[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","0316163a5b08632720de3ef10e1676eb-d5c6e2f0cbad2acd","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=0316163a5b08632720de3ef10e1676eb,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_126":122},"regulationId","e96c1c6e-1bc7-46f3-a839-24387433b2e5","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_123":-5,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":-5,"_56":-5,"_57":58,"_59":60,"_65":66,"_67":68,"_72":73,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":58,"_61":62,"_63":64},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":66,"_61":69,"_70":71},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[74],{"_6":75,"_61":76,"_63":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Luwu Timur","place_of_enactment","Malili","theme","PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang \r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman \r\nPengelolaan Barang Milik Daerah; \n : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten \r\nMamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4270);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5679);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang \r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5533);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang \r\nPenjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa \r\nKendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5610);\r\n2\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun\r\n2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik \r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 \r\nNomor 547). \n MEMUTUSKAN:\r\nMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN \r\nPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.\r\nBAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nPasal 1\r\nDalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:\r\n1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.\r\n2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan \r\noleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut \r\nasas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas\u0002luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia \r\nsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945.\r\n3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara \r\npemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan \r\npemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.\r\n4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.\r\n5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala \r\nDaerah.\r\n6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD \r\nadalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai \r\nunsur penyelenggara pemerintahan daerah.\r\n7. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.\r\n8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola \r\nBarang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab \r\nmelakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.\r\n9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah \r\nunsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan \r\nurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.\r\n10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai\r\nfungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola \r\nkeuangan daerah.\r\n11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan \r\nbarang milik daerah.\r\n12. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa \r\nprogram.\r\n13. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh \r\natas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.\r\n3\r\n14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa \r\nPengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk \r\noleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang \r\nberada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.\r\n15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang \r\nmelaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna \r\nBarang.\r\n16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus \r\nBarang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang \r\ndiserahi tugas mengurus barang.\r\n17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas \r\nmenerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang \r\nmilik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.\r\n18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang \r\ndiserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan \r\nbarang milik daerah pada Pengguna Barang.\r\n19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang \r\nmembantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis \r\npenatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.\r\n20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang \r\nmembantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis \r\npenatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.\r\n21. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, \r\nmenyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung \r\njawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.\r\n22. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen \r\nberdasarkan kompetensi yang dimilikinya.\r\n23. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai \r\natas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat \r\ntertentu.\r\n24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai \r\nPemerintah Daerah.\r\n25. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang \r\nmeliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, \r\npenggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, \r\npemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan \r\npembinaan, pengawasan dan pengendalian.\r\n26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian \r\nkebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan \r\nbarang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai \r\ndasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.\r\n27. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat \r\nRKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah \r\nuntuk periode 1 (satu) tahun.\r\n28. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang \r\ndalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai \r\ndengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.\r\n29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak \r\ndigunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau \r\noptimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status \r\nkepemilikan.\r\n30. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam \r\njangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.\r\n4\r\n31. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah \r\npusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam \r\njangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka \r\nwaktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.\r\n32. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah \r\npendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu \r\ntertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber \r\npembiayaan lainnya.\r\n33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah \r\npemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan \r\ncara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, \r\nkemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu \r\ntertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali \r\ntanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah \r\nberakhirnya jangka waktu.\r\n34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah \r\npemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan \r\ncara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan \r\nsetelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh \r\npihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.\r\n35. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI \r\nadalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan \r\npenyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n36. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK \r\nadalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau badan usaha milik \r\nnegara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara \r\ninfrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.\r\n37. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.\r\n38. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada \r\npihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.\r\n39. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah \r\nyang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, \r\nantar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak \r\nlain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling \r\nsedikit dengan nilai seimbang.\r\n40. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat \r\nkepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari \r\npemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.\r\n41. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan \r\nbarang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak \r\ndipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan \r\nsebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan \r\nusaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.\r\n42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan \r\nbarang milik daerah.\r\n43. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari \r\ndaftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang \r\nberwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang \r\ndan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan \r\nfisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.\r\n44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, \r\ninventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan \r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n5\r\n45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, \r\ndan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.\r\n46. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti \r\nkepemilikan atas barang milik daerah.\r\n47. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh \r\nbarang milik daerah.\r\n48. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik \r\ndaerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.\r\n49. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang \r\nmilik daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.\r\n50. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan \r\nberfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan \r\nkeluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai\r\nnegeri sipil pemerintah daerah.\r\n51. Pihak lain adalah pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah \r\nDaerah.\r\nBAB II\r\nRUANG LINGKUP\r\nPasal 2\r\nRuang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. pejabat pengelola barang milik daerah;\r\nb. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;\r\nc. pengadaan;\r\nd. penggunaan;\r\ne. pemanfaatan;\r\nf. pengamanan dan pemeliharaan;\r\ng. penilaian;\r\nh. pemindahtanganan;\r\ni. pemusnahan;\r\nj. penghapusan;\r\nk. penatausahaan;\r\nl. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;\r\nm. pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola \r\npengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;\r\nn. barang milik daerah berupa rumah negara; dan\r\no. ganti rugi dan sanksi.\r\nPasal 3\r\nBarang milik daerah meliputi:\r\na. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau\r\nb. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.\r\nPasal 4\r\n(1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang \r\ndigadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan \r\nkepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah \r\ndaerah.\r\n(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat \r\ndisita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n6\r\nPasal 5\r\n(1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen \r\npengadaan.\r\n(2) Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen \r\nperolehan.\r\n(3) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),\r\nbersifat berwujud maupun tidak berwujud.\r\nPasal 6\r\nBarang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:\r\na. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;\r\nb. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;\r\nc. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan;\r\nd. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah \r\nmempunyai kekuatan hukum tetap; atau\r\ne. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan \r\nmodal pemerintah daerah.\r\nPasal 7\r\nBarang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 6 huruf a, hibah/sumbangan atau yang sejenis dari \r\nnegara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.\r\nPasal 8\r\nBarang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain berasal dari:\r\na. kontrak karya;\r\nb. kontrak bagi hasil;\r\nc. kontrak kerjasama;\r\nd. perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan\r\ne. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan \r\ninfrastruktur.\r\nBAB III\r\nPEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH\r\nBagian Kesatu\r\nPemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah\r\nPasal 9\r\n(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.\r\n(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana\r\ndimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:\r\na. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;\r\n7\r\nb. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan \r\nbarang milik daerah;\r\nc. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik \r\ndaerah;\r\nd. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik \r\ndaerah;\r\ne. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang \r\nmemerlukan persetujuan DPRD;\r\nf. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan \r\nbarang milik daerah sesuai batas kewenangannya;\r\ng. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah \r\ndan/atau bangunan; dan\r\nh. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk \r\nkerjasama penyediaan infrastruktur.\r\nBagian Kedua\r\nPengelola Barang\r\nPasal 10\r\nSekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung \r\njawab:\r\na. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;\r\nb. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan \r\nbarang milik daerah;\r\nc. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik \r\ndaerah yang memerlukan persetujuan Bupati;\r\nd. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan \r\npenghapusan barang milik daerah;\r\ne. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang \r\ntelah disetujui oleh Bupati atau DPRD;\r\nf. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik \r\ndaerah; dan\r\ng. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik \r\ndaerah.\r\nBagian Ketiga\r\nPejabat Penatausahaan Barang\r\nPasal 11\r\n(1) Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah \r\nselaku Pejabat Penatausahaan Barang.\r\n(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nmempunyai wewenang dan tanggungjawab:\r\na. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam \r\npenyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada \r\nPengelola Barang;\r\nb. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam \r\npenyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang\r\nmilik daerah kepada Pengelola Barang;\r\nc. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan \r\nusul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang \r\nmemerlukan persetujuan Bupati;\r\n8\r\nd. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur \r\npelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan \r\npenghapusan barang milik daerah; \r\ne. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas \r\npelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah \r\ndisetujui oleh Bupati dan DPRD;\r\nf. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi \r\ninventarisasi barang milik daerah;\r\ng. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak\r\ndigunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi \r\nSKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati\r\nmelalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada \r\nPengelola Barang;\r\nh. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf g;\r\ni. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian \r\natas pengelolaan barang milik daerah; dan\r\nj. menyusun laporan barang milik daerah.\r\n(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Penatausahaan Barang \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan \r\nBupati.\r\nBagian Keempat\r\nPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang\r\nPasal 12\r\n(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.\r\n(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan \r\ndengan Keputusan Bupati.\r\n(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan \r\nbertanggung jawab:\r\na. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik \r\ndaerah bagi SKPD yang dipimpinnya;\r\nb. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang \r\ndiperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;\r\nc. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang \r\nberada dalam penguasaannya;\r\nd. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya \r\nuntuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang \r\ndipimpinnya;\r\ne. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada \r\ndalam penguasaannya;\r\nf. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik \r\ndaerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan \r\npersetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau \r\nbangunan;\r\ng. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan \r\nyang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan \r\nfungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak \r\nlain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;\r\nh. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;\r\ni. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas \r\npenggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan\r\n9\r\nj. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran \r\ndan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam \r\npenguasaannya kepada Pengelola Barang.\r\nPasal 13\r\n(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan \r\ntanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa \r\nPengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan \r\ndengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna Barang.\r\n(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nberdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, \r\nlokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif \r\nlainnya.