[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9a347ea-97b4-41aa-8497-46d53f60ab2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 6 Tahun 2002","number","6","year","2002","published_date","2002-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - KENDARAAN - di ATAS AIR
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2002/NO. 8 SERI BO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) UU No. 34 tahun 2000\r\ntentang Perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah, maka Pajak Kendaraan di atas Air termasuk\r\njenis Pajak Provinsi. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut maka\r\nperlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan di\r\nAtas Air \n Dasar Hukum : UU No. 61 tahun 1958; UU No. 8 tahun 1981; UU No.\r\n17 tahun 1997; UU No. 18 tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000; UU\r\nNo. 19 tahun 1997; UU No. 22 tahun 1999; UU No. 25 tahun 1999;\r\nPeraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001; Keputusan Presiden No. 44\r\ntahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1997;\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 tahun 1997; Keputusan\r\nMenteri Dalam Negeri No. 173 tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam\r\nNegeri dan Otonomi Daerah No. 21 tahun 2001; Keputusan Menteri\r\nDalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 22 tahun 2001; Keputusan\r\nMenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 23 tahun 2001;\r\nKeputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 24 tahun\r\n2001. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nPajak Kendaraan di atas Air, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;\r\n3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;\r\n4. Masa Pajak, Saat Pajak Terhutang dan Surat Pemberitahuan;\r\n5. Ketetapan Pajak;\r\n6. Sanksi;\r\n7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;\r\n8. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan\r\natau Pengurangan Sanksi Adimistrasi;\r\n9. Keberatan dan Banding;\r\n10. Keringanan dan Pembebasan;\r\n11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;\r\n12. Kadaluarsa;\r\n13. Pengawasan;\r\n14. Ketentuan Pidana;\r\n15. Penyidikan;\r\n16. Pembagian Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan;\r\n17. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2002. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air di Provinsi Jambi. Latar belakangnya adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pemungutan pajak kendaraan di atas air agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek Pajak: Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Di Atas Air dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 M3 atau GT 7, kendaraan untuk penangkapan ikan/udang, kendaraan pesiar perseorangan, kendaraan angkutan perairan, dan kendaraan di luar propinsi yang beroperasi lebih dari 90 hari.
Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Di Atas Air.
Dasar Pengenaan Pajak: Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air, yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atau faktor-faktor seperti penggunaan, jenis, merek, tahun pembuatan, isi kotor, dan kapasitas penumpang/muatan.
Tarif Pajak: 1,5% dari Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air.
Masa Pajak: 12 bulan berturut-turut, dibayar sekaligus di muka.
Kewajiban Wajib Pajak: Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Peraturan ini juga mengatur mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), tata cara pembayaran dan penagihan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, keberatan, banding, keringanan, pembebasan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kadaluarsa, pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan, pembagian hasil pajak, dan biaya pemungutan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap hingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali pajak terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pemilik kendaraan dari luar daerah yang tidak memutasikan kendaraannya lebih dari 90 hari ke Propinsi Jambi dikenakan sanksi tindakan penahanan kendaraan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 6 OF 2002
CONCERNING
TAX ON WATERCRAFT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on Article 2 paragraph (1) letter a of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Tax on Watercraft is a type of Provincial Tax; \n that to fulfill the aforementioned purpose, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation. \n \n
Remembering:	\n \n Law Number 61 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 19 of 1957 concerning the Establishment of Level I Autonomous Regions of West Sumatra, Jambi and Riau (State Gazette of 1957 Number 75) as Law (State Gazette of 1958 Number 112); \n Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (State Gazette of 1981 Number 76) Jo. Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9a347ea-97b4-41aa-8497-46d53f60ab2e","actionData","errors"]