[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9781167-dc19-4be2-b4e7-0b75b044a27d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-03-26","effective_date","2024-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Kepolisian Daerah - perubahan
2024
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 3, BN 2024 (182) : 8 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002; Perpres Nomor 52 Tahun 2010; dan Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018. \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024. \n Lampiran file: 86 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepolisian ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

Penyisipan angka 20a pada Pasal 1 yang mendefinisikan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber).
Penyisipan huruf d1 pada ayat (1) Pasal 20 yang memasukkan Ditressiber sebagai unsur pelaksana tugas pokok.
Penyisipan Paragraf 5A dan Pasal 25A yang mengatur susunan organisasi Ditressiber.
Perubahan ayat (2) dan (3) serta penambahan ayat (4) pada Pasal 46 mengenai pembentukan dan operasionalisasi Bidlabfor, Batalyon, dan Ditressiber.
Penyisipan Pasal 47 yang mengatur operasional Ditressiber yang telah terbentuk dan struktur personel bagi Polda yang belum membentuk Ditressiber.
Perubahan Lampiran I, IV, XVI, XVII, dan XVIII terkait struktur organisasi dan rekapitulasi daftar susunan pegawai negeri pada Polri.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dalam menghadapi dinamika perkembangan tindak kejahatan, khususnya kejahatan siber. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menata organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi.

","transitional_provisions","1. Polda yang telah terbentuk Ditressiber Polda, operasionalnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A.\n2. Polda tipe A dan tipe B yang belum terbentuk Ditressiber, struktur, dan daftar susunan personelnya sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah","link","","amended_by",[108],{"_102":109,"_104":110,"_36":111},"Peraturan Polri No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333570/peraturan-polri-no-6-tahun-2025","799b82dd-1a35-43c2-84e5-21f7d93581e4","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 3 OF 2024
ON
AMENDMENT TO REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 14 OF 2018 CONCERNING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND WORK PROCEDURES OF REGIONAL POLICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

Considering:

that for the implementation of the duties and responsibilities of the Regional Police, the organization and work procedures have been prepared in the Regulation of the Indonesian National Police Number 14 of 2018 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of the Regional Police;
that to strengthen the maintenance of public security and order as well as law enforcement carried out by the Indonesian National Police in order to face the dynamic development of forms of criminal threats, especially cyber crimes that occur in the regions, it is necessary to restructure the organization and work procedures of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9781167-dc19-4be2-b4e7-0b75b044a27d","actionData","errors"]