\r\nBagian Kelima\r\nPejabat Penatausahaan Pengguna Barang\r\nPasal 14\r\n(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna \r\nBarang.\r\n(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pengguna \r\nBarang.\r\n(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik \r\ndaerah pada Pengguna Barang.\r\n(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2) berwenang dan bertanggung jawab:\r\na. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik \r\ndaerah pada Pengguna Barang;\r\nb. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang \r\nyang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;\r\nc. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang \r\ndilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang \r\nPembantu;\r\nd. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan \r\nbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak \r\nmemerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain \r\ntanah dan/atau bangunan;\r\ne. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan \r\npenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang \r\ntidak dimanfaatkan oleh pihak lain;\r\nf. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik \r\ndaerah;\r\ng. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan \r\noleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;\r\nh. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan \r\nmenerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan \r\nbarang milik daerah dari gudang penyimpanan;\r\ni. meneliti dan melakukan verifikasi Kartu Inventaris Ruangan setiap \r\nsemester dan setiap tahun;\r\n10\r\nj. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas \r\nperubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan\r\nk. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh\r\nPengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.\r\nBagian Keenam\r\nPengurus Barang Pengelola\r\nPasal 15\r\n(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas \r\nusul Pejabat Penatausahaan Barang.\r\n(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah \r\npejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada \r\nPejabat Penatausahaan Barang.\r\n(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nberwenang dan bertanggungjawab:\r\na. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan \r\npersetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik \r\ndaerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;\r\nb. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan \r\npersetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan \r\npemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat \r\nPenatausahaan Barang;\r\nc. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan \r\npemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan \r\npersetujuan Bupati;\r\nd. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, \r\ndan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan \r\npertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan \r\npelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan \r\npenghapusan barang milik daerah;\r\ne. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang\r\nyang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas \r\ndan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada \r\nBupati melalui Pengelola Barang;\r\nf. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;\r\ng. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa \r\nPengguna Barang;\r\nh. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang\r\nmilik daerah; dan\r\ni. melakukan rekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna \r\nsemesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai \r\nbahan penyusunan Laporan barang milik daerah.\r\n(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional \r\nbertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang \r\nmelalui Pejabat Penatausahaan Barang.\r\n(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus \r\nBarang Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang \r\nPengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.\r\n11\r\n(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, \r\npekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai \r\npenjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya \r\ndibebankan pada APBD.\r\nBagian Ketujuh\r\nPengurus Barang Pengguna\r\nPasal 16\r\n(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas \r\nusul Pengguna Barang.\r\n(2) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nberwenang dan bertanggungjawab:\r\na. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan \r\npenganggaran barang milik daerah;\r\nb. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan \r\nbarang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan \r\nlainnya yang sah;\r\nc. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;\r\nd. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang;\r\ne. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan \r\npemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang \r\nmilik daerah selain tanah dan/atau bangunan;\r\nf. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan \r\npenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang \r\ntidak dimanfaatkan pihak lain;\r\ng. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan\r\npenghapusan barang milik daerah;\r\nh. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;\r\ni. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan \r\nbarang;\r\nj. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat \r\nPenatausahaan Barang Pengguna;\r\nk. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran \r\nBarang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;\r\nl. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;\r\nm. memberi label barang milik daerah;\r\nn. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat \r\nPenatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik \r\nbarang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;\r\no. melakukan stock opname barang persediaan;\r\np. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen \r\nkepemilikan barang milik daerah dan menyimpan \r\nasli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; \r\nq. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang \r\nPengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan\r\nr. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan \r\nkepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah di teliti\r\noleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.\r\n12\r\n(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara \r\nadministratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara \r\nfungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada \r\nPengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.\r\n(4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus \r\nBarang Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang \r\nPengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.\r\n(5) Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, \r\npekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai \r\npenjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya \r\ndibebankan pada APBD.\r\nBagian Kedelapan\r\nPengurus Barang Pembantu\r\nPasal 17\r\n(1) Pengurus Barang Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas \r\nUsul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang.\r\n(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang \r\ndikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan \r\npertimbangan objektif lainnya.\r\n(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nberwenang dan bertanggungjawab:\r\na. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang \r\nmilik daerah;\r\nb. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan \r\nbarang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan \r\nlainnya yang sah;\r\nc. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;\r\nd. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada \r\nKuasa Pengguna Barang;\r\ne. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan \r\npemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang \r\nmilik daerah selain tanah dan/atau bangunan;\r\nf. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan \r\npenyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan \r\nsedang tidak dimanfaatkan pihak lain;\r\ng. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan \r\npenghapusan barang milik daerah;\r\nh. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;\r\ni. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan \r\nbarang;\r\nj. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna \r\nBarang;\r\nk. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang\r\nyang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;\r\nl. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;\r\nm. memberi label barang milik daerah;\r\n13\r\nn. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat \r\nPenatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang \r\natas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik \r\nbarang;\r\no. melakukan stock opname barang persediaan;\r\np. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen \r\nkepemilikan barang milik daerah dan menyimpan \r\nasli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;\r\nq. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang \r\nKuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan\r\nr. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan \r\npada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah\r\nditeliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus \r\nBarang Pengguna.\r\n(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak \r\nlangsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan \r\npemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas \r\nkegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan \r\npada APBD.\r\nBAB IV\r\nPERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH\r\nBagian Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 18\r\n(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan \r\nmemperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta \r\nketersediaan barang milik daerah yang ada.\r\n(2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nmerupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang \r\ndan/atau Pengguna Barang.\r\n(3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\ndan ayat (2), harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik \r\ndaerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan \r\nRKBMD.\r\nPasal 19\r\n(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun \r\nsetelah rencana kerja SKPD ditetapkan.\r\n(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan \r\nsalah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran \r\nuntuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja \r\ndan anggaran.\r\nPasal 20\r\n(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana \r\nKerja SKPD.\r\n(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud\r\ndalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:\r\na. standar barang;\r\n14\r\nb. standar kebutuhan; dan/atau\r\nc. standar harga.\r\n(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,\r\nmerupakan spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan \r\npenghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan \r\nkebutuhan.\r\n(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf \r\nb, merupakan satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan \r\nperhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam \r\nperencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.\r\n(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan\r\nbesaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik \r\ndaerah dalam perencanaan kebutuhan.\r\n(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan standar barang, standar \r\nkebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat \r\n(4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nPasal 21\r\n(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 \r\nayat (2) huruf b, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\n(2) Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan \r\nsetelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.\r\nPasal 22\r\nPengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD \r\npengadaan barang milik daerah dengan berpedoman pada standar barang \r\ndan standar kebutuhan.\r\nPasal 23\r\n(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh \r\nKuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan SKPD yang \r\ndipimpinnya.\r\n(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), kepada Pengelola Barang.\r\n(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersama Pengguna Barang dengan \r\nmemperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola \r\nBarang.\r\n(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:\r\na. laporan Daftar Barang Pengguna bulanan;\r\nb. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;\r\nc. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;\r\nd. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan;\r\ne. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;\r\nf. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;\r\ng. laporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan\r\nh. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.\r\n15\r\n(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3), dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus \r\nBarang Pengelola.\r\n(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5),\r\nmerupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.\r\n(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan \r\ndasar penyusunan RKBMD.\r\nPasal 24\r\nRKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang digunakan oleh \r\nPengguna Barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran \r\nSKPD.\r\nPasal 25\r\n(1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat diusulkan oleh \r\nPengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang terhadap:\r\na. barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat;\r\nb. barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan \r\nsementara;\r\nc. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan \r\noleh pihak lain; dan/atau\r\nd. barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan.\r\n(2) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) huruf b, diusulkan oleh Pengguna Barang yang menggunakan \r\nsementara barang milik daerah.\r\n(3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) huruf d, tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam \r\npakai dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.\r\nBagian Kedua\r\nLingkup Perencanaan Kebutuhan\r\nBarang Milik Daerah\r\nPasal 26\r\n(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:\r\na. perencanaan pengadaan barang milik daerah;\r\nb. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;\r\nc. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;\r\nd. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan\r\ne. perencanaan penghapusan barang milik daerah.\r\n(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.\r\n(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam dokumen RKBMD \r\nPemeliharaan.\r\n(4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.\r\n(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) huruf d, dituangkan dalam dokumen RKBMD\r\npemindahtanganan.\r\n(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) huruf e, dituangkan dalam dokumen RKBMD \r\nPenghapusan.\r\n16\r\nBagian Ketiga\r\nTata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan\r\nBarang Milik Daerah Pada Pengguna Barang\r\nPasal 27\r\n(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan barang \r\nmilik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya.\r\n(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pengguna Barang paling \r\nlambat minggu kedua bulan Mei.\r\nPasal 28\r\n(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD \r\nPengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pada minggu ketiga bulan Mei.\r\n(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh \r\nKuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna \r\nBarang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan \r\nPengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap \r\nkebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan.\r\n(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh \r\nKuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndiutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan \r\nusulan RKBMD Pengadaan yang paling rendah mempertimbangkan:\r\na. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); dan\r\nb. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang.\r\n(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh \r\nKuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),\r\ndigunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan \r\nbarang milik daerah pada tingkat Pengguna Barang paling rendah\r\nmemuat informasi:\r\na. nama Kuasa Pengguna Barang;\r\nb. nama Pengguna Barang;\r\nc. program;\r\nd. kegiatan;\r\ne. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang \r\npada Kuasa Pengguna Barang; dan\r\nf. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.\r\nPasal 29\r\n(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang \r\ndisampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 28 ayat (4), ditandatangani Pengguna Barang.\r\n(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik \r\ndaerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu \r\nkeempat bulan Mei.\r\n17\r\nBagian Keempat\r\nTata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan\r\nBarang Milik Daerah Pada Pengguna Barang\r\nPasal 30\r\n(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan \r\nbarang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang \r\ndipimpinnya.\r\n(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pengguna Barang paling \r\nlambat minggu kedua bulan Mei.\r\nPasal 31\r\n(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD \r\nPemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), pada minggu ketiga \r\nbulan Mei.\r\n(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD \r\nPemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang\r\nmengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan \r\nPengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap \r\nkebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.\r\n(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh \r\nKuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndiutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan penyusunan \r\nRKBMD pemeliharaan paling sedikit mengacu pada daftar barang Kuasa \r\nPengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang \r\ndipelihara.