[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea262458-191d-4074-978b-ddc016e8e947","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kependudukan
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 5/D
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950, UU No 52 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 49 Tahun 1982, PP No 87 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, Perpres No 153 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermenPPPA No 7 Tahun 2022, Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2017 \n memuat hak dan kewajiban penduduk, kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, data dan informasi Kependudukan dan Keluarga, KIE, peran serta masyarakat, penghargaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pembiayaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2025. \n 35 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang serta meningkatkan kualitas penduduk dalam seluruh dimensinya.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar tercipta rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Pemerintah Daerah: Menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan panjang terkait perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, mengacu pada kebijakan nasional.
Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur: Mencakup hak dan kewajiban penduduk, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, perkembangan kependudukan (pengendalian kuantitas, keluarga berencana, penurunan angka kematian, mobilitas penduduk, pengembangan kualitas, perencanaan), pembangunan keluarga (pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga), data dan informasi kependudukan dan keluarga, KIE, peran serta masyarakat, penghargaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pembiayaan.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:\n
- Hak Penduduk: Membentuk keluarga, memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk hak reproduksi, berkomunikasi, memperoleh informasi kependudukan dan keluarga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bebas bergerak, mendapatkan perlindungan keluarga, menetapkan keluarga ideal, membesarkan anak, mengangkat anak, mewujudkan hak reproduksi, hidup aman dan tenteram, mempertahankan nilai adat, memperjuangkan pengembangan diri, memperoleh ruang hidup, mendapatkan identitas kewarganegaraan, diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan, dan memperoleh bantuan khusus bagi penduduk rentan.
- Kewajiban Penduduk: Menghormati hak penduduk lain, berperan serta dalam pembangunan kependudukan, membantu mewujudkan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, mengembangkan kualitas diri, dan memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
\n

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MAYOR OF MADIUN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 7 OF 2025
ON
THE IMPLEMENTATION OF POPULATION DEVELOPMENT AND
FAMILY DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

Considering :

that to implement the provisions of Article 14 paragraph (2) of Law Number 52 of 2009 on Population Development and Family Development, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Population Development and Family Development;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 16 of 1950 on the Establishment of Large City Regions Within the Province of East Java, Central Java, West Java and in the Special Region of Jogjakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950 Number 45) as amended by Law Number 13 of 1954 on the Amendment of Law NR 16 and 17 of 1950 (Former Republic of Indonesia) on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea262458-191d-4074-978b-ddc016e8e947","actionData","errors"]