Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018

(-)

Peraturan ini dikeluarkan untuk menyesuaikan nama Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Pasangkayu, sejalan dengan perubahan nama kabupaten tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua dokumen dan administrasi terkait tanah di wilayah tersebut mencerminkan perubahan nama yang baru. Perubahan ini melibatkan penyesuaian tata naskah dinas dan administrasi pelayanan, termasuk pencoretan dan pencatatan perubahan nama pada buku tanah dan sertipikat. Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan peraturan ini akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Penyesuaian ini harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan sejak peraturan ini berlaku.

1. Penyesuaian tata naskah dinas dan administrasi pelayanan Kantor Pertanahan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(-)