[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea335b40-2b5f-493a-b364-2700c6a4a1b6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2003","number","15","year","2003","published_date","2003-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Retribusi Pelayanan Laboratorium","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Pelayanan Laboratorium
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Laboratorium
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelayanan kemetrologian menjadi kewenangan Propinsi; bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat memungut Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrologian; bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrologian; \n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor731/MPP/Kep/10/2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan laboratorium kemetrologian, retribusi, penggunaan hasil retribusi, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2003. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri D)\n2. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrologian di Jawa Barat. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menjadikan pelayanan kemetrologian sebagai kewenangan provinsi, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang memungkinkan pemungutan Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrologian.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban tera, tera ulang, kalibrasi UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dan pengujian BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) secara berkala untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai standar. Penyelenggaraan pelayanan ini dapat dilakukan di Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian atau di luar Balai. Setiap UTTP dan BDKT yang memenuhi syarat akan diberikan tanda tera sah atau Surat Keterangan Pengujian.

Retribusi dikenakan atas jasa pelayanan tera, tera ulang, dan kalibrasi UTTP serta pengujian BDKT. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tersebut. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah, jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Balai dan Luar Balai tempat pelayanan diberikan.

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Masa retribusi tera/tera ulang UTTP mengikuti masa laku tanda tera sah, BDKT selama 1 tahun, dan kalibrasi UTTP sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi. Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan sepengetahuan DPRD Propinsi Jawa Barat. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan pembatalan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 15 YEAR 2003
CONCERNING
LOCAL FEE FOR LABORATORY SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering:

that with the enactment of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, metrology services become the authority of the Province;
that in accordance with Law Number 18 of 1997 jo. Law Number 34 of 2000 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, it can collect the Local Fee for Kemetrologian Laboratory Services.
that in connection with the considerations in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West Java Province concerning the Local Fee for Kemetrologian Laboratory Services.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea335b40-2b5f-493a-b364-2700c6a4a1b6","actionData","errors"]