[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea476039-04cd-4d0a-86a4-86c083729ef5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","2015-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15, TLD No.15, LL KAB.LANDAK: 46 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam proses pemilihan kepala desa secara serentak dan pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, serta untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Masa Jabatan Kepala Desa, Pencalonan Kembali Kepala Desa, Pencalonan Dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, BPD, dan Perangkat Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Penajabat Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa, Biaya Pemilihan Kepala Desa, Perselisihan, Tindakan Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi Calon Kepala Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. \n 28 Halaman; Penjelasan : 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemillhan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Landak. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam proses pemilihan kepala desa secara serentak dan pengisian jabatan kepala desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, serta untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
Tahapan pemilihan kepala desa yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
Persyaratan calon kepala desa, termasuk usia, pendidikan, dan status hukum.
Tata cara pendaftaran pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap.
Pelaksanaan kampanye dan masa tenang.
Pemungutan dan penghitungan suara.
Penetapan calon kepala desa terpilih.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala desa terpilih.
Masa jabatan kepala desa.
Pencalonan kembali kepala desa.
Pencalonan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa.
Pemberhentian kepala desa.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa.
Biaya Pemilihan Kepala Desa.
Penyelesaian Perselisihan.
Tindakan Penyidikan.
Pembinaan dan Pengawasan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi. Persyaratan khusus bagi badan hukum juga diatur, seperti kompetensi pejabat.

","transitional_provisions","Masa jabatan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.","sanctions","Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa pelarangan keikutsertaan dalam setiap pencalonan Kepala Desa di wilayah daerah selama 18 (delapan belas) tahun.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[109],{"_110":111,"_112":113,"_36":114},"text","PERDA Kab. Landak No. 4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176451/perda-kab-landak-no-4-tahun-2019","7e4a4545-7a8b-467f-ae4e-74ba3c57676d","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LANDAK
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 15 OF 2015
ON
PROCEDURES FOR ELECTION, APPOINTMENT AND DISMISSAL OF
VILLAGE CHIEF

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize the smooth and orderly process of simultaneous village head elections and filling the positions of village heads who resign and are dismissed before their term of office expires, as well as to guarantee the implementation of village governance and services to the community, it is necessary to regulate the Procedures for Election, Appointment and Dismissal of Village Chiefs;
that based on the considerations as intended in letter a, and as implementation of the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 on Villages, implementing the provisions of article 46 of Government Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea476039-04cd-4d0a-86a4-86c083729ef5","actionData","errors"]