[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e99b8727-416a-4439-ad8b-ed7a1880a28a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

distribusi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH
ABSTRAK:	\n \n mewujudkan sasaran peningkatan produktivitas dan produksi gabah, dan penerapan distribusi gabah yang berimbang, perlu diatur tertib penataan pendistribusiannya \n 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964\r\n3. undang-undang nomor 12 tahun 2011\r\n4. undang-undang nomor 19 tahun 2013\r\n5. undang-undang nomor 23 tahun 2014\r\n6. peraturan menteri pertanian selaku ketua harian dewan ketahanan pangan nomor71/Permen/PP.200/12/2015\r\n7. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015\r\n8. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang pengelolaan distribusi gabah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan produksi gabah serta penerapan distribusi gabah yang berimbang, yang didasari oleh upaya pemerataan ketersediaan pangan dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Pengelolaan distribusi gabah ini berasaskan kekeluargaan dan profesionalisme, serta berprinsip pada kemandirian, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, kompetisi, dan responsibilitas.

Pengelolaan distribusi gabah dapat dilakukan melalui pembinaan kelembagaan petani, pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi unit pengelolaan hasil padi (UPH), pengembangan penerapan teknologi, pengembangan produksi, fasilitasi pemasaran dan promosi, serta perlindungan usaha. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan distribusi gabah ini, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk beras dan gabah yang dijual ke luar Provinsi Lampung akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Kegiatan pengelolaan distribusi gabah meliputi peningkatan nilai tambah padi dan daya saing produk gabah/beras, fasilitasi pendistribusian, penerapan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana produksi, fasilitasi pemasaran dan promosi, pengembangan produk olahan, dan peningkatan kualitas produk beras. Koordinasi pengelolaan distribusi gabah dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas dan/atau Dinas teknis, yang dapat melibatkan tenaga konsultan bisnis di Kecamatan, melalui keterpaduan penyusunan kebijakan pembinaan, pelaksanaan program kegiatan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi. Hasil koordinasi ini dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada Gubernur.

","transitional_provisions","1. Bentuk Pengelolaan Distribusi Gabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelaku distribusi gabah yang melanggar Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n2. Penjual gabah (bukan beras) yang melanggar ketentuan yang sudah diatur, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n3. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING
MANAGEMENT OF RICE GRAIN DISTRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize the objectives of increasing productivity and rice grain production, and the implementation of balanced rice grain distribution, it is necessary to regulate the orderly arrangement of its distribution;
that in an effort to equalize food availability, and food security is important to maintain and prosper the people, especially in Lampung Province, it is necessary to provide policy support that is protective from the government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Management of Rice Grain Distribution;

In view of:

Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e99b8727-416a-4439-ad8b-ed7a1880a28a","actionData","errors"]