[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea512488-c218-4155-a719-177f45b7a3cb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Perdagangan","short_title","Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2023","number","27","year","2023","published_date","2023-08-03","effective_date","2023-08-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","84487365-879f-4e1c-9740-dc253a0c927c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perdagangan","short_name","Permendag","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Kementerian Perdagangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuanhukum
2023
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 27, BN.2023 (607)/9 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan TENTANG Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pelindungan dan jaminan pemenuhan hak hukum\tkepada pemohon bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, perlu diberikan bantuan hukum oleh Kementerian Perdagangan;\r\nb.\tbahwa untuk memberikan bantuan hukum baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara pemberian bantuan hukum, bantuan hukum sebelum proses peradilan, bantuan hukum saat proses peradilan, bantuan hukum setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kerja sama dan pembinaan bantuan hukum dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan dan jaminan pemenuhan hak hukum bagi pemohon bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan, baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Bantuan hukum diberikan kepada Menteri, Wakil Menteri, Unit Kerja, pejabat, Pegawai, mantan Menteri, mantan Wakil Menteri, mantan pejabat, mantan Pegawai, dan pensiunan, yang belum berstatus tersangka atau terdakwa. Bantuan hukum dapat diberikan sebelum, saat, dan setelah proses peradilan, meliputi perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan pengujian peraturan perundang-undangan. Biro Hukum Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini.

Proses pemberian bantuan hukum dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis kepada Biro Hukum, yang berisi identitas pemohon, uraian singkat masalah hukum, dan dokumen terkait. Biro Hukum kemudian menindaklanjuti permohonan dengan menerbitkan surat tugas kepada pemberi bantuan hukum, yang merupakan Pejabat dan/atau Pegawai di Biro Hukum. Biro Hukum dapat menolak permohonan jika tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian, Pemohon mengajukan gugatan kepada Kementerian, atau Pemohon tidak kooperatif.

Bantuan hukum sebelum proses peradilan meliputi nasihat hukum, konsultasi hukum, pemahaman hukum acara, pendampingan, dan koordinasi. Saat proses peradilan, bantuan hukum meliputi konsultasi, koordinasi, penyiapan dokumen, dan pengajuan upaya hukum. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Biro Hukum dapat memproses lebih lanjut pelaksanaan putusan tersebut. Peraturan ini juga mengatur kerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara, akademisi, dan praktisi, serta pembinaan bantuan hukum melalui penyuluhan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

MOM. Provision of Legal Aid.

REGULATION OF THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2023
ON
PROVISION OF LEGAL AID
WITHIN THE MINISTRY OF TRADE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that for the protection and guarantee of fulfillment of legal rights to applicants for legal aid who face legal problems, it is necessary to provide legal aid by the Ministry of Trade;
that to provide legal assistance both in judicial and out-of-court processes related to the implementation of the duties and functions of the Ministry of Trade, it is necessary to regulate the mechanism for providing legal aid within the Ministry of Trade;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Trade on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea512488-c218-4155-a719-177f45b7a3cb","actionData","errors"]