[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea67e952-622a-4ae1-83de-8761b8b82daa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","2014-08-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

transportasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 108
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengembangan sistem Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI Jakarta, perlu dikembangkan jaringan angkutan umum yang saling terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau; dan bahwa untuk mengembangkan jaringan angkutan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun Sistem Bus Rapid Transit (BRT) guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan umuri1 kepada masyarakat; dan bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) harus diperjelas mengenai pembagian fungsi regulasi dan fungsi operasi sehingga terdapat kejelasan tentang peranan para pihak yang terkait; \n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 std Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; UU No.29 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 std PP No. 38 Tahun 2008; Kepmen Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 std Peraturan Daerah Nomor 10 Tabun 2013; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 \r\n \n Perda ini mengatur pengelolaan dan pelayanan Sistem BRT di Daerah sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Daerah, meliputi pula pertanggungjawaban pengelolaan sistem BRT, Pengoperasian Sistem BRT dan Tata Kelola Manajemen Badan Usaha BRT serta Peran Serta Masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2014. \n 20 hal termasuk penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakangnya adalah perlunya pengembangan jaringan angkutan umum yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung aktivitas masyarakat. Tujuannya adalah memberikan pelayanan BRT yang sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), menjaga tarif terjangkau, dan mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan terpadu.

Gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan Sistem BRT, termasuk perencanaan, pembangunan, pengembangan, penetapan SPM dan tarif, serta pengelolaan aset. Kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada SKPD terkait. Perencanaan pembangunan BRT mengacu pada Rencana Induk Transportasi. Pengoperasian Sistem BRT dilakukan oleh Badan Usaha BRT (BUMD) yang memiliki kewenangan untuk menjalankan usaha BRT, mengelola prasarana, mengatur armada, mengelola layanan integrasi, dan mengelola sistem tiket.

Badan Usaha BRT wajib memenuhi SPM dan menerapkan good corporate governance. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk sterilisasi jalur khusus, penyediaan bahan bakar ramah lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana, serta penataan manajemen lalu lintas. Tarif layanan BRT ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan usulan Badan Usaha BRT, SPM, kinerja, kemampuan daya beli masyarakat, dan masukan dari masyarakat. Jika tarif tidak mencukupi biaya operasi, Pemerintah Daerah memberikan subsidi operasi.

Badan Usaha BRT dapat bekerjasama dengan Operator Armada melalui kontrak kerjasama. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa penjaminan dan insentif untuk pembelian armada. Badan Usaha BRT berwenang mengambil alih sementara tanggung jawab Operator Armada jika terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran kontrak. Layanan Integrasi dikelola oleh Badan Usaha BRT yang dapat bekerjasama dengan operator lain. Badan Usaha BRT wajib membangun sistem keamanan dan keselamatan. Jika terjadi kecelakaan, Badan Usaha BRT dan/atau Operator Armada wajib mengambil tindakan, menangani korban, dan melaporkan kejadian.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA
NUMBER 10 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF THE BUS RAPID TRANSIT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF THE CAPITAL CITY OF JAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop a Macro Transportation Pattern system in the Province of DKI Jakarta, it is necessary to develop an integrated public transport network that has good service quality and affordable service rates;
that in order to develop a public transport network as referred to in letter a, the Provincial Government of DKI Jakarta has built a Bus Rapid Transit (BRT) System to meet the needs of public transport services to the community;
that in order to optimize the implementation of the Bus Rapid Transit (BRT) System, the division of regulatory functions and operational

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea67e952-622a-4ae1-83de-8761b8b82daa","actionData","errors"]