[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea632472-3075-446a-a603-c35d37d1d03d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 16 Tahun 2004 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 16 Tahun 2004","number","16","year","2004","published_date","2004-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUSUNAN ORGANISASI -TATA KERJA - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2004/No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SSKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Batang Hari bedasarkan kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan dengan memperhatikan aspek personil , perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah;\r\nBerdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan kepegawaian Daerah. \n UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; PP No.9 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999; \n Perda Ini Mengatur Mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah; Meliputi; Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan; Susunan Organisasi; Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian; Kelompok Jabatan Fungsional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini , sepanjang mengenai Pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati \n 8 hlmn;1 pnjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang Hari. Latar belakang pembentukan BKD adalah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan organisasi BKD dengan kewenangan daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, serta prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, rasionalitas, profesionalisme, dan visi misi yang jelas.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Kedudukan BKD sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas BKD adalah melaksanakan tugas tertentu yang tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
Fungsi BKD meliputi perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kewenangan BKD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Susunan organisasi BKD terdiri dari Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan), Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Mutasi Pegawai (dengan Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Kepindahan Pegawai serta Sub Bidang Kepangkatan Pegawai dan Kenaikan Gaji Berkala), Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai (dengan Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai serta Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi), Kepala Bidang Diklat (dengan Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Formal serta Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional), dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Eselon jabatan diatur, dengan Kepala Badan Eselon II/b, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Eselon III/a, serta Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Eselon IV/a.
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat BKD dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai keahlian.
Tata kerja BKD menekankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 16 YEAR 2004
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
REGIONAL EMPLOYEE BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 concerning Guidelines for Regional Apparatus Organizations and Joint Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment and the Minister of Home Affairs Number 01/SKB/M.PAN/4/2003 and Number 17 of 2003 concerning Implementation Guidelines for Government Regulation Number 8 of 2003 and Government Regulation Number 9 of 2003 as well as the provisions of Article 68 paragraph (1) of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Employee Board;
that the Formation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea632472-3075-446a-a603-c35d37d1d03d","actionData","errors"]