[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea763cea-6e63-4966-84b6-bbd65d2cc6fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-04-02","effective_date","2019-04-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 1, BN. 2019 No. 387, www.peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang administrasi pengakhiran dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan administrasi yang jelas dan pasti bagi pegawai negeri pada Polri yang akan mengakhiri masa dinasnya, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari administrasi pengakhiran dinas adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi pengakhiran dinas kepada pegawai negeri pada Polri secara profesional dan proporsional. Prinsip pelaksanaannya meliputi legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Ruang lingkup administrasi pengakhiran dinas meliputi prapengakhiran dinas, pengakhiran dinas, dan pascapengakhiran dinas. Prapengakhiran dinas mencakup Masa Persiapan Pensiun (MPP), Dipertahankan Dalam Dinas Aktif (DDDA) bagi anggota Polri, penyaluran kerja, serta pelatihan keterampilan dan pembekalan. Pengakhiran dinas meliputi Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pascapengakhiran dinas meliputi pelayanan hak pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, serta pelayanan hak lainnya seperti penerbitan keputusan pensiun warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan pengaktifan kembali ke dalam dinas Polri.

Ketentuan substansial mencakup persyaratan dan prosedur untuk MPP, DDDA, penyaluran kerja, PDH, dan PTDH. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh anggota Polri dan PNS Polri berbeda-beda tergantung pada jenis pengakhiran dinas yang diajukan. Kewenangan penetapan keputusan pengakhiran dinas berada pada Kapolri, As SDM Kapolri, atau pejabat lain yang ditunjuk, tergantung pada pangkat dan golongan pegawai yang bersangkutan.

","transitional_provisions","Permohonan pengakhiran dinas bagi Anggota Polri yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003) sebelum Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, tetap diproses.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 1 OF 2019
ABOUT
ADMINISTRATION OF RETIREMENT FOR CIVIL SERVANTS IN THE
INDONESIAN NATIONAL POLICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

Considering:

that the termination of service is the final activity of
the development process of Civil Servants in the National Police
of Indonesia, as the last award for employees
civil servants in the Indonesian National Police who will
end their service period, so it is necessary to provide
clear and definite administrative services;
that the regulation of termination of service for employees
state in the Indonesian National Police
Indonesia as regulated in the Regulation of the Head of the National Police
of the Republic of Indonesia Number 8 of 2015 concerning
Administration of Termination of Service for Civil Servants
at the Indonesian National Police, there are still
the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea763cea-6e63-4966-84b6-bbd65d2cc6fa","actionData","errors"]