, https://jdih.setkab.go.id :11
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Pembangunan VII serta dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selama ini melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas dimaksud untuk segera dan langsung mengalihkannya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; \n Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998; \n Inpres ini berisi tentang Mengalihkan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimilik oleh Negara Republik Indonesia, yang selama ini dilakukan masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan daftar sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Instruksi Presiden ini; \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 1998. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Instruksi Presiden ini dikeluarkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan pembinaan dari berbagai Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan utama adalah untuk menyelaraskan pembinaan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut di bawah satu kementerian yang baru dibentuk dalam Kabinet Pembangunan VII.

Ketentuan Substansial: Instruksi ini mengatur pengalihan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. Pengalihan ini mencakup serah terima dokumen-dokumen terkait pembinaan dan harus diselesaikan dalam waktu sepuluh hari kerja setelah instruksi dikeluarkan. Selain itu, pembinaan perusahaan yang dibentuk setelah instruksi ini berlaku juga akan dilakukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998.

","transitional_provisions","1. Pengalihan pembinaan dilaksanakan berikut serah terima dokumen-dokumen yang berkenaan dengan kegiatan pembinaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah Instruksi Presiden ini dikeluarkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 1998
REGARDING
THE TRANSFER OF SUPERVISION OF PERSEROAN (PERSERO) COMPANIES
AND LIMITED LIABILITY COMPANIES WHOSE SHARES ARE PARTIALLY OWNED
BY THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO THE STATE MINISTER
FOR EMPOWERMENT OF STATE-OWNED ENTERPRISES

\n
\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the formation of the State Minister
for Empowerment of State-Owned Enterprises in the Cabinet
of Development VII and in order to further improve the performance
and efficiency of Perseroan (PERSERO) Companies and Limited
Liability Companies whose shares are partially owned by the State of the Republic
of Indonesia, it is deemed necessary to instruct the Ministers/Heads
of Non-Departmental Government Institutions who have been carrying out
supervision of Perseroan (PERSERO) Companies and
Limited Liability

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eab1cbf1-fb4f-4fb0-a94a-c248451f0935","actionData","errors"]