[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea81577c-a1e4-46a7-b497-393cb447d9cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sragen","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-09-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sragen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi kependudukan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/ No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sragen
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan perda ini adalah: Perda ini ditetapkan sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara, Pemerintah Kabupaten Sragen berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga Kabupaten Sragen. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 24 tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP Nomor 37 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :\r\n1.\tHak dan kewajiban penduduk;\r\n2.\tKewenangan pemerintah daerah dan kewenangan dinas;\r\n3.\tPendaftaran penduduk;\r\n4.\tPencatatan sipil;\r\n5.\tData dan dokumen kependudukan;\r\n6.\tLegalisasi;\r\n7.\tSIAK;\r\n8.\tPendanaan;\r\n9.\tPengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural;\r\n10.\tPelaporan;\r\n11.\tPembinaan dan pengawasan; \r\n12.\tSanksi Pidana;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018. \n Perda ini mencabut Perda No. 10 tahun 2011. \n Adanya ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran Perda ini. \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Sragen. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta menciptakan database kependudukan yang akurat. Ruang lingkupnya meliputi hak dan kewajiban penduduk, kewenangan pemerintah daerah dan dinas terkait, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, legalisasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pendanaan, pengangkatan pejabat struktural, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi pidana. Peraturan ini mengatur berbagai aspek administrasi kependudukan, termasuk perubahan alamat, pindah datang penduduk, pendataan penduduk rentan, Kartu Identitas Anak (KIA), pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan untuk mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama kepada setiap penduduk, mencetak dan mendistribusikan dokumen kependudukan, serta menjamin kerahasiaan data. Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan data agregat, yang dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","1. Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sepanjang tidak mengalami perubahan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang, badan hukum, pejabat dan petugas pada Dinas yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sanksi sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SRAGEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
SRAGEN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN,

Considering:

that as an effort to fulfill the civil rights of citizens, the Government of Sragen Regency is obliged to provide protection, recognition, determination of personal status and legal status for every population event and important event experienced by residents and/or citizens of Sragen Regency;
that with the enactment of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Law Number 23 of 2014 as last amended by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Regional Regulation of Sragen Regency Number 10 of 2011 concerning the Implementation of Population Administration in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea81577c-a1e4-46a7-b497-393cb447d9cb","actionData","errors"]