[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e98d872c-8787-4dd8-ae10-76cad8b314a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak\r\nKorban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009","number","20","year","2009","published_date","2009-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak\r\nKorban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-PERLINDUNGAN-perempuan-anak-korban-kekerasan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2009/No.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak\r\nKorban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap warga masyarakat berhclk mendapatkan\r\nrasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai\r\ndengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran\r\nhak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat\r\nkemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus\r\ndihapus;\r\nc. bahwa korban kekerasan yang sebagian besar adalah\r\nperempuan dan anak, harus mendapat perlindungan dari\r\npemerintah dan/atau masyarakat agar terhindar dan\r\nterbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,\r\npenyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat\r\ndan martabat kemanusiaan;\r\nd. bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di\r\nKabupaten Karanganyar masih terjadi, sedangkan\r\npengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan\r\ndan anak korban kekerasan belum optimal;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut\r\npada huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu mengatur\r\npenyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan\r\nanak korban kekerasan dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Karanganyar. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1074; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undcmg Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur pelaksanaan setiap kegiatan\r\nyang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi korban dan melindungi hakhaknya\r\nagar dapait hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipas, secara optimal\r\nsesuai dengan harkat dan martabat kernanusiaan serta mendapat pertindungan,\r\nbaik perlindungan medis, hukum, medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi\r\nmaupun psikologis dari segcda bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, dan memberikan pelayanan terhadap perempuan berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak di rumah tangga dan/atau publik.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi yang harus dihapus. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan KP2A: Bupati membentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KP2A) yang bertugas merumuskan upaya perlindungan korban kekerasan, melakukan penyadaran, menyediakan informasi, mengembangkan jejaring kerjasama, membantu pemberdayaan korban, memfasilitasi sarana dan infrastruktur, melaksanakan perlindungan, menggalang dana, dan memberikan pelayanan kepada korban.
Penyelenggaraan Perlindungan: Penyelenggaraan perlindungan dilaksanakan secara terpadu oleh KP2A, yang dapat bermitra dengan lembaga sosial kemasyarakatan. Penanganan harus memperhatikan norma agama serta hak dan kewajiban orang tua/wali/suami.
Hak-Hak Korban: Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan, dan penanganan rahasia. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan psikologis maupun hukum, serta jaminan atas hak-haknya.
Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan upaya pencegahan kekerasan, menyediakan layanan bagi korban, dan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali/suami.
Bentuk Kekerasan dan Perlindungan: Bentuk kekerasan meliputi fisik, seksual, ekonomi, dan psikis. Perlindungan meliputi medis, hukum, *medico legal*, ekonomi, dan psikis.
Peran Serta Masyarakat: Pemerintah daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan.
Sumber Dana: Sumber dana berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Lembaga yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KARANGANYAR REGENCY GOVERNMENT
KARANGANYAR REGENCY REGULATION
NUMBER 20 OF 2009
ON
THE ORGANIZATION OF PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS OF VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering :

that every member of the community has the right to feel safe and free from all forms of violence in accordance with the Pancasila philosophy and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that all forms of violence constitute a violation of human rights and a crime against human dignity as well as a form of discrimination that must be eliminated;
that victims of violence, the majority of whom are women and children, must receive protection from the government and/or society in order to avoid and be free from violence or threats of violence, torture, or treatment that degrades human dignity;
that the number of violence against

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e98d872c-8787-4dd8-ae10-76cad8b314a9","actionData","errors"]