[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea8757d6-640a-4a22-9dea-5e43082eaa33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-12-23","effective_date","2013-12-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Pelestarian Cagar Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cagar budaya - pelestarian
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian Cagar Budaya
ABSTRAK:	\n \n bahwa cagar budaya di Kota Semarang merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat; bahwa perkembangan pembangunan Kota Surakarta saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perda tentang pelestarian cagar budaya; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, hak dan kewajiban, tim ahli cagar budaya, pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, pembrian tanda cagar budaya dan penghapusan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan, pengawsan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. \n 49 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional, melindungi peninggalan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya untuk memperkuat citra daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan ini mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya, termasuk mewujudkan kesadaran masyarakat, mengembangkan kebijakan pelindungan, menyelenggarakan penelitian, menyediakan informasi, mempromosikan cagar budaya, memfasilitasi pemanfaatan, menanggulangi bencana, melakukan pengawasan, dan mengalokasikan dana. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan etika pelestarian, mengkoordinasikan pelestarian lintas sektor, menghimpun data, menetapkan peringkat dan status cagar budaya, membuat peraturan pengelolaan, menyelenggarakan kerja sama, melakukan penyidikan pelanggaran hukum, mengelola kawasan cagar budaya, mendirikan unit pelaksana teknis, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, memberikan penghargaan, memindahkan cagar budaya untuk pengamanan, menetapkan batas situs dan kawasan, serta menghentikan proses pembangunan yang merusak cagar budaya.

Peraturan ini juga mengatur kepemilikan dan penguasaan cagar budaya, penemuan dan pencarian cagar budaya, hak dan kewajiban masyarakat, pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, pemberian tanda cagar budaya, penghapusan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, pemugaran dan pemulihan, pengawasan, dan pendanaan.

","transitional_provisions","1. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang menyangkut tentang Cagar Budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Walikota berwenang memberikan teguran apabila terdapat kegiatan pengelolaan, pemugaran, dan pemulihan cagar budaya yang mengganggu ketertiban umum.\n2. Walikota berwenang menghentikan kegiatan pemanfaatan cagar budaya jika menyebabkan kerusakan atau menyalahi izin.\n3. Walikota berwenang menghentikan kegiatan pemugaran/pembongkaran cagar budaya jika menyebabkan kerusakan atau tidak memiliki izin.\n4. Walikota berwenang mencabut izin terkait pemanfaatan, pemugaran, dan pembongkaran jika pemegang izin tidak memenuhi persyaratan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 10 OF 2013
ON
PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the cultural heritage in the City of Surakarta constitutes the nation's cultural wealth which is important for the understanding and development of history, science, and culture in social, national, and state life, so that it needs to be preserved in order to advance regional culture for the greatest prosperity of the community;
that the development of Surakarta City is currently experiencing rapid improvement and change, which may affect the preservation of cultural heritage;
that the cultural heritage in the City of Surakarta in the form of objects, buildings, structures, sites, and areas, needs to be preserved by the government and regional government by increasing community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea8757d6-640a-4a22-9dea-5e43082eaa33","actionData","errors"]