[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea67e3bd-2971-4136-89de-25c85fc4fe2d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1999 tentang Melaksanakan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1999","number","4","year","1999","published_date","1999-05-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Melaksanakan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kewarganegaraan
1999
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, https://jdih.setkab.go.id :3
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Melaksanakan Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk lebih mempercepat terciptanya dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak asasi manusia, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998; \n Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; \n Inpres ini berisi tentang bagaimana melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing, \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 1999. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Semua peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 bertujuan untuk mempercepat dan memperkokoh persatuan bangsa serta meningkatkan persamaan hak dan kewajiban warga negara. Kebijakan ini menginstruksikan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Instruksi ini menekankan bahwa Keputusan Presiden mengenai kewarganegaraan dan berita acara pengambilan sumpah menjadi dasar administrasi kependudukan. Selain itu, untuk kepentingan tertentu, bukti kewarganegaraan dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran. Semua peraturan yang mensyaratkan SBKRI dinyatakan tidak berlaku. Instruksi ini juga meminta peninjauan kembali peraturan yang membatasi kursus Bahasa Mandarin.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 1999
CONCERNING
IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 56 OF 1996 CONCERNING PROOF OF CITIZENSHIP OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND PRESIDENTIAL INSTRUCTION NUMBER 26 OF 1998

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to further accelerate the creation and strengthen the unity and integrity of the nation and improve the realization of equality before the law and government, equal rights to work and livelihood, the rights and obligations of citizens, and the protection of human rights, the Government has issued policies through Presidential Decree Number 56 of 1996 and Presidential Instruction Number 26 of 1998;
that in order for the continuity of the Government's policy to be more effective and its objectives can be achieved immediately, it is deemed necessary to issue

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea67e3bd-2971-4136-89de-25c85fc4fe2d","actionData","errors"]