\r\n(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh \r\nPengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik \r\ndaerah tingkat Pengguna Barang paling sedikit memuat informasi:\r\na. nama Kuasa Pengguna Barang;\r\nb. nama Pengguna Barang;\r\nc. nama barang yang dipelihara;\r\nd. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan\r\ne. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.\r\nPasal 32\r\n(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemeliharaan\r\nyang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 31 ayat (4), ditandatangani Pengguna Barang.\r\n(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik \r\ndaerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1), untuk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat minggu \r\nkeempat bulan Mei.\r\n18\r\nPasal 33\r\n(1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan RKBMD \r\nPemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2), untuk disampaikan kepada \r\nPengelola Barang.\r\n(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi surat \r\npengantar RKBMD yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data \r\nbarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).\r\n(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pengguna Barang kepada \r\nPengelola Barang dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Juni.\r\nBagian Kelima\r\nTata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan\r\nBarang Milik Daerah Pada Pengelola Barang\r\nPasal 34\r\n(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukan \r\nterhadap:\r\na. relevansi program dengan rencana keluaran Pengguna Barang;\r\nb. optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang; dan\r\nc. efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka \r\nmenunjang tugas dan fungsi SKPD.\r\n(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan:\r\na. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); dan\r\nb. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).\r\n(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD \r\nPengadaan barang milik daerah paling sedikit memuat:\r\na. nama Kuasa Pengguna Barang;\r\nb. nama Pengguna Barang;\r\nc. program;\r\nd. kegiatan;\r\ne. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang \r\npada Kuasa Pengguna Barang; dan\r\nf. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.\r\n(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat \r\nPenatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk \r\nmenyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan \r\nkelengkapan usulan RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan paling \r\nlambat minggu kedua bulan Juni.\r\nPasal 35\r\n(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Pengguna \r\nBarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ditandatangani \r\noleh Pengelola Barang.\r\n(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan hasil \r\npenelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\r\n19\r\n(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan \r\noleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat minggu \r\nketiga bulan Juni.\r\nBagian Keenam\r\nTata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan\r\nBarang Milik Daerah Pada Pengelola Barang\r\nPasal 36\r\n(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dilakukan \r\nuntuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daerah yang \r\ndiusulkan rencana pemeliharaannya.\r\n(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memperhatikan \r\ndaftar barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai \r\nstatus barang dan kondisi barang.\r\n(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam hasil \r\npenelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. nama Kuasa Pengguna Barang;\r\nb. nama Pengguna Barang;\r\nc. nama barang yang dipelihara;\r\nd. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan\r\ne. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui.\r\n(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat \r\nPenatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk \r\nmenyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan \r\nkelengkapan usulan RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan paling \r\nlambat minggu kedua bulan Juni.\r\nPasal 37\r\n(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari \r\nPengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3),\r\nditandatangani oleh Pengelola Barang.\r\n(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil \r\npenelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\r\n(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndisampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling \r\nlambat minggu ketiga bulan Juni.\r\nPasal 38\r\n(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari \r\nPengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan \r\nPasal 37 ayat (3), ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh \r\nPengelola Barang.\r\n(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni.\r\n20\r\nBagian Ketujuh\r\nPenyusunan Perubahan RKBMD\r\nPasal 39\r\n(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.\r\n(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan \r\nsebelum penyusunan Perubahan APBD.\r\n(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai \r\ndengan Pasal 38, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan \r\nperubahan RKBMD.\r\nBagian Kedelapan\r\nPenyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat\r\nPasal 40\r\n(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD terdapat kondisi \r\ndarurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan \r\npenyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana pengadaan\r\ndan/atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan \r\nberdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bencana \r\nalam dan gangguan keamanan skala besar.\r\n(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola \r\nBarang bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau \r\nRKBMD tahun berikutnya.\r\n(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Pengelola \r\nBarang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas \r\nRKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada \r\nAPBD Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau APBD tahun \r\nanggaran berikutnya.\r\nBAB V\r\nPENGADAAN\r\nPasal 41\r\n(1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip \r\nefisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.\r\n(2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai \r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nPasal 42\r\n(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang\r\nmilik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang milik daerah untuk \r\nditetapkan status penggunaannya.\r\n(2) Laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran \r\ndan tahunan.\r\n21\r\nBAB VI\r\nPENGGUNAAN\r\nBagian Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 43\r\n(1) Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.\r\n(2) Bupati dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas barang \r\nmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain tanah \r\ndan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang.\r\n(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan\r\nbarang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau \r\ndengan nilai tertentu.\r\n(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan \r\nKeputusan Bupati.\r\n(5) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan secara tahunan.\r\nPasal 44\r\n(1) Penggunaan barang milik daerah meliputi:\r\na. penetapan status penggunaan barang milik daerah;\r\nb. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;\r\nc. penggunaan sementara barang milik daerah; dan\r\nd. penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk di\r\noperasikan oleh pihak lain.\r\n(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilakukan untuk:\r\na. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan\r\nb. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan\r\numum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.\r\nPasal 45\r\nPenetapan status penggunaan Barang Milik Daerah tidak dilakukan \r\nterhadap:\r\na. barang persediaan;\r\nb. konstruksi dalam pengerjaan;\r\nc. barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; \r\ndan\r\nd. aset tetap renovasi.\r\nPasal 46\r\n(1) Penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan \r\npenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa \r\nPengguna Barang yang bersangkutan.\r\n(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak \r\ndigunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang \r\nkepada Bupati melalui Pengelola Barang.\r\n22\r\n(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), \r\napabila tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ntelah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka \r\nwaktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.\r\n(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik daerah berupa \r\ntanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan \r\ntugas dan fungsi Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(2).\r\n(5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diserahkan kepada Bupati,\r\nPengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana \r\npemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.\r\nPasal 47\r\n(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus diserahkan oleh \r\nPengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan \r\npenyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa \r\nPengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.\r\n(2) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nBupati memperhatikan:\r\na. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan \r\ndan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;\r\nb. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau\r\nc. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.\r\n(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain \r\nhasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh \r\nBupati atau Pengelola Barang dan laporan dari masyarakat.\r\n(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan barang milik daerah \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:\r\na. penetapan status penggunaan;\r\nb. pemanfaatan; atau\r\nc. pemindahtanganan.\r\nBagian Kedua\r\nPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah\r\nParagraf Kesatu\r\nPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati\r\nPasal 48\r\n(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status \r\npenggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan \r\nperolehan lainnya yang sah kepada Bupati.\r\n(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan \r\nsetelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen \r\npenerimaan barang pada tahun anggaran berjalan.\r\n(3) Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh\r\nPengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun \r\nberjalan.\r\n(4) Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang \r\nmilik daerah setiap tahun.\r\n23\r\nPasal 49\r\n(1) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik \r\ndaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), disertai \r\ndokumen.\r\n(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang milik \r\ntanah yaitu fotocopy sertifikat.\r\n(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang milik \r\ndaerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:\r\na. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan; dan\r\nb. fotocopy dokumen perolehan.\r\n(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang milik \r\ndaerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah \r\npaling sedikit berupa dokumen Berita Acara Serah Terima.\r\n(5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang milik \r\ndaerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu:\r\na. fotocopy sertifikat;\r\nb. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan; dan\r\nc. fotocopy dokumen perolehan.\r\n(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang milik \r\ndaerah berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang sah \r\npaling sedikit berupa dokumen Berita Acara Serah Terima.\r\n(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang milik \r\ndaerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu:\r\na. fotocopy dokumen kepemilikan; dan/atau \r\nb. fotocopy dokumen perolehan.\r\n(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang milik \r\ndaerah yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan \r\npemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah \r\nyaitu:\r\na. fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran;\r\nb. fotocopy dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa \r\ntanah;\r\nc. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan, untuk barang milik daerah\r\nberupa bangunan; dan/atau\r\nd. fotocopy dokumen perolehan.\r\nPasal 50\r\n(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat \r\n(2) dan ayat (5) huruf a, apabila barang milik daerah berupa tanah belum \r\nmemiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud dapat diganti \r\ndengan:\r\na. akta jual beli;\r\nb. girik;\r\nc. letter;\r\nd. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;\r\ne. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada;\r\nf. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau\r\ng. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.\r\n(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat \r\n(3), apabila barang milik daerah berupa bangunan belum memiliki Izin \r\nMendirikan Bangunan dan dokumen perolehan dapat diganti dengan \r\nsurat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa \r\nbangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi \r\nSKPD.\r\n24\r\n(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat \r\n(5), apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang \r\ndiperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, Izin Mendirikan \r\nBangunan, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat \r\npernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan \r\nbangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran tugas dan fungsi \r\nSKPD.\r\n(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat \r\n(7), apabila barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang \r\ndiperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka \r\ndokumen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari\r\nPengguna Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain \r\ntanah dan/atau bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaran \r\ntugas dan fungsi SKPD.\r\n(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat \r\n(8) huruf b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usul \r\npermohonan penerbitan status penggunaan disertai surat pernyataan \r\ndari Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang \r\ntersebut adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya \r\ndirencanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara \r\npenyertaan modal pemerintah daerah.\r\n(6) Barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap \r\nharus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipun telah \r\nditetapkan status penggunaan barang milik daerah.\r\nPasal 51\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan \r\nstatus penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap\r\nkelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.\r\n(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum \r\nmencukupi, Pengelola Barang dapat:\r\na. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang \r\nyang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang \r\nmilik daerah; dan/atau\r\nb. melakukan pengecekan lapangan.\r\n(4) Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),\r\ndilakukan terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan \r\nyang memiliki dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah.\r\nPasal 52\r\n(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 \r\nayat(1), Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah.\r\n(2) Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Bupati melalui Pengelola\r\nBarang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai \r\nalasan.\r\n25\r\nParagraf Kedua\r\nPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah\r\nOleh Pengelola Barang\r\nPasal 53\r\n(1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan barang berdasarkan \r\nkewenangan yang didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 43 ayat (2).\r\n(2) Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme:\r\na. pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status \r\npenggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD \r\ndan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.\r\nb. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,\r\ndilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan \r\ndokumen penerimaan barang pada tahun anggaran berjalan.\r\nc. permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah\r\ndiajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola \r\nBarang paling lama akhir tahun berjalan.\r\n(3) Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik \r\ndaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dokumen\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50.\r\n(4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang \r\nmilik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penelitian \r\nsebagaimana ketentuan Pasal 51.\r\n(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),\r\nPengelola Barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah.\r\n(6) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna\r\nBarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang \r\nmenerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.\r\nBagian Ketiga\r\nPengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah\r\nPasal 54\r\n(1) Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan.\r\n(2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilakukan berdasarkan:\r\na. Inisiatif dari Bupati; dan\r\nb. Permohonan dari Pengguna Barang lama.\r\nPasal 55\r\n(1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif \r\ndari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf a,\r\ndilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna \r\nBarang.\r\n(2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b, dari Pengguna Barang kepada \r\nPengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi \r\ndilakukan berdasarkan persetujuan Bupati.