[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea64a138-6e2c-4ae3-8ea3-37849f54d3de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-06-30","effective_date","2016-08-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 ayat\r\n(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa\r\nRokok. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3258);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang\r\nPerlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3821);\r\n5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi\r\nManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999\r\nNomor 165);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 tentang\r\nPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4235);\r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5059);\r\n8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234)\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang\r\nPengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 4276);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang\r\nKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 3373);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 4593);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang\r\nPengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa\r\nProduk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5380);\r\n15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 199);\r\n16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1\r\nTahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1,\r\nTambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nNomor 279). \n (1) KTR meliputi:\r\na. tempat pelayanan kesehatan;\r\nb. tempat proses belajar mengajar;\r\nc. tempat anak bermain;\r\nd. tempat ibadah;\r\ne. fasilitas olahraga yang tertutup;\r\nf. angkutan umum ;\r\ng. tempat kerja; dan\r\nh. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.\r\n(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c\r\nmerupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas\r\npagar terluar. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

\n\n

Peraturan ini menetapkan beberapa kawasan sebagai KTR, termasuk tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga tertutup, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Di KTR, dilarang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, menyelenggarakan iklan rokok, dan mempromosikan rokok. Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang orang merokok, menyingkirkan asbak, dan memasang tanda larangan merokok.

\n\n

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan promosi dan pencegahan bahaya asap rokok, mengendalikan iklan produk tembakau, dan menyelenggarakan iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok. Masyarakat juga dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR, serta dapat membentuk Tim Pemantau KTR.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau bentuk lain sesuai kewenangan Bupati.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b, c, d, dan e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2016 NUMBER 1

REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 1 OF 2016

SMOKE-FREE AREA

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea64a138-6e2c-4ae3-8ea3-37849f54d3de","actionData","errors"]