[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9abf779-d55e-4696-a459-e1b29d6688fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ngada","place_of_enactment","Bajawa","theme","Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-pelayanan-kepemudaan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan untuk \r\nmewujudkan Pemuda yang berirnan dan bertakwa \r\nkepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, \r\nsehat, cerdas, kreatif, rnovatif, mandiri, demokratis, \r\nbertariggurtgjawab, berdaya saing, serta memiliki. \r\njiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, \r\ndan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan \r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1945 dalam kerangka Negara Kesaruan \r\nRepublik Indonesia; \r\nbahwa penyelenggaraan Pelayanan Ke.pe.mudaan di \r\nKabupaten Ngada saat irii masih bersifat parsial \r\nsehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas \r\nPelayanan Kepemudaan rnelahri penyadaran, \r\npemberdayaan dan pengembangan Pemuda secara \r\nterpadu; \r\nbahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam \r\npenyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah \r\nmaka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan \r\nkebutuhan hukum dan tuntutan perkembangan \r\nmasyarakat; \r\nbahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim.ana \r\ndimaksud dalam huruf a, hurnf b, dan hurnf c, \r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPenyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang \r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam \r\nWilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa \r\nTenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 \r\ntentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah \r\nPusat dan Pemerintahan Daerah \n Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan; Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda; Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda; Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan; Prasarana dan Sarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. \n 26 halaman; 7 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan Substansial:

Tugas Pemerintah Daerah: Melaksanakan kebijakan nasional terkait pembangunan kepemudaan, menetapkan kebijakan daerah mengenai kepemudaan, dan mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.
Wewenang Pemerintah Daerah: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda.
Peran Pemuda: Sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan.
Hak Pemuda: Mendapatkan perlindungan, pelayanan prasarana dan sarana kepemudaan, advokasi, akses pengembangan diri, dan kesempatan berperan serta dalam program kepemudaan.
Penyadaran Pemuda: Melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan, kesadaran hak dan kewajiban, semangat bela negara, pemantapan kebudayaan nasional, kemandirian ekonomi, dan penyiapan regenerasi.
Pemberdayaan Pemuda: Meningkatkan potensi jasmani, mental spiritual, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian.
Pengembangan Pemuda: Meliputi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
Koordinasi: Bupati bertanggung jawab memfasilitasi koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
Kemitraan: Bupati dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dengan Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan.
Prasarana dan Sarana: Perangkat Daerah bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan.
Organisasi Kepemudaan: Berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Penghargaan: Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pemuda yang berprestasi dan pihak yang berjasa dalam memajukan potensi Pemuda.
Pendanaan: Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGADA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NGADA REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
CONCERNING

THE IMPLEMENTATION OF YOUTH SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NGADA,

\n\n \n \n

Considering:

that Youth Service is organized to realize Youth who are faithful and devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, intelligent, creative, innovative, independent, democratic, responsible, competitive, and have a spirit of leadership, entrepreneurship, pioneering, and nationality based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that the implementation of Youth Service in Ngada Regency is currently still partial, so it is necessary to improve the quality of Youth Service through integrated awareness, empowerment and development of Youth;
that to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9abf779-d55e-4696-a459-e1b29d6688fc","actionData","errors"]