[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9e5e11f-577b-4379-80e9-38308d7e8b4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-POKOK-POKOK-PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.No.5/2008
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerlntahan yang efektlf, eflslen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal, perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.\r\nb. bahwa untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu landasan hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal .·330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.\r\nd. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 \r\nUndang-Un¢ang Nomor 18 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerlntah Nomor 57 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\n \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nBAB III Asas Umum dan Struktur APBD\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2008. \n 87 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menyediakan landasan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.\n2. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berada di tangan Bupati, yang kemudian dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepala SKPD.\n3. Asas umum dan struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\n4. Proses penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD sebagai tahapan dalam perencanaan anggaran daerah.\n5. Proses penyusunan dan penetapan APBD yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD.\n6. Pelaksanaan dan perubahan APBD, termasuk pengelolaan kas umum daerah dan penatausahaan keuangan daerah.\n7. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit, dan penggunaan surplus APBD.\n8. Pengelolaan barang milik daerah.\n9. Kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD.\n10. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta penyelesaian kerugian daerah.\n11. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.","transitional_provisions","1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 5 OF 2008
CONCERNING
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM

\n\n \n \n

Considering:

that to realize effective and efficient governance in order to improve public welfare through optimal service, a transparent and accountable regional finance management system is necessary;
that to realize the finance management system as intended in letter a above, a legal basis in Regional Finance Management is needed;
that to implement the provisions of Article 151 paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management and article 330 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 jo Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2007 concerning Guidelines for Regional Finance Management, the Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9e5e11f-577b-4379-80e9-38308d7e8b4b","actionData","errors"]