[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea67118c-1d39-447f-8c1a-3df06036b0e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-10-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman modal
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal\r\nyang kondusif, perlu menciptakan kemudahan\r\nkepastian berusaha bagi penanam modal yang\r\nmenanamkan modalnya di Kota Surakarta; bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah\r\ndiharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah,\r\nmenciptakan lapangan kerja, memberdayakan\r\nsumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan\r\nkesejahteraan masyarakat; bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8\r\nTahun 2012 tentang Penanaman Modal sudah tidak\r\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan\r\nsehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman\r\nModal;\r\n\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Kewenangan Pemerintah Daerah\r\nBab III Kebijakan Penanaman Modal\r\nBab IV Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal\r\nBab V Promosi Penanaman Modal\r\nBab VI Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha\r\nBab VII Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha\r\nBab VIII Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab\r\nBab IX Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal\r\nBab X Peran Serta Masyarakat\r\nBab XI Pengawasan Penanaman Modal\r\nBab XII Pelaporan\r\nBab XIII Ketentuan Peralihan\r\nBab XIV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022. \n Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 dicabut. \n 46 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup penetapan fasilitas/insentif, pembuatan peta potensi investasi, promosi penanaman modal, pemberian perizinan berusaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan data informasi perizinan yang terintegrasi.

Kebijakan penanaman modal dilaksanakan melalui perlakuan yang sama bagi penanam modal, jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha, perlindungan dan kesempatan bagi Usaha Mikro dan koperasi, penyediaan regulasi pro investasi, promosi investasi yang efisien, optimalisasi data informasi perizinan, orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan, dan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. RUPM Daerah menjadi wujud dari kebijakan ini.

Peraturan ini mengatur perencanaan penanaman modal dalam bentuk RUPM Daerah yang memuat strategi dan arah kebijakan penanaman modal, dengan mempertimbangkan RUPM nasional dan provinsi, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, rencana tata ruang daerah, dan prioritas pengembangan potensi daerah. Pengembangan iklim penanaman modal meliputi penetapan fasilitas/insentif, pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, serta pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan Usaha Mikro.

Pemerintah Daerah melaksanakan promosi penanaman modal melalui berbagai bentuk komunikasi untuk menginformasikan potensi dan peluang investasi. Pelayanan penanaman modal meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bidang usaha, penanam modal, bentuk badan usaha, dan tenaga kerja. PTSP bertujuan memberikan perlindungan hukum, memperpendek proses pelayanan, dan mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan diselenggarakan melalui PTSP.

Bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal meliputi bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan Usaha Mikro, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Penanaman modal dapat dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. Penanam Modal Asing wajib berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia.

Penanam modal wajib mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia yang berstatus penduduk di Daerah. Penanam modal yang tidak melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi administratif. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

","transitional_provisions","Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, atau pencabutan izin berusaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.\n2. Penanam Modal yang tidak melaksanakan ketentuan ketenagakerjaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA CITY
NUMBER 6 OF 2022
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

Considering:

that in order to create a conducive investment climate, it is necessary to create ease of business certainty for investors who invest their capital in the City of Surakarta;
that the implementation of investment in the region is expected to increase regional competitiveness, create jobs, empower local resources in order to improve the welfare of the community;
that Surakarta City Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Investment is not in accordance with the provisions of laws and regulations so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Investment;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea67118c-1d39-447f-8c1a-3df06036b0e9","actionData","errors"]