[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea395612-f8d8-4436-9de4-3d0c2a1ce5bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","APBD TA 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG APBD TA 2017
ABSTRAK:	\n \n a. \tbahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang\t\t\tNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah, yang berbunyi Rancangan Perda Kabupateri/Kota\t\ttentang APBD yang telah disetujui bersama \tdan rancangan peraturan bupati/walikota\r\nten tang . Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh\r\nBupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD ;\r\nb. \t\tbahwa penyampaian sebagaimana dimaksud dalam huruf \ta dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran\t Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\t2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum \t dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;\r\nc. \tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\t Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945);\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. \tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan\tNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,\tKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n \r\n4. \t\tUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\t2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n5.\tUndang-Undang\tNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\tNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\t2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n6. \tUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\tPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara\t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4400);\r\n7. \tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\tPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n10. \tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\t\tPeraturan Perundang-undangan (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n11. \tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah \tdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang\tNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang\r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4028);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21\r\nTahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);\r\n14. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5268);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana \tPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang\r\nSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);\r\n17. \tPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\tKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;\r\n18. \tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\tPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n19. \tPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan\tKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran\t\tNegara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4614);\r\n20. \t\tPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan\t\tKeuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara\tRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan\t\tLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);\r\n21. \t\tPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata \tCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\t\tPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5161);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n23. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);\r\n24. \t\tPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan \tBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara\tRepublik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah\tNomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);\r\n25. \tPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\t2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);\r\n26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang\r\nTunjangan Tenaga Kependidikan;\r\n27. \tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\t\tPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana\ttelah diubah beberapa kali, terakhir dengan\t'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\r\nTahun 2011;\r\n28. \tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang\tPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran\tdan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja\t Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;\r\n29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008\r\ntentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n20/PMK.07/2009;\r\n30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n14 Tahun 2016 ;\r\n31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013\r\ntentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan\r\nBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;\r\n32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n33. \tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;\r\n34. Perda Kabupaten pamekasan No 1 Tahun ·2005 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008\r\nNomor 7 Seri E) ;\r\n35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6\r\nTahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai\r\nPolitik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun\r\n2005 Nomor 2 Seri E) ;\r\n36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10\r\nTahun 2006 ten tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan\r\nDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun\r\n2006 Nomor 8 Seri E) ;\r\n37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6\r\nTahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010\r\nNomor 1 Seri C);\r\n38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7\r\nTahun\t2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan\tIkan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);\r\n39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2\r\nTahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) ;\r\n40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4\r\nTahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012\r\nNomor 1 Seri C);\r\n41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13\r\nTahun\t2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);\r\n42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14\r\nTahun\t2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);\r\n43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15\r\nTahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012\r\nNomor 4 Seri C);\r\n44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21\r\nTahun\t2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);\r\n45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1\r\nTahun\t2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014\r\nNomor 8);\r\n46. Perda Kabupaten Pamekasan No 1 Tahun \t2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah \tKe Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran \tDaerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015\r\nNomor 7);\r\n47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2\r\nTahun \t2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah \t Ke Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran \tDaerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015\r\nNomor 8);\r\n48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\n\tPamekasan\tTahun 2016 Nomor 10);\t\r\n49.\tPeraturan\tDaerah Kabupaten Pamekasan\tNomor\t9\r\nTahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal\r\nDaerah ke Dalam Modal PDAM (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 13);\r\n\r\n \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n 9 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E).\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan untuk Tahun Anggaran 2017. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1.718.182.383.623,00, belanja daerah sebesar Rp. 1.851.686.541.527,00, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. 133.504.157.904,00. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 152.004.157.904,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 18.500.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 133.504.157.904,00.\n\nPendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.\n\nBelanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kab./kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.\n\nPembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi selisih lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal investasi pemerintah daerah.\n\nDalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Penjabaran lebih lanjut dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2016
ON
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2017

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to fulfill the provisions of Article 315 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, which reads the Draft Regional Regulation of Regency/City on the APBD that has been jointly approved and the draft regent/mayor regulations on the Elaboration of the APBD before being stipulated by the Regent, no later than 3 (three) days shall be submitted to the governor as a representative of the Central Government for evaluation, accompanied by the RKPD, KUA and PPAS agreed upon between the Regional Head and the DPRD;
that the submission as intended in letter a is carried out so that the Regional Regulation on the Revenue and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea395612-f8d8-4436-9de4-3d0c2a1ce5bb","actionData","errors"]