\r\n26\r\n(3) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap barang milik daerah yang \r\nberada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh \r\nPengguna Barang yang bersangkutan.\r\n(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang \r\nmilik daerah pengganti.\r\nPasal 56\r\n(1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan \r\npermohonan dari Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 54 ayat 2 huruf b, dilakukan dengan pengajuan permohonan \r\nsecara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati.\r\n(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling \r\nsedikit memuat:\r\na. data barang milik daerah yang akan dialihkan status \r\npenggunaannya;\r\nb. calon Pengguna Barang baru; dan\r\nc. penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang \r\nmilik daerah.\r\n(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, \r\nantara lain:\r\na. kode barang;\r\nb. kode register;\r\nc. nama barang;\r\nd. jumlah;\r\ne. jenis;\r\nf. nilai perolehan;\r\ng. nilai penyusutan;\r\nh. nilai buku;\r\ni. lokasi;\r\nj. luas; dan\r\nk. tahun perolehan.\r\n(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nmelampirkan:\r\na. fotokopi daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3); dan\r\nb. surat pernyataan yang memuat kesediaan calon Pengguna Barang \r\nbaru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna \r\nBarang lama.\r\nPasal 57\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan \r\nstatus penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap \r\nkelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.\r\n(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum \r\nmencukupi, Pengelola Barang dapat:\r\na. meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang \r\nyang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan barang \r\nmilik daerah; dan\r\nb. meminta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru.\r\n27\r\nPasal 58\r\n(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, \r\nBupati memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang \r\nmilik daerah.\r\n(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Surat \r\nPersetujuan Bupati.\r\n(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling \r\nsedikit memuat:\r\na. data barang milik daerah yang akan dialihkan status \r\npenggunaannya;\r\nb. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan\r\nc. kewajiban Pengguna Barang lama.\r\n(4) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) \r\nhuruf c, yaitu:\r\na. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna \r\nBarang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah \r\nTerima; dan\r\nb. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah \r\ndialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan \r\nkeputusan penghapusan barang.\r\n(5) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bupati menerbitkan\r\nsurat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.\r\nPasal 59\r\n(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58\r\nayat (2), Pengguna Barang lama melakukan serah terima barang milik \r\ndaerah kepada Pengguna Barang baru.\r\n(2) Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak \r\npersetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang \r\ndituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2), Pengguna Barang lama melakukan usulan penghapusan kepada \r\nPengelola Barang atas barang milik daerah yang dialihkan status \r\npenggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada \r\nPengguna Barang.\r\n(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama \r\n1 (satu) minggu sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.\r\n(5) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),\r\nditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.\r\nPasal 60\r\n(1) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat \r\n(2) dan Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusan barang milik \r\ndaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5), dilaporkan \r\nkepada Bupati dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling\r\nlama 1 (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan.\r\n(2) Pengguna Barang dalam penatausahaan barang milik daerah melakukan \r\npencatatan berdasarkan persetujuan Bupati, Berita Acara Serah Terima, \r\ndan keputusan penghapusan barang milik daerah.\r\n28\r\nBagian Keempat\r\nPenggunaan Sementara Barang Milik Daerah\r\nPasal 61\r\n(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada \r\nPengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang \r\nlainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status \r\npenggunaan barang milik daerah tersebut setelah terlebih dahulu \r\nmendapatkan persetujuan Bupati.\r\n(2) Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), dapat dilakukan untuk jangka waktu:\r\na. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang \r\nmilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan\r\nb. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk barang \r\nmilik daerah selain tanah dan/atau bangunan.\r\n(3) Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktu kurang \r\ndari 6 (enam) bulan dapat dilakukan tanpa persetujuan Bupati.\r\nPasal 62\r\n(1) Penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 61 dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang \r\ndengan Pengguna Barang sementara.\r\n(2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka \r\nwaktu penggunaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang \r\nmenggunakan sementara barang milik daerah bersangkutan.\r\nPasal 63\r\n(1) Permohonan penggunaan sementara barang milik daerah diajukan \r\nsecara tertulis kepada Bupati.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;\r\nb. pengguna barang yang akan menggunakan sementara barang milik \r\ndaerah; dan\r\nc. penjelasan serta pertimbangan penggunaan sementara barang milik \r\ndaerah.\r\n(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi \r\ndokumen:\r\na. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik \r\ndaerah; dan\r\nb. fotokopi surat permintaan penggunaan sementara barang milik \r\ndaerah dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara \r\nbarang milik daerah kepada Pengguna Barang.\r\nPasal 64\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan \r\nsementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap \r\nkelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.\r\n29\r\n(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum \r\nmencukupi, Pengelola Barang dapat:\r\na. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan \r\npermohonan penggunaan sementara barang milik daerah; dan\r\nb. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang \r\nakan menggunakan sementara barang milik daerah.\r\nPasal 65\r\n(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 \r\nayat (1), Bupati memberikan persetujuan atas penggunaan sementara \r\nbarang milik daerah.\r\n(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan \r\nmenerbitkan surat persetujuan Bupati.\r\n(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. data barang milik daerah yang akan digunakan sementara;\r\nb. Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang milik \r\ndaerah;\r\nc. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara barang \r\nmilik daerah untuk memelihara dan mengamankan barang milik \r\ndaerah yang digunakan sementara;\r\nd. jangka waktu penggunaan sementara;\r\ne. pembebanan biaya pemeliharaan; dan\r\nf. kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dalam \r\nperjanjian.\r\n(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 63 ayat (1), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada \r\nPengguna Barang disertai alasan.\r\nPasal 66\r\n(1) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah\r\ntelah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), maka:\r\na. Pengguna Barang sementara mengembalikan barang milik daerah\r\nkepada Pengguna Barang; atau\r\nb. dilakukan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang \r\nyang menggunakan sementara barang milik daerah.\r\n(2) Mekanisme pengalihan status penggunaan barang milik daerah\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60 berlaku \r\nmutatis mutandis terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan \r\nkepada pengguna sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf \r\nb.\r\nPasal 67\r\n(1) Pengguna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan \r\nperpanjangan waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).\r\n(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan \r\nPengguna Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum \r\njangka waktu penggunaan sementara barang milik daerah berakhir.\r\n30\r\n(3) Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan \r\npenetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai \r\ndengan Pasal 66 berlaku mutatis mutandis pada mekanisme pengajuan\r\npermohonan, penelitian, persetujuan dan penetapan oleh Bupati\r\nterhadap perpanjangan penggunaan sementara barang milik daerah.\r\nBagian Kelima\r\nPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan \r\nOleh Pihak Lain\r\nPasal 68\r\n(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada \r\nPengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.\r\n(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka \r\nmenjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang \r\nbersangkutan.\r\n(3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian\r\nantara Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain.\r\n(4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka \r\nwaktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak \r\nlain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik \r\ndaerah.\r\n(5) Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang \r\nmelakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut \r\nkepada pihak lainnya dan/atau memindah tangankan barang milik \r\ndaerah bersangkutan.\r\n(6) Bupati dapat menarik penetapan status barang milik daerah untuk \r\ndioperasikan oleh pihak lain dalam hal pemerintah daerah akan \r\nmenggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau \r\npihak lainnya.\r\nPasal 69\r\n(1) Permohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh \r\npihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada \r\nBupati.\r\n(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling \r\nsedikit memuat:\r\na. data barang milik daerah;\r\nb. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk \r\ndioperasikan;\r\nc. jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan \r\noleh pihak lain;\r\nd. penjelasan serta pertimbangan penggunaan barang milik daerah\r\nyang dioperasikan oleh pihak lain; dan\r\ne. materi yang diatur dalam perjanjian.\r\n(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri \r\ndokumen:\r\na. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan barang milik \r\ndaerah;\r\nb. fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan \r\nmengoperasikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang; dan\r\n31\r\nc. fotokopi surat pernyataan dari pihak lain yang akan mengoperasikan \r\nbarang milik daerah kepada Pengguna Barang.\r\n(4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) \r\nhuruf c, merupakan pernyataan pihak lain yang memuat:\r\na. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka \r\npelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja;\r\nb. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang \r\ntimbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;\r\nc. tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau pemindahtanganan \r\nbarang milik daerah selama jangka waktu pengoperasian barang \r\nmilik daerah; dan\r\nd. mengembalikan barang milik daerah kepada Pengguna Barang,\r\napabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah \r\nselesai.\r\nPasal 70\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan \r\nbarang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap \r\nkelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.\r\n(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum \r\nmencukupi, Pengelola Barang dapat:\r\na. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan \r\npermohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh \r\npihak lain;\r\nb. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan \r\nmengoperasikan barang milik daerah;\r\nc. mencari informasi dari sumber lainnya; dan\r\nd. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan \r\nanalisis biaya dan manfaat.\r\nPasal 71\r\n(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70\r\nayat (2), Bupati menetapkan penggunaan barang milik daerah untuk \r\ndioperasikan oleh pihak lain.\r\n(2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan \r\nBupati.\r\n(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah \r\nmemuat:\r\na. data barang milik daerah;\r\nb. jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk \r\ndioperasionalkan pihak lain;\r\nc. pihak lain yang akan mengoperasionalkan barang milik daerah;\r\nd. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; dan\r\ne. kewajiban Pengguna Barang.\r\n(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara lain memelihara \r\ndan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan.\r\n32\r\n(5) Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf \r\ne, meliputi:\r\na. menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk \r\ndioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan\r\nb. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang milik \r\ndaerah yang dioperasikan oleh pihak lain.\r\n(6) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Bupati menerbitkan\r\nsurat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.\r\nPasal 72\r\n(1) Penggunaan barang milik daerah oleh Pengguna Barang untuk \r\ndioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang \r\nditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain.\r\n(2) Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh \r\npihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 5 (lima) \r\ntahun dan dapat diperpanjang.\r\n(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) \r\ndilakukan setelah adanya Keputusan Bupati.\r\nPasal 73\r\nPerjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak \r\nlain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), sekurang-kurangnya \r\nmemuat:\r\na. data barang milik daerah yang menjadi objek;\r\nb. Pengguna Barang;\r\nc. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah;\r\nd. peruntukan pengoperasian barang milik daerah;\r\ne. jangka waktu pengoperasian barang milik daerah;\r\nf. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang \r\nmengoperasikan barang milik daerah, termasuk kewajiban pihak lain \r\ntersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik \r\ndaerah;\r\ng. pengakhiran pengoperasian barang milik daerah; dan\r\nh. penyelesaian perselisihan.\r\nPasal 74\r\n(1) Pengguna Barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan barang \r\nmilik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.\r\n(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Pengguna \r\nBarang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka \r\nwaktu penggunaan barang milik daerah berakhir.\r\n(3) Ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 berlaku mutatis mutandis\r\npada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan \r\njangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh \r\npihak lain.\r\nPasal 75\r\nPengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang \r\nmilik daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n33\r\nPasal 76\r\n(1) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain \r\nberakhir apabila:\r\na. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik daerah;\r\nb. perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang;\r\nc. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\n(2) Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan apabila:\r\na. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak \r\nmemenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian; atau\r\nb. terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan \r\nbarang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana \r\ndituangkan dalam perjanjian.\r\n(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik daerah yang \r\ndidasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, \r\nPengguna Barang meminta persetujuan Bupati.\r\nPasal 77\r\n(1) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk \r\ndioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang \r\nmengoperasikan barang milik daerah mengembalikan barang milik \r\ndaerah tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah \r\nTerima.\r\n(2) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik \r\ndaerah untuk dioperasikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1), kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya \r\nBerita Acara Serah Terima, dengan melampirkan fotokopi Berita Acara \r\nSerah Terima.\r\nBAB VII\r\nPEMANFAATAN\r\nBagian Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 78\r\n(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:\r\na. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik \r\ndaerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan\r\nb. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk \r\nbarang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang \r\nmasih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau \r\nbangunan.\r\n(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan \r\npertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan \r\nkepentingan umum.\r\n(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak \r\nmengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan \r\npemerintahan daerah.\r\n34\r\n(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan \r\npersetujuan DPRD.\r\nPasal 79\r\n(1) Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya \r\npelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra \r\npemanfaatan.\r\n(2) Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan \r\npenunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.\r\n(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan \r\npenerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas \r\nUmum Daerah.\r\n(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka \r\npenyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi\r\nBadan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang\r\ndisetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.\r\n(5) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka \r\nselain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah\r\nmerupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening\r\nKas Umum Daerah.