[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea9100b3-a4e1-4936-9f97-47d5597f4cc9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boalemo","place_of_enactment","Tilamuta","theme","Percepatan Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan kemiskinan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Boalemo. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12\tTahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015.\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya mengatur tentang Asas, arah kebijakan, tujuan dan ruang lingkup percepatan penanggulangan kemiskinan; Pembentukan TKPKB (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten); Hak dan kewajiban pemangku kepentingan; Identifikasi warga miskin; Strategi dan program penanggulangan kemiskinan; Pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; Peran serta masyarakat; Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017. \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \r\n \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 15 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Boalemo melalui berbagai upaya terpadu dan berkelanjutan. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya penanggulangan kemiskinan yang efektif, efisien, optimal, dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPKB) yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Peraturan ini juga mengatur identifikasi warga miskin melalui pendataan yang dilakukan setiap dua tahun sekali, serta menetapkan kriteria kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan memenuhi hak-hak dasar. Hak dan kewajiban warga miskin, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha juga diatur secara rinci.\r\n\r\nStrategi penanggulangan kemiskinan meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin, pengembangan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta sinergi kebijakan dan program. Program penanggulangan kemiskinan mencakup program berbasis keluarga, pemberdayaan kemasyarakatan, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

REGIONAL REGULATION OF BOALEMO REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
TENTANG
ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOALEMO,

\n\n \n \n

Considering :

that poverty is a multi-sectoral and dimensional problem that requires integrated, integrated and participatory countermeasures in order to improve the welfare of the community as a form of regional government responsibility in the implementation of regional autonomy, so as to reduce the burden and fulfillment of the constitutional rights of the community;
that in order for poverty reduction efforts to run effectively, efficiently, optimally, in an integrated manner, and sustainably, the involvement of various parties, especially the business world and all components of society, is needed;
that in order to provide regulatory strengthening, direction, and foundation in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea9100b3-a4e1-4936-9f97-47d5597f4cc9","actionData","errors"]