[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9e37fd2-4a6f-439e-8985-40de881c68e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendirian badan usaha
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2021/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pemberdayaan masyarakat Kalurahan dalam bidang ekonomi, sosial dan pelayanan umum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai bentuk nyata diselenggarakannya otonomi Kalurahan dalam mengatur sumber daya Kalurahan serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan; bahwa permasalahan kelembagaan, kerentanan risiko usaha, aset, permodalan, inovasi, serta pengembangan potensi Kalurahan menjadi permasalahan dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan, sehingga dibutuhkan pedoman dalam pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-\r\nundangan sehingga perlu diganti dengan yang baru. \n Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. \n Materi pokok : Badan Usaha Milik (BUM) Kalurahan dan BUM Kalurahan Bersama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021. \n Mencabut : Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. \n Jumlah Halaman : 37 HLM; Penjelasan : 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 04 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Kalurahan dalam pendirian BUM Kalurahan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum terhadap pendirian BUM Kalurahan. Ruang lingkupnya meliputi BUM Kalurahan, BUM Kalurahan bersama, dan ketentuan lain-lain. Pendirian BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, pelayanan umum, memperoleh keuntungan, memanfaatkan aset Kalurahan, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital. Pengelolaan BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Fungsi BUM Kalurahan dan/atau BUM Kalurahan bersama meliputi konsolidasi produk, produksi, pemasaran, inkubasi usaha, stimulasi ekonomi, pelayanan kebutuhan dasar, peningkatan kemanfaatan kekayaan budaya dan sumber daya alam, serta peningkatan nilai tambah aset Kalurahan.","transitional_provisions","1. BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatannya.\n3. Penyebutan nomenklatur Kalurahan dalam Badan Usaha Milik Desa, dan administrasi lainnya yang secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.","sanctions","(-)","revokes",[95,100],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.","link","",{"_96":101,"_98":99},"Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
(Official News of the Gunungkidul Regency Government)

Number: 8
Year: 2021

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 8 OF 2021
CONCERNING
GUIDELINES FOR ESTABLISHING KALURAHAN-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

Considering:

that empowering the Kalurahan community in the economic, social, and public service sectors is a strategic step in improving the quality of life of the community as a tangible form of implementing Kalurahan autonomy in managing Kalurahan resources and realizing the ideals of independence;
that institutional problems, business risk vulnerability, assets, capital, innovation, and the development of Kalurahan potential are problems in the formation of Kalurahan-Owned Enterprises, so guidelines are needed in the formation of Kalurahan-Owned Enterprises;
that Gunungkidul Regency Regulation Number 5

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9e37fd2-4a6f-439e-8985-40de881c68e9","actionData","errors"]