Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pengoperasian fasilitas pemurnian mineral logam komoditas tembaga dan menjaga penerimaan negara serta pendapatan daerah dari pemegang izin usaha pertambangan khusus. Perubahan ini memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi eksportir dalam situasi kahar. Peraturan ini mengatur pengendalian ekspor melalui pelaporan proses penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor, perubahan data perizinan, dan perpanjangan masa berlaku perizinan. Eksportir diwajibkan mengajukan permohonan perubahan perizinan berusaha jika terdapat perubahan data, dan bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang diunggah. Peraturan ini juga mengatur ketentuan mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dan kawasan ekonomi khusus (KEK), serta ketentuan mengenai larangan ekspor barang tertentu.

• 1. Eksportir yang terbukti memberikan dokumen persyaratan yang tidak benar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• 2. Sanksi administratif berupa pembekuan, penangguhan, atau pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor dapat dikenakan.