[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ea210c8a-ab61-4231-9d01-c40cfc68f72d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","2006-02-09","effective_date","2006-02-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Izin Pendirian Lembaga
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2006/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;\r\nbahwa untuk pengendalian agar Lembaga Satuan Pendidikan dapat menghasilkan\r\nSumber Daya Manusia yang berkualitas, dipandang perlu dilakukan pembinaan;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan\r\nPendidikan Di Kabupaten Semarang; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang\r\nIzin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang\r\nyang meliputi\r\nMaksud Dan Tujuan, Obyek Dan Subyek Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang, Tata Cara Memperoleh Izin, Jangka Waktu Berlakunya Izin, Akreditasi, Penambahan, Perubahan Bidang , Program Keahlian Pada Lembaga Satuan Pendidikan Kejuruan, Pengintegrasian Lembaga Satuan Pendidikan, Alih Fungsi, Hak Pemegang Izin, Kewajiban Dan Larangan, Pencabutan Izin, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pelaksanaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2006. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 mengatur tentang izin pendirian lembaga satuan pendidikan di Kabupaten Semarang. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui lembaga satuan pendidikan yang perlu dibina dan dilindungi, serta untuk pengendalian agar lembaga satuan pendidikan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Objek dan Subjek Izin: Objek izin adalah setiap pendirian lembaga satuan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK) di Kabupaten Semarang. Subjek izin adalah badan, lembaga, yayasan, atau organisasi pendidikan yang mendirikan lembaga satuan pendidikan.
Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Izin: Pendirian lembaga satuan pendidikan wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Proses perizinan terdiri dari dua tahap: permohonan rekomendasi pendirian dan permohonan izin operasional. Permohonan rekomendasi didasarkan pada hasil studi kelayakan, masukan dari tim penilai, instansi terkait, dan masyarakat. Izin operasional diajukan setelah memegang surat rekomendasi dan dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS).
Jangka Waktu dan Akreditasi: Izin berlaku selama lembaga satuan pendidikan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Akreditasi atau evaluasi dilakukan setiap 4 (empat) tahun.
Penambahan/Perubahan Program Keahlian: Lembaga satuan pendidikan kejuruan dapat melakukan penambahan atau perubahan bidang dan program keahlian setelah memenuhi persyaratan pendirian.
Pengintegrasian dan Alih Fungsi: Peraturan ini juga mengatur tentang pengintegrasian (peleburan/penggabungan) lembaga satuan pendidikan dan alih fungsi atau jenis sekolah.
Hak, Kewajiban, dan Larangan: Pemegang izin berhak memperoleh pembinaan. Mereka wajib melaporkan kegiatan secara periodik, mencukupi sarana dan prasarana, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin dilarang mencari laba, melakukan diskriminasi, atau memindahtangankan izin tanpa persetujuan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pencabutan izin, penyidikan oleh PPNS, dan ketentuan pidana bagi pelanggar.

","transitional_provisions","1. Lembaga yang sudah memiliki Izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.\n2. Lembaga yang sedang mengajukan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu.","sanctions","1. Setiap Badan, Lembaga, Yayasan atau Organisasi maupun Pemerintah yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
SEMARANG REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2006
CONCERNING
LICENSING FOR ESTABLISHMENT OF EDUCATIONAL UNIT INSTITUTIONS
IN SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

Considering:

that Educational Unit Institutions are one of the places to improve the quality of Human Resources, therefore their existence needs to be fostered and protected;
that for control so that Educational Unit Institutions can produce quality Human Resources, it is deemed necessary to carry out guidance;
that in connection with the above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Semarang Regency concerning Licensing for Establishment of Educational Unit Institutions in Semarang Regency;

In View of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 67 of 1958 concerning Amendments

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ea210c8a-ab61-4231-9d01-c40cfc68f72d","actionData","errors"]