\r\nPasal 80\r\n(1) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang \r\ndijaminkan atau digadaikan.\r\n(2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat \r\ndikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.\r\nPasal 81\r\nBentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:\r\na. Sewa;\r\nb. Pinjam Pakai;\r\nc. KSP;\r\nd. BGS atau BSG; dan\r\ne. KSPI.\r\nBagian Kedua\r\nMitra Pemanfaatan\r\nPasal 82\r\nMitra Pemanfaatan meliputi:\r\na. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;\r\nb. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk \r\nPinjam Pakai;\r\nc. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;\r\nd. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk \r\nBGS/BSG; dan\r\ne. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.\r\n35\r\nPasal 83\r\nMitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki \r\ntanggungjawab:\r\na. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai \r\nbentuk pemanfaatan;\r\nb. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk \r\npemanfaatan;\r\nc. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah\r\nyang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang \r\nmilik daerah;\r\nd. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; \r\ndan\r\ne. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian \r\npemanfaatan barang milik daerah.\r\nPasal 84\r\n(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:\r\na. tanah dan/atau bangunan; dan\r\nb. selain tanah dan/atau bangunan.\r\n(2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat \r\ndilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.\r\n(3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian \r\ntanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas \r\ntanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik \r\ndaerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang \r\ndimanfaatkan.\r\nBagian Ketiga\r\nPemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan\r\nBarang Milik Daerah\r\nPasal 85\r\nPemilihan mitra didasarkan pada prinsip:\r\na. dilaksanakan secara terbuka;\r\nb. paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) peserta;\r\nc. memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;\r\nd. dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas, \r\nprofessional, handal dan kompeten;\r\ne. tertib administrasi; dan \r\nf. tertib pelaporan.\r\nPasal 86\r\n(1) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola \r\nBarang atau BGS/BSG terdiri atas:\r\na. Pengelola Barang; dan\r\nb. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang.\r\n(2) Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna \r\nBarang terdiri atas:\r\na. Pengguna Barang; dan\r\nb. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna Barang.\r\n36\r\nPasal 87\r\n(1) Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender.\r\n(2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang \r\nmilik daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan \r\nmelalui Penunjukan Langsung.\r\nPasal 88\r\n(1) Dalam pemilihan mitra PemanfaatanKSP atau BGS/BSG, Pengelola \r\nBarang/Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai \r\nberikut:\r\na. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan \r\npeserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;\r\nb. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:\r\n1. kemampuan keuangan;\r\n2. spesifikasi teknis; dan\r\n3. rancangan perjanjian.\r\nc. menetapkan panitia pemilihan;\r\nd. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari \r\npanitia pemilihan;\r\ne. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan \r\npanitia pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;\r\nf. membatalkan Tender, dalam hal:\r\n1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari \r\ndokumen pemilihan; dan\r\n2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, \r\nnepotisme yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti \r\nbenar;\r\ng. menetapkan mitra;\r\nh. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan \r\nmitra; dan\r\ni. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati.\r\n(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\ndalam hal diperlukan, Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat:\r\na. menetapkan Tim pendukung; dan/atau\r\nb. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku \r\nPengelola Barang/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 10 dan Pasal 12. \r\nPasal 89\r\n(1) Panitia pemilihan paling rendah terdiri atas:\r\na. ketua;\r\nb. sekretaris; dan\r\nc. anggota.\r\n(2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nberjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) \r\norang, yang terdiri atas:\r\na. unsur dari Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari \r\nSKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra \r\npemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang;\r\n37\r\nb. unsur dari Pengguna Barang dan dapat mengikutsertakan unsur dari \r\nSKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra \r\npemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengguna Barang; dan\r\nc. unsur dari Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan unsur \r\ndari SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra \r\nBGS/BSG.\r\n(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:\r\na. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan \r\nKSP barang milik daerah pada Pengelola Barang atau BGS/BSG; \r\ndan\r\nb. unsur dari Pengguna Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan \r\nKSP barang milik daerah pada Pengguna Barang.\r\n(4) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dilarang ditunjuk dalam \r\nkeanggotaan panitia pemilihan.\r\nPasal 90\r\n(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia \r\npemilihan:\r\na. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;\r\nb. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk \r\nmelaksanakan tugas;\r\nc. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan barang \r\nmilik daerah;\r\nd. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan\r\ne. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.\r\n(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya \r\nmeliputi:\r\na. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan \r\npaling rendah II/b atau yang setara;\r\nb. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan\r\nc. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan \r\nsetiap tugas/pekerjaannya.\r\nPasal 91\r\n(1) Tugas dan kewenangan panitia pemilihan meliputi:\r\na. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan \r\nmenyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang \r\nuntuk mendapatkan penetapan;\r\nb. menetapkan dokumen pemilihan;\r\nc. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa \r\nnasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;\r\nd. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;\r\ne. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran \r\nyang masuk;\r\nf. menyatakan tender gagal;\r\ng. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;\r\nh. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau \r\npemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;\r\ni. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi \r\nlangsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna \r\nBarang;\r\nj. menyimpan dokumen asli pemilihan; \r\n38\r\nk. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil \r\npemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang; dan\r\nl. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan \r\nmateri perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam \r\nhal diperlukan.\r\n(2) Perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilaksanakan setelah \r\nmendapat persetujuan dari Bupati untuk barang milik daerah yang \r\nusulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.\r\nPasal 92\r\n(1) Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra \r\nPemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan \r\nkualifikasi sebagai berikut:\r\na. Persyaratan administratif paling sedikit meliputi:\r\n1. berbentuk badan hukum;\r\n2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;\r\n3. membuat surat Pakta Integritas; \r\n4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen \r\npendukungnya; dan\r\n5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.\r\nb. Persyaratan teknis paling rendah meliputi:\r\n1. cakap menurut hukum;\r\n2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa \r\nPemerintah;\r\n3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan \r\nmanajerial; dan\r\n4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas \r\nlain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.\r\n(2) Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki \r\nhubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, \r\nTim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat \r\nketiga dilarang menjadi calon mitra.\r\nPasal 93\r\n(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan \r\ndan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD, yang \r\nmeliputi:\r\na. honorarium panitia pemilihan mitra;\r\nb. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;\r\nc. biaya penggandaan dokumen; dan\r\nd. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan \r\npemilihan mitra.\r\n(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Honorarium panitia pemilihan mitra \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan \r\nKeputusan Bupati.\r\n39\r\nBagian Keempat\r\nTender\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 94\r\nTender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik \r\ndaerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan \r\nbarang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.\r\nPasal 95\r\nTahapan tender meliputi:\r\na. pengumuman;\r\nb. pengambilan dokumen pemilihan;\r\nc. pemasukan dokumen penawaran;\r\nd. pembukaan dokumen penawaran;\r\ne. penelitian kualifikasi;\r\nf. pemanggilan peserta calon mitra;\r\ng. pelaksanaan tender; \r\nh. pengusulan dan penetapan calon mitra;\r\ni. tender gagal;\r\nj. tender ulang;\r\nk. seleksi langsung; dan\r\nl. penunjukan langsung.\r\nParagraf Kedua\r\nPengumuman\r\nPasal 96\r\n(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, paling \r\nrendah melalui surat kabar harian regional dan nasional dan website \r\npemerintah daerah.\r\n(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling \r\nsedikit 2 (dua) kali.\r\n(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah\r\nmemuat:\r\na. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang;\r\nb. identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;\r\nc. bentuk pemanfaatan;\r\nd. peruntukan objek pemanfaatan; dan\r\ne. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.\r\nParagraf Ketiga\r\nPengambilan Dokumen Pemilihan\r\nPasal 97\r\n(1) Pengambilan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 \r\nhuruf b, dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau \r\nmengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan \r\ndalam pengumuman.\r\n40\r\n(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan \r\npengambilan dokumen pemilihan.\r\nParagraf Keempat\r\nPemasukan Dokumen Penawaran\r\nPasal 98\r\n(1) Pemasukan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 \r\nhuruf c, dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau \r\nmengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan \r\ndalam pengumuman.\r\n(2) Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan \r\npengambilan dokumen pemilihan.\r\nParagraf Kelima\r\nPembukaan Dokumen Penawaran\r\nPasal 99\r\n(1) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d,\r\ndilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu \r\ndan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.\r\n(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam berita acara yang \r\nditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari \r\npeserta calon mitra yang hadir.\r\nParagraf Keenam\r\nPenelitian Kualifikasi\r\nPasal 100\r\n(1) Penelitian kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan \r\noleh panitia terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan \r\ndokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk \r\nmemperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk \r\nmengikuti tender pemanfaatan.\r\n(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang \r\nditandatangani oleh panitia pemilihan.\r\nParagraf Ketujuh\r\nPemanggilan Peserta Calon Mitra\r\nPasal 101\r\nPemanggilan peserta calon mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf f,\r\ndilakukan terhadap peserta yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk \r\nmengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat \r\nelektronik.\r\n41\r\nParagraf Kedelapan\r\nPelaksanaan Tender\r\nPasal 102\r\n(1) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dilakukan \r\nuntuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah\r\nberdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola \r\nBarang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari peserta calon \r\nmitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 \r\nayat (1).\r\n(2) Pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan \r\nsepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang \r\nmemasukkan penawaran.\r\n(3) Hasil pelaksanaan tender dituangkan dalam berita acara yang \r\nditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra selaku pemenang \r\ntender.\r\nParagraf Kesembilan\r\nPengusulan dan Penetapan Calon Mitra\r\nPasal 103\r\n(1) Pengusulan dan penetapan calon mitra sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf h, sebagai calon mitra pemanfaatan disampaikan secara tertulis \r\noleh panitia pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang \r\nberdasarkan berita acara hasil tender.\r\n(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen \r\npemilihan.\r\n(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang tender \r\nsebagai mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan \r\ndengan Keputusan.\r\nParagraf Kesepuluh\r\nTender Gagal\r\nPasal 104\r\n(1) Tender gagal sebagaimana dimaksud dalam huruf i, apabila:\r\na. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;\r\nb. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;\r\nc. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; atau\r\nd. calon mitra mengundurkan diri.\r\n(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada peserta calon \r\nmitra.\r\nParagraf Kesebelas\r\nTender Ulang\r\nPasal 105\r\n(1) Tender ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf j, apabila:\r\na. Tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104\r\nayat (1); atau\r\nb. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang dari 3 (tiga) \r\npeserta.\r\n42\r\n(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan sebagai tender \r\nulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media \r\nmassa regional dan nasional serta website pemerintah daerah.\r\n(3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat \r\npaling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan \r\nmekanisme tender.\r\nParagraf Kedua Belas\r\nSeleksi Langsung\r\nPasal 106\r\n(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti \r\ntender ulang terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan \r\nmenyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi \r\nlangsung.\r\n(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti \r\ntender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\r\n(3) Tahapan seleksi langsung terdiri atas:\r\na. pembukaan dokumen penawaran;\r\nb. negosiasi; dan\r\nc. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.\r\n(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan seperti halnya proses \r\ntender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.\r\nPasal 107\r\n(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan \r\nkonsep materi perjanjian.\r\n(2) Selain Negosiasi terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan konsep \r\nmateri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negosiasi juga dilakukan \r\nterhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek BGS/BSG yang \r\ndilakukan pemanfaatan.\r\n(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk \r\nperubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan \r\npembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP atau kontribusi \r\ntahunan untuk pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan.\r\n(4) Pembicaraan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan \r\ndalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh panitia pemilihan\r\ndan peserta calon mitra.\r\nPasal 108\r\n(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi \r\ndengan membandingkan antara hasil negosiasi masing-masing peserta \r\ncalon mitra.\r\n(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan \r\nhasil negosiasi terbaik kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk \r\ndapat ditetapkan sebagai mitra.\r\n(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dasar \r\npertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.\r\n43\r\nParagraf Ketiga Belas\r\nPenunjukkan Langsung\r\nPasal 109\r\n(1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), peserta calon mitra yang \r\nmengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, maka panitia \r\npemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan \r\npenunjukan langsung.\r\n(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang \r\nmengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\r\n(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n106 ayat (4), berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan \r\npenunjukan langsung.\r\nPasal 110\r\nTahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan \r\nlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3), \r\nberlaku mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas \r\nbarang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 87 ayat (2).\r\nBagian Kelima\r\nSewa\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 111\r\n(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan:\r\na. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang \r\nbelum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan \r\nfungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;\r\nb. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas \r\ndan fungsi Pengguna Barang; dan/atau\r\nc. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara \r\ntidak sah.\r\n(2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan \r\npemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah.