[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9b02bcd-8445-4d07-b747-534ddf234633","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 14 Tahun 2014","number","14","year","2014","published_date","2014-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

administrasi - kependudukan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan\r\ndan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 \r\nayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang \r\nAdministrasi Kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan\r\nDaerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan; \r\n \r\n b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang \r\nNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka\r\nPeraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; Undang-Undang No. 39 Tahun 1999; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008; Undang-Undang No. 12 Tahun 2006; Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009; Undang-Undang No. 52 Tahun 2009; Undang-Undang No. 6 Tahun 2011; Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 15 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2008 diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2011. \n Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya \r\nNomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 9 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, . Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 22 diubah, Ketentuan Pasal 30 diubah, Ketentuan Pasal 38 diubah, Ketentuan Pasal 39 diubah, Ketentuan Pasal 53 diubah, Ketentuan Pasal 58 diubah, Ketentuan Pasal 59 diubah, Ketentuan Pasal 67 diubah, Ketentuan Pasal 68 diubah, Ketentuan Pasal 73 diubah, Ketentuan Pasal 74 diubah, Ketentuan Pasal 75 diubah, Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni\r\nPasal 75A, Ketentuan Pasal 76 diubah, Ketentuan Pasal 87 diubah, Ketentuan Pasal 88 diubah, Ketentuan Pasal 89 diubah, Ketentuan Pasal 90 diubah, Ketentuan Pasal 92 dihapus, Ketentuan Pasal 93 diubah, Ketentuan Pasal 94 diubah, Ketentuan Pasal 95 diubah, Ketentuan Pasal 97 diubah, Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni\r\nPasal 98A.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya \r\nNomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi\r\nKependudukan \n 33 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Ketentuan Substansial:

Definisi: Perubahan definisi beberapa istilah seperti Administrasi Kependudukan, Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan, Data Kependudukan, dan lain-lain.
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk koordinasi, pengaturan teknis, pembinaan, pelayanan masyarakat, penyajian data kependudukan, dan pengawasan.
Kewajiban Instansi Pelaksana: Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) memiliki kewajiban untuk mendaftar peristiwa kependudukan, mencatat peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama dan profesional, menerbitkan dokumen kependudukan, mendokumentasikan hasil pendaftaran dan pencatatan sipil, menjamin kerahasiaan dan keamanan data, serta melakukan verifikasi dan validasi data.
Persyaratan Penerbitan KK dan KTP-el: Perubahan persyaratan untuk penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), termasuk persyaratan bagi WNI dan Orang Asing.
Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara: Pengaturan mengenai pendaftaran penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah.
Pencatatan Kelahiran dan Kematian: Kewajiban pelaporan kelahiran dan kematian kepada Instansi Pelaksana.
Data Kependudukan: Rincian mengenai data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan dan data agregat.
Dokumen Kependudukan: Jenis-jenis dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
Larangan Manipulasi Data: Larangan untuk melakukan manipulasi data kependudukan.
Perlindungan Data Pribadi: Kewajiban untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi penduduk.

","transitional_provisions","1. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, harus dimaknai “KTP-el”.\n2. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, harus dimaknai \"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili\".","sanctions","1. Setiap penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.\n2. Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 50.000,00.\n3. Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,00.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat dipidana dengan pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Kota Surabaya No. 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22724/perda-kota-surabaya-no-5-tahun-2011","8e001c86-a461-4103-9727-df76e37e7c0c","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 14 OF 2014
TENTANG
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 5 OF 2011 ON THE IMPLEMENTATION OF
POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9b02bcd-8445-4d07-b747-534ddf234633","actionData","errors"]