[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea309c79-8673-418d-b5cd-442e713c108a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITANPENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITANPENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

air-tanah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITANPENGELOLAAN AIR TANAH DI KABUPATEN PACITAN \r\n
ABSTRAK:	\n \n air merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan \n UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 7 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, PP No 23 Tahun 1982, PP No 27 Tahun 1983, PP No 43 Tahun 2008, Perda Kab. Pacitan No 20 Tahun 2007 \n pengelolaan air tanah di Kabupaten Pacitan yang memuat wewenang dan tanggungjawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, sistem informasi air tanah, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data, pelanggaran sampai dengan penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Kabupaten Pacitan. Tujuannya adalah untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah. Konservasi bertujuan melindungi tatanan hidrologis air tanah serta melakukan pemantauan dan pemulihan cekungan yang rawan atau kritis. Pendayagunaan bertujuan merencanakan pengambilan air tanah dan pemanfaatan lahan di daerah resapan, pengaliran, dan pengambilan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap kegiatan pengambilan air tanah dari aspek teknis, kualitas, dan kuantitas. Perizinan pengambilan air tanah merupakan alat pengendali yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dan menjadi dasar penetapan pajak pengambilan air tanah. Prioritas pemanfaatan air tanah meliputi air minum, rumah tangga, peternakan dan pertanian rakyat, irigasi, industri, pertambangan, usaha perkotaan, dan kepentingan lainnya. Peraturan ini juga mengatur sistem informasi air tanah, yang meliputi data dan informasi mengenai konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi, pendayagunaan, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan, kebijakan dan pengaturan, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat terkait air tanah.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.","sanctions","1. Kepala Daerah mengenakan sanksi administrasi kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan yang berlaku.\n2. Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan pencabutan izin.\n3. Setiap orang atau Perusahaan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PACITAN

REGIONAL REGULATION OF PACITAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
ON
GROUNDWATER MANAGEMENT IN PACITAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PACITAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that water is a very important element for people's lives in supporting development activities, therefore it must be managed fairly and wisely by making comprehensive and environmentally sound arrangements.
that the right to groundwater is the right to use water, the management of which is based on the principles of sustainability, balance, public benefit, integration and harmony, justice, independence, transparency and accountability.
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Groundwater Management.

In view of:

Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea309c79-8673-418d-b5cd-442e713c108a","actionData","errors"]