\r\nPasal 112\r\n(1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:\r\na. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna \r\nBarang kepada Bupati;\r\nb. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh \r\nPengguna Barang; dan/atau\r\nc. selain tanah dan/atau bangunan.\r\n(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,\r\ndilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan\r\nBupati.\r\n44\r\n(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, \r\ndan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat \r\npersetujuan dari Pengelola Barang.\r\n(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:\r\na. Badan Usaha Milik Negara;\r\nb. Badan Usaha Milik Daerah;\r\nc. Swasta; dan\r\nd. Badan hukum lainnya.\r\n(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain:\r\na. perorangan;\r\nb. persekutuan perdata;\r\nc. persekutuan firma;\r\nd. persekutuan komanditer;\r\ne. perseroan terbatas;\r\nf. lembaga/organisasi internasional/asing;\r\ng. yayasan; atau\r\nh. koperasi.\r\nParagraf Kedua\r\nJangka Waktu Sewa\r\nPasal 113\r\n(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak \r\nditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.\r\n(2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:\r\na. kerja sama infrastruktur;\r\nb. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa \r\nlebih dari 5 (lima) tahun; atau\r\nc. ditentukan lain dalam Undang-Undang.\r\n(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan \r\nkarakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan \r\nperhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang \r\nberkompeten.\r\n(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung \r\nberdasarkan periode Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:\r\na. per tahun;\r\nb. per bulan;\r\nc. per hari; dan\r\nd. per jam.\r\n(5) Jangka waktu sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama \r\ninfrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama \r\n10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.\r\nPasal 114\r\nLingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerjasama \r\ninfrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa dengan berpedoman pada \r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n45\r\nParagraf Ketiga\r\nFormula Tarif/Besaran Sewa\r\nPasal 115\r\n(1) Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan dengan \r\nKeputusan Bupati:\r\na. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan\r\nb. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan \r\ndengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik \r\ndaerah.\r\n(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besaran \r\nnilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan.\r\n(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, atau untuk kegiatan dengan \r\nkarakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) \r\ntahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b, dapat \r\nmempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis \r\ninfrastruktur.\r\n(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (3), antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan \r\nmembayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar \r\n(willingness to pay) masyarakat.\r\nPasal 116\r\nFormula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari:\r\na. tarif pokok sewa; dan\r\nb. faktor penyesuaian sewa.\r\nPasal 117\r\n(1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a,\r\nmerupakan hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah\r\ndengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau \r\nbangunan.\r\n(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan \r\nuntuk:\r\na. barang milik daerah berupa tanah;\r\nb. barang milik daerah berupa bangunan;\r\nc. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan\r\nd. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.\r\n(3) Tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c,\r\ndapat termasuk formula sewa barang milik daerah berupa prasarana \r\nbangunan.\r\n(4) Ketentuan mengenai Tarif pokok sewa barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan \r\nBupati.\r\nPasal 118\r\n(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a, merupakan hasil perkalian \r\ndari:\r\na. faktor variabel sewa tanah;\r\n46\r\nb. luas tanah (Lt); dan\r\nc. nilai tanah (Nt).\r\n(2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, \r\nbesarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung \r\nberdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.\r\n(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan \r\nnilai wajar atas tanah.\r\nPasal 119\r\n(1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3), dihitung \r\ndalam meter persegi.\r\n(2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas \r\ntanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3), adalah sebesar \r\nluas bagian tanah yang disewakan.\r\n(3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak \r\nterhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 118 ayat (3), dapat ditambahkan jumlah tertentu \r\nyang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut. \r\n(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4), dihitung \r\ndalam rupiah per meter persegi.\r\nPasal 120\r\n(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b, merupakan \r\nhasil perkalian dari:\r\na. faktor variabel sewa bangunan;\r\nb. luas bangunan (lb); dan\r\nc. nilai bangunan.\r\n(2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif \r\npokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana \r\nbangunan.\r\nPasal 121\r\n(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120\r\nayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf \r\nb, merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi. \r\n(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c,\r\nmerupakan nilai wajar atas bangunan.\r\nPasal 122\r\n(1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, \r\nmaka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) \r\nhuruf b, adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang \r\ndisewakan.\r\n(2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki \r\ndampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b, dapat \r\nditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena \r\ndampak dari pemanfaatan tersebut.\r\n47\r\n(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf c,\r\ndihitung dalam rupiah per-meter persegi.\r\nPasal 123\r\n(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan \r\nbangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf c,\r\nmerupakan hasil penjumlahan dari:\r\na. tarif pokok sewa tanah; dan\r\nb. tarif pokok sewa bangunan.\r\n(2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1) huruf a, berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 118 dan \r\nPasal 119.\r\n(3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) huruf b, berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 120, \r\nPasal 121 dan Pasal 122.\r\nPasal 124\r\n(1) Tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 120 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:\r\na. faktor variabel sewa prasarana bangunan; dan\r\nb. nilai prasarana bangunan (Hp).\r\n(2) Faktor variabel sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) huruf a, ditetapkan sama besar dengan faktor variabel sewa \r\nbangunan.\r\n(3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,\r\nmerupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.\r\n(4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.\r\nPasal 125\r\n(1) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf \r\nb, meliputi:\r\na. jenis kegiatan usaha penyewa;\r\nb. bentuk kelembagaan penyewa; dan\r\nc. Periode sewa.\r\n(2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung \r\ndalam persentase.\r\n(3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan\r\ndengan Keputusan Bupati.\r\nParagraf Keempat\r\nJenis Kegiatan Usaha Penyewa\r\nPasal 126\r\nJenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat \r\n(1) huruf a, dikelompokkan atas:\r\na. kegiatan bisnis;\r\nb. kegiatan non bisnis; dan\r\nc. kegiatan sosial.\r\n48\r\nPasal 127\r\n(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf \r\na, diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari \r\nkeuntungan, antara lain:\r\na. perdagangan;\r\nb. jasa; dan\r\nc. industri.\r\n(2) Kelompok kegiatan non-bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126\r\nhuruf b, diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang \r\natau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:\r\na. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah \r\ntertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun \r\nimmateril;\r\nb. penyelenggaraan pendidikan nasional;\r\nc. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan \r\ndalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan\r\nd. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non-bisnis.\r\n(3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf \r\nc, diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas \r\nbarang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari \r\nkeuntungan, antara lain:\r\na. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau \r\ntidak terdapat potensi keuntungan;\r\nb. kegiatan sosial;\r\nc. kegiatan keagamaan;\r\nd. kegiatan kemanusiaan;\r\ne. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan\r\nf. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.\r\nParagraf Kelima\r\nPerjanjian Sewa\r\nPasal 128\r\n(1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang\r\nditandatangani oleh penyewa dan:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; dan\r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. dasar perjanjian;\r\nb. para pihak yang terikat dalam perjanjian;\r\nc. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;\r\nd. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periode sewa;\r\ne. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan \r\nselama jangka waktu sewa;\r\nf. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan \r\nkategori bentuk kelembagaan penyewa;\r\ng. hak dan kewajiban para pihak; dan\r\nh. hal lain yang dianggap perlu.\r\n49\r\n(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\r\ndilakukan pada kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa \r\nditanggung penyewa.\r\nParagraf Keenam\r\nPembayaran Sewa\r\nPasal 129\r\n(1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan \r\nwajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.\r\n(2) Penyetoran uang sewa barang milik daerah harus dilakukan sekaligus \r\nsecara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya \r\nperjanjian sewa barang milik daerah.\r\n(3) Pembayaran uang sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai \r\nkepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas \r\nUmum Daerah.\r\n(4) Pembayaran uang sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor \r\nsebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak \r\nterpisahkan dari perjanjian sewa.\r\nPasal 130\r\n(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129\r\nayat (2), penyetoran uang sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat \r\ndilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.\r\n(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nwajib dilaporkan kepada Bupati.\r\n(3) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian Sewa.\r\n(4) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan memperhitungkan nilai \r\nsekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa \r\nbarang milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 125.\r\n(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta \r\nmasukan dari Penilai yang berkompeten.\r\n(6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan sepanjang penyewa tidak \r\nmemiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar \r\nsecara sekaligus yang dibuktikan dengan surat pernyataan.\r\n(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditandatangani \r\noleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai \r\nketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk \r\nmembayar lunas secara bertahap.\r\n50\r\nParagraf Ketujuh\r\nPerpanjangan Jangka Waktu Sewa\r\nPasal 131\r\n(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan \r\npersetujuan:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; dan\r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu \r\nsewa kepada:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan\r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.\r\n(3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), dilakukan ketentuan:\r\na. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan \r\nperpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan \r\nsebelum berakhirnya jangka waktu sewa;\r\nb. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus \r\ndisampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya \r\njangka waktu sewa;\r\nc. untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan \r\npaling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu \r\nsewa; dan\r\nd. untuk periode sewa per hari atau per jam, permohonan harus \r\ndisampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.\r\n(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,\r\ndiajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan \r\nsewa pertama kali.\r\n(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan \r\ndengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.\r\n(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 113 ayat (5), dilakukan dengan mempertimbangkan:\r\na. karakteristik jenis infrastruktur;\r\nb. kebutuhan penyediaan infrastruktur;\r\nc. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan \r\nperundang-undangan; dan\r\nd. pertimbangan lain dari Bupati.\r\nParagraf Kedelapan\r\nPengakhiran Sewa\r\nPasal 132\r\nSewa berakhir apabila:\r\na. berakhirnya jangka waktu sewa;\r\nb. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan \r\npencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;\r\nc. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka \r\npengawasan dan pengendalian; dan\r\nd. ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n51\r\nPasal 133\r\n(1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya \r\nsewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai \r\nfungsi dan peruntukannya.\r\n(2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan \r\nbarang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita \r\nAcara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi barang milik \r\ndaerah bersangkutan.\r\n(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3), dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.\r\nParagraf Kesembilan\r\nTata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang\r\nPasal 134\r\n(1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen \r\npendukung.\r\n(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:\r\na. data calon penyewa;\r\nb. latar belakang permohonan;\r\nc. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan\r\nd. peruntukan Sewa.\r\n(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:\r\na. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan \r\npemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon \r\npenyewa berbentuk hukum/badan usaha; \r\nb. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan \r\nmemelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang \r\nberlaku selama jangka waktu sewa; dan\r\nc. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.\r\nPasal 135\r\n(1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) \r\nhuruf a, terdiri dari:\r\na. fotokopi KTP;\r\nb. Fotokopi NPWP;\r\nc. fotokopi SIUP; dan\r\nd. data lainnya.\r\n(2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya \r\ndibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nhuruf a.\r\n(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat \r\n(3) huruf c, terdiri dari:\r\na. foto atau gambar barang milik daerah, berupa:\r\n1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang \r\nakan disewa; dan\r\n2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.\r\nb. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau\r\nc. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.\r\n52\r\nPasal 136\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan \r\ndokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, untuk \r\nmenguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon \r\npenyewa.\r\n(2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) huruf c, Pengelola \r\nBarang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang \r\nmenyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan \r\nyang diajukan untuk disewakan.\r\n(3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik \r\nuntuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar \r\nbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan \r\ndisewakan.\r\n(4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan \r\nKeputusan Bupati.\r\n(5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3),\r\ndiperlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 117 adalah perhitungan besaran Sewa.\r\n(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan oleh \r\nPengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perhitungan besaran sewa.\r\n(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada \r\nAPBD.\r\n(8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam \r\nwaktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan \r\ndidasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan \r\nbarang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan \r\npemerintah daerah.\r\n(9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nPengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik \r\ndaerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.\r\nPasal 137\r\n(1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (9), diberikan \r\ndengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan \r\npenyewaan.\r\n(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati \r\nmenerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan \r\npermintaan sewa dengan disertai alasan. \r\n(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan \r\nsurat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan.\r\n(4) Surat persetujuan penyewaan barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang\u0002kurangnya memuat:\r\na. data barang milik daerah yang akan disewakan;\r\nb. data penyewa;\r\nc. data sewa, antara lain:\r\n1. besaran tarif sewa; dan\r\n2. jangka waktu.\r\n53\r\n(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang \r\nmilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil \r\nperhitungan berdasarkan formula tarif sewa.\r\n(6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa \r\ndan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan \r\nformula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat \r\npersetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon \r\npenyewa.\r\nParagraf Kesepuluh\r\nTata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang\r\nPasal 138\r\nPengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan sewa \r\nuntuk mempersiapkan usulan sewa.\r\nPasal 139\r\n(1) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 134 dan Pasal 135 berlaku mutatis mutandis terhadap \r\npengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.\r\n(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan \r\npermohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1).\r\n(3) Pengguna Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah \r\nberupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau \r\nbangunan yang akan disewakan.\r\n(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh:\r\na. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, \r\nuntuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.\r\nb. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang \r\nditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa selain \r\ntanah dan/atau bangunan.\r\n(5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan \r\nusulan permohonan sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang \r\nuntuk mendapat persetujuan.\r\nPasal 140\r\n(1) Usulan permohonan sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 139 ayat (5), disertai:\r\na. data barang milik daerah yang diusulkan;\r\nb. usulan jangka waktu sewa;\r\nc. usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran sewa;\r\nd. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan\r\ne. surat pernyataan dari calon penyewa.\r\n(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang \r\nsebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bukan berdasarkan \r\npermohonan dari calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola \r\nBarang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) huruf e.\r\n54\r\nPasal 141\r\n(1) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n140 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:\r\na. Barang milik daerah yang akan disewakan tidak sedang digunakan \r\ndalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja; \r\ndan\r\nb. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan \r\ntugas dan fungsi SKPD/unit kerja.\r\n(2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n140 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk \r\nmenjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti \r\nketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa.\r\nPasal 142\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang \r\ndiusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139\r\nayat (5).\r\n(2) Pengelola Barang dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang \r\nmengajukan sewa.\r\n(3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian \r\nguna menghitung nilai wajar atas nilai sewa pasar apabila Pengelola \r\nBarang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:\r\na. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan \r\nkondisi peruntukan sewa; atau\r\nb. estimasi perhitungan tarif dasar sewa dengan menggunakan formula \r\nsewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.\r\n(4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai sewa pasar sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), diperlakukan sebagai tarif pokok sewa \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dalam penghitungan besaran \r\nsewa.\r\n(5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan barang milik \r\ndaerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang \r\nmelakukan penelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna \r\nBarang.\r\n(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan \r\nberpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipergunakan oleh \r\nPengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perhitungan besaran sewa.\r\n(8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada \r\nAPBD.\r\nPasal 143\r\n(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan sewa\r\nbarang milik daerah yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 139 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil \r\npenelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), dan kajian \r\nkelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (7).\r\n55\r\n(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nPengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran sewa\r\nkepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian \r\nkelayakan penyewaan.\r\nPasal 144\r\n(1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan sewa barang \r\nmilik daerah yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 139 ayat (5), Pengelola Barang memberitahukan kepada \r\npihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan.\r\n(2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan \r\nPengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (5), \r\nPengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan barang \r\nmilik daerah.\r\n(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. data barang milik daerah yang akan disewakan;\r\nb. data calon penyewa; dan\r\nc. data sewa, antara lain:\r\n1. besaran tarif sewa; dan\r\n2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa.\r\n(4) Apabila usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai \r\ndata calon penyewa, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data \r\ncalon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.\r\n(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang \r\nmilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil \r\nperhitungan berdasarkan formula tarif sewa.\r\n(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau \r\nPengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (5), maka besaran sewa yang dicantumkan dalam\r\nsurat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian \r\ntanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran sewa dari \r\ncalon penyewa dan/atau Pengguna Barang.\r\n(7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang \r\nmilik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai \r\nsewa.\r\nPasal 145\r\n(1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan \r\nPengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (2),\r\npaling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh \r\nPengelola Barang.\r\n(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak \r\ndisertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144\r\nayat (4), Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai \r\npelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh \r\ndengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.\r\n(3) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam \r\nwaktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan \r\nmempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik \r\ndaerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling \r\nmenguntungkan.\r\n56\r\nParagraf Kesebelas\r\nPemeliharaan Sewa\r\nPasal 146\r\n(1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang \r\ndisewa.\r\n(2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ntermasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang \r\nmilik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.\r\n(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk \r\nmenjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan \r\nbaik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.\r\n(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),\r\nharus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya \r\njangka waktu sewa.\r\n(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibat keadaan kahar \r\n(force majeur), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh \r\nPengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.\r\nParagraf Keduabelas\r\nPerubahan Bentuk Barang Milik Daerah\r\nPasal 147\r\n(1) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; dan\r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.\r\n(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), mengakibatkan adanya penambahan, bagian \r\nyang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam \r\nBerita Acara Serah Terima pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.\r\nParagraf Ketigabelas\r\nGanti Rugi\r\nPasal 148\r\nDalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang \r\ndisewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan \r\nganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nParagraf Keempatbelas\r\nDenda Sanksi\r\nPasal 149\r\nPenyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:\r\na. penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang disewa pada \r\nsaat berakhirnya jangka waktu sewa;\r\n57\r\nb. perbaikan barang milik daerah belum dilaksanakan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 146 ayat (4), menjelang berakhirnya jangka waktu \r\nsewa; dan/atau\r\nc. penggantian barang milik daerah belum dilaksanakan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 148, paling lambat sebelum berakhirnya jangka \r\nwaktu sewa.\r\nPasal 150\r\n(1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik \r\ndaerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya \r\nsurat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, penyewa \r\ndikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.\r\n(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik \r\ndaerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat \r\nperingatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan \r\nsanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\nBagian Keenam\r\nPinjam Pakai\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 151\r\n(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:\r\na. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum atau tidak \r\ndilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi \r\nPengguna Barang; dan\r\nb. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.\r\n(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek \r\npinjam pakai.\r\nParagraf Kedua\r\nPihak Pelaksana Pinjam Pakai\r\nPasal 152\r\n(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat \r\ndan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka \r\npenyelenggaraan pemerintahan.\r\n(2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh:\r\na. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengelola Barang; dan\r\nb. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n(3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah \r\nmendapatkan persetujuan Bupati.\r\n58\r\nParagraf Ketiga\r\nObjek Pinjam Pakai\r\nPasal 153\r\n(1) Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada \r\nPengelola Barang/ Pengguna Barang.\r\n(2) Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk \r\nsebagian atau keseluruhannya.\r\nParagraf Keempat\r\nJangka Waktu Pinjam Pakai\r\nPasal 154\r\n(1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) \r\ntahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.\r\n(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan \r\npertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1).\r\n(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpanjang, permohonan \r\nperpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola \r\nBarang/Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka \r\nwaktu pinjam pakai berakhir.\r\n(4) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai \r\ndisampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas \r\nwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses pinjam pakai \r\ndilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.\r\nParagraf Kelima\r\nPerubahan Bentuk Barang Milik Daerah\r\nPasal 155\r\n(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah \r\nbentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan \r\nfungsi dan/atau penurunan nilai barang milik daerah.\r\n(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1):\r\na. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar \r\nbarang milik daerah; atau\r\nb. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar barang \r\nmilik daerah.\r\n(3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan \r\nbentuk oleh peminjam pakai kepada:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; dan\r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n(4) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.\r\n59\r\nParagraf Keenam\r\nPerjanjian Pinjam Pakai\r\nPasal 156\r\n(1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta \r\nditandatangani oleh:\r\na. Peminjam pakai dan Bupati, untuk barang milik daerah yang berada \r\npada Pengelola Barang; dan\r\nb. Peminjam pakai dan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah\r\nyang berada pada Pengguna Barang.\r\n(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:\r\na. para pihak yang terikat dalam perjanjian;\r\nb. dasar perjanjian;\r\nc. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;\r\nd. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;\r\ne. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan \r\nselama jangka waktu peminjaman;\r\nf. hak dan kewajiban para pihak; dan\r\ng. persyaratan lain yang dianggap perlu.\r\n(3) Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada Pengguna Barang.\r\nParagraf Ketujuh\r\nTata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai \r\nBarang Milik Daerah Pada Pengelola Barang\r\nPasal 157\r\n(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada \r\nPengelola Barang.\r\n(2) Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan \r\npenelitian atas permohonan pinjam pakai.\r\n(3) Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2), meliputi:\r\na. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang \r\nmilik daerah;\r\nb. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan\r\nc. jangka waktu pinjam pakai.\r\n(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan dasar \r\npertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas \r\npermohonan pinjam pakai.\r\nPasal 158\r\n(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157\r\nayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam \r\npakai kepada Bupati.\r\n(2) Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:\r\na. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;\r\nb. identitas peminjam pakai;\r\nc. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;\r\nd. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan; dan\r\ne. jangka waktu pinjam pakai.\r\n60\r\n(3) Apabila objek pinjam pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau \r\nsebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi \r\ntanah dan/atau bangunan.\r\n(4) Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan, \r\nrincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) \r\nhuruf d, termasuk nama dan jumlah barang milik daerah.\r\nPasal 159\r\n(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam \r\npakai dilakukan dengan mempertimbangkan:\r\na. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak \r\nsedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan\r\nb. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk \r\nmenunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah \r\npusat/pemerintahan daerah lainnya.\r\n(2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati \r\nmenerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.\r\n(3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling \r\nsedikit memuat:\r\na. identitas peminjam pakai;\r\nb. data objek pinjam pakai;\r\nc. jangka waktu pinjam pakai; dan\r\nd. kewajiban peminjam pakai.\r\n(4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati \r\nmenerbitkan surat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam \r\npakai dengan disertai alasan.\r\nPasal 160\r\n(1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dituangkan dalam \r\nperjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan Peminjam \r\npakai.\r\n(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan \r\npenyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam \r\npakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\nPasal 161\r\n(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara \r\ndan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan \r\npada Peminjam pakai.\r\n(2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus \r\nmemberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau \r\nmemperpanjang waktu pinjam pakai.\r\n(3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan \r\npermohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengelola \r\nBarang.\r\n(4) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan\r\nperpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.\r\n(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (4), melampirkan:\r\na. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;\r\n61\r\nb. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai \r\nmasih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan\r\npemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan\r\nc. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam \r\npakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah.\r\nPasal 162\r\n(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa \r\npinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada \r\nPengelola Barang.\r\n(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), kepada Bupati.\r\nParagraf Kedelapan\r\nTata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai \r\nBarang Milik Daerah Pada Pengguna Barang \r\nPasal 163\r\n(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada \r\nPengguna Barang.\r\n(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Pengelola \r\nBarang berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan \r\nmelampirkan:\r\na. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai;\r\nb. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam \r\npakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah; dan\r\nc. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk \r\nbarang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang.\r\n(3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang\u0002kurangnya memuat:\r\na. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;\r\nb. identitas peminjam pakai;\r\nc. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;\r\nd. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan \r\nlokasi tanah dan/atau bangunan; dan\r\ne. jangka waktu pinjam pakai.\r\nPasal 164\r\n(1) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), Pengelola Barang \r\nmelakukan penelitian\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan barang \r\nmilik daerah;\r\nb. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan\r\nc. jangka waktu pinjam pakai.\r\n62\r\n(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan\r\nkepada Bupati sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan \r\npermohonan persetujuan pinjam pakai.\r\nPasal 165\r\n(1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam\r\npakai dilakukan dengan mempertimbangkan:\r\na. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak\r\ndigunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah daerah;\r\nb. barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk \r\nmenunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah \r\npusat/pemerintahan daerah lainnya; dan\r\nc. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (lima) tahun sejak \r\nditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.\r\n(2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), Bupati menerbitkan surat \r\npersetujuan pinjam pakai paling rendah memuat:\r\na. identitas peminjam pakai;\r\nb. data barang milik daerah objek pinjam pakai;\r\nc. jangka waktu pinjam pakai; dan\r\nd. kewajiban peminjam pakai.\r\n(3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), Bupati melalui \r\nPengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai \r\nalasannya.\r\nPasal 166\r\n(1) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara \r\nPengelola Barang dengan peminjam pakai.\r\n(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna \r\nBarang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara \r\nSerah Terima.\r\n(3) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara \r\ndan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(2), dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.\r\n(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus \r\nmemberitahukan kepada Pengguna Barang akan mengakhiri atau \r\nmemperpanjang pinjam pakai.\r\n(5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan \r\npermohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengguna \r\nBarang.\r\n(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan \r\nperpanjangan pinjam pakai kepada Bupati melalui Pengelola Barang.\r\n(7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilampiri dengan:\r\na. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati;\r\nb. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai \r\nmasih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan \r\npemerintah pusat/ pemerintahan daerah lainnya; dan\r\n63\r\nc. surat pernyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam \r\npakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal pinjam pakai \r\ndilaksanakan oleh Pengguna Barang.\r\nPasal 167\r\n(1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa \r\npinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada \r\nPengguna Barang.\r\n(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\nPengguna Barang melaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.\r\nBagian Ketujuh\r\nKerja Sama Pemanfaatan (KSP)\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 168\r\nKSP barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:\r\na. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; \r\ndan/atau\r\nb. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.\r\nPasal 169\r\n(1) KSP atas barang milik daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau \r\ntidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya \r\noperasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan \r\nterhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan.\r\n(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah\r\nyang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.\r\n(3) Barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2), memiliki karakteristik:\r\na. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nb. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara \r\nudara, pelabuhan laut, kilang, instalasi listrik, dan \r\nbendungan/waduk;\r\nc. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan \r\nperjanjian hubungan bilateral antar negara; atau\r\nd. barang lain yang ditetapkan Bupati.\r\n(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat \r\nkhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pengelola \r\nBarang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/ \r\nDaerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai \r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka \r\nwaktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian \r\nkeuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.\r\n64\r\n(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (5), yang merupakan bagian pemerintah daerah,\r\nharus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang \r\ndijadikan objek KSP dan manfaat lain yang diterima pemerintah daerah \r\ndengan nilai investasi mitra dalam KSP.\r\nPasal 170\r\n(1) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan \r\natau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP.\r\n(2) Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna \r\nBarang sampai dengan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD.\r\n(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP dan \r\nbiaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP.\r\n(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, \r\ndibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian \r\nkeuntungan.\r\n(5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh:\r\na. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang;\r\ndan\r\nb. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna \r\nBarang.\r\nParagraf Kedua\r\nPihak Pelaksana KSP\r\nPasal 171\r\n(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:\r\na. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk barang milik \r\ndaerah yang berada pada Pengelola Barang; atau\r\nb. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk \r\nbarang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.\r\n(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nhuruf b, setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.\r\n(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi:\r\na. Badan Usaha Milik Negara;\r\nb. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau\r\nc. Swasta, kecuali perorangan.\r\nParagraf Ketiga\r\nObjek KSP\r\nPasal 172\r\n(1) Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa:\r\na. tanah dan/atau bangunan; dan\r\nb. selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola \r\nBarang/Pengguna Barang.\r\n(2) Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk \r\nsebagian atau keseluruhannya.\r\n65\r\nParagraf Keempat\r\nHasil KSP\r\nPasal 173\r\n(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunan, serta sarana dan \r\nfasilitas yang diadakan oleh mitra KSP.\r\n(2) Sarana dan fasilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nantara lain:\r\na. peralatan dan mesin;\r\nb. jalan, irigasi, dan jaringan;\r\nc. aset tetap lainnya; dan\r\nd. aset lainnya.\r\n(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bagian dari \r\npelaksanaan KSP.\r\n(4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi barang milik \r\ndaerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai perjanjian \r\natau pada saat berakhirnya perjanjian.\r\nPasal 174\r\n(1) Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur\r\nterdiri atas:\r\na. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP \r\nbarang milik daerah; dan\r\nb. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah.\r\n(2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri \r\natas:\r\na. kontribusi tetap; dan\r\nb. pembagian keuntungan.\r\nPasal 175\r\n(1) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan perubahan \r\ndan/atau penambahan hasil KSP.\r\n(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), dilakukan dengan cara addendum perjanjian.\r\n(3) Addendum perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\nditujukan untuk menghitung kembali besaran kontribusi tetap dan \r\npembagian keuntungan.\r\n(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil \r\nperhitungan.\r\n(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan; atau\r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau \r\nbangunan.\r\n(6) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilakukan setelah\r\nmemperoleh persetujuan Bupati.\r\n66\r\nParagraf Kelima\r\nJangka Waktu KSP\r\nPasal 176\r\n(1) Jangka waktu KSP paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak \r\nperjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.\r\n(2) Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan \r\ninfrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 35 ( tiga puluh lima) tahun \r\nsejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.\r\nPasal 177\r\n(1) Perpanjangan jangka waktu KSP dilakukan oleh mitra KSP dengan cara \r\nmengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP \r\npaling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.\r\n(2) Perpanjangan jangka waktu KSP dilaksanakan dengan pertimbangan:\r\na. sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah; dan\r\nb. selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan \r\ndan perjanjian KSP.\r\nParagraf Keenam\r\nPerjanjian KSP\r\nPasal 178\r\n(1) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian antara Bupati atau \r\nPengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan Keputusan \r\npelaksanaan KSP oleh Bupati.\r\n(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh \r\nmitra KSP dan:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; atau\r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:\r\na. dasar perjanjian;\r\nb. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;\r\nc. objek KSP;\r\nd. hasil KSP berupa barang, jika ada;\r\ne. peruntukan KSP;\r\nf. jangka waktu KSP;\r\ng. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan serta \r\nmekanisme pembayarannya;\r\nh. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;\r\ni. ketentuan mengenai berakhirnya KSP;\r\nj. sanksi; dan\r\nk. penyelesaian perselisihan.\r\n(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam \r\nbentuk Akta Notaris.\r\n(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP \r\nmenyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada \r\nPengelola Barang/ Pengguna Barang.\r\n67\r\n(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (5), merupakan salah satu dokumen pada lampiran \r\nyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.\r\nParagraf Ketujuh\r\nKontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan\r\nPasal 179\r\n(1) Mitra KSP wajib menyetorkan:\r\na. kontribusi tetap; dan\r\nb. pembagian keuntungan KSP.\r\n(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun \r\nselama jangka waktu KSP.\r\n(3) Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.\r\n(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan \r\nBupati.\r\n(5) Dalam KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, \r\nsebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa \r\nbangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan \r\nperencanaan.\r\n(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya yang berupa \r\nbangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5), bukan \r\nmerupakan objek KSP.\r\nPasal 180\r\n(1) Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari \r\nkontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 179 ayat (5), paling banyak 10% (sepuluh persen) \r\ndari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan \r\nselama masa KSP.\r\n(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan \r\npembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang \r\nmilik daerah.\r\n(3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP \r\nbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan sebagian \r\ntanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang \r\ndibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil \r\npenilaian.\r\n(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP \r\nbarang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan\r\ndari hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang, \r\nberdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.\r\nPasal 181\r\n(1) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:\r\na. besaran persentase kontribusi tetap; dan\r\nb. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.\r\n(2) Besaran persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1) huruf a, ditentukan oleh Bupati dari hasil perhitungan Tim \r\nberdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.\r\n68\r\n(3) Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan:\r\na. hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang \r\nditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah \r\ndan/atau bangunan; dan\r\nb. hasil penilaian oleh Tim ditetapkan dengn Keputusan Bupati dan \r\ndapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati, untuk barang milik \r\ndaerah selain tanah dan/atau bangunan.\r\n(4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai \r\nwajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, \r\ndalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar \r\nhasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.\r\nPasal 182\r\n(1) Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a, meningkat setiap tahun\r\nyang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan \r\nmemperhatikan estimasi tingkat inflasi.\r\n(2) Besaran peningkatan persentase kontribusi tetap sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan \r\ndituangkan dalam perjanjian KSP.\r\nPasal 183\r\n(1) Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan \r\nmempertimbangkan:\r\na. nilai investasi pemerintah daerah;\r\nb. nilai investasi mitra KSP; dan\r\nc. risiko yang ditanggung mitra KSP.\r\n(2) Perhitungan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1), ditentukan oleh Bupati berdasarkan hasil perhitungan Tim dan/atau \r\npertimbangan hasil penilaian.\r\n(3) Besaran nilai investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) huruf a, didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang \r\nmenjadi objek KSP.\r\n(4) Besaran nilai investasi mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nhuruf b, didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP.\r\nPasal 184\r\n(1) Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Bupati\r\ndalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih \r\nrendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.\r\n(2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan dari \r\nhasil audit yang dilakukan oleh auditor independen.\r\nPasal 185\r\n(1) KSP atas barang milik daerah dapat dilakukan untuk \r\nmengoperasionalkan barang milik daerah.\r\n(2) KSP operasional atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), bukan merupakan penggunaan barang milik daerah yang \r\ndioperasikan oleh pihak lain.\r\n69\r\n(3) Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan barang milik daerah, \r\nbagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh \r\nBupati berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang \r\ndiperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.\r\nPasal 186\r\n(1) Apabila mitra KSP barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur \r\nberbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan \r\npembagian keuntungan yang disetorkan kepada pemerintah daerah\r\ndapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari \r\nhasil perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat \r\n(5).\r\n(2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kondisi keuangan Badan \r\nUsaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP. \r\n(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan \r\nBupati.\r\nParagraf Kedelapan\r\nPembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan\r\nPasal 187\r\n(1) Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum \r\nDaerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja \r\nsebelum penandatanganan perjanjian KSP.\r\n(2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening \r\nKas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang \r\nditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan \r\nberakhirnya perjanjian KSP.\r\n(3) Pembayaran kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan \r\nayat (2), dibuktikan dengan bukti setor.\r\nPasal 188\r\n(1) Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya harus \r\ndisetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai \r\ndengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap \r\ntahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.\r\n(2) Pembayaran pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1) dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan Bupati.\r\nParagraf Kesembilan\r\nBerakhirnya KSP\r\nPasal 189\r\n(1) KSP berakhir dalam hal:\r\na. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam \r\nperjanjian;\r\nb. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau \r\nPengelola Barang;\r\nc. berakhirnya perjanjian KSP; dan\r\nd. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.\r\n70\r\n(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat \r\ndilakukan dalam hal mitra KSP:\r\na. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut\u0002turut;\r\nb. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun \r\nberturut-turut sesuai perjanjian KSP; atau\r\nc. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf a dan huruf b, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian \r\nKSP.\r\n(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; atau \r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n(4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara \r\ntertulis.\r\nPasal 190\r\n(1) mitra harus melaporkan akan mengakhiri KSP paling lambat 2 (dua) \r\ntahun sebelum jangka waktu KSP berakhir.\r\n(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau \r\nPengelola Barang meminta auditor independen/aparat pengawasan \r\nintern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.\r\n(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil audit kepada Bupati, \r\nPengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang.\r\n(4) Bupati, Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan \r\nhasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada mitra KSP.\r\n(5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(4), dan melaporkannya kepada Bupati, Pengelola Barang, dan/atau \r\nPengguna Barang.\r\nPasal 191\r\n(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya \r\njangka waktu KSP.\r\n(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam \r\nBerita Acara Serah Terima.\r\n