[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9fb20d3-d7e6-4c68-bd97-ce3999862c8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Administrasi dan Tata Usaha Negara BUMN Penanaman Modal dan Investasi
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNUNG TAHUN 2021 NOMOR 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat;\r\nbahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publ~ kepada masyarakat pada Bank Nagari, Perusahaan Umum Daerah Kinantan, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana, perlu dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;\r\nbahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamm kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Bank Nagari, Perusahaan Umum Daerah Kinantan, dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana perlu diatur dengan peraturan daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;\r\n\r\n \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 \n PERATURAN BUPATI (PERBUP) INI MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, DENGAN ISI :\r\nPenyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:a. meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah;b. meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat; dan c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Bank Nagari, Perumda Kinantan, dan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021. \n 10 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9).\n2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung Ke PDAM Tirta sanjung Buana dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 38).\n3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sijunjung Ke Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana dan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 38).\n4. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 8).\n5. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021 Nomor 38).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan publik. Tujuan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan dan perkembangan Bank Nagari, Perumda Kinantan, dan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Penyertaan modal daerah dilakukan kepada Bank Nagari, Perumda Kinantan, dan Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana.\n2. Penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), sehingga total penyertaan modal menjadi Rp156.145.000.000,00.\n3. Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Kinantan sebesar Rp2.675.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total penyertaan modal menjadi Rp10.798.000.000,00.\n4. Penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana sebesar Rp27.154.016.000,00 (dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh empat juta enam belas ribu rupiah), sehingga total penyertaan modal menjadi Rp48.244.290.000,00.\n5. Penyertaan modal dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.\n6. Penyertaan modal dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dinilai sesuai nilai riil.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SIJUNJUNG
WEST SUMATRA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 12 OF 2021
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION TO
REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the growth and development of the regional economy, it is necessary to increase the sources of regional original income and public services to the community;
that in order to increase regional original income and improve the quality of public services to the community at Bank Nagari, Perusahaan Umum Daerah Kinantan, and Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana, it is necessary to make a capital participation by the Regional Government;
that in order to implement the authority of the Regional Government and ensure legal certainty in making capital participation to Bank Nagari, Perusahaan Umum Daerah

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9fb20d3-d7e6-4c68-bd97-ce3999862c8c","actionData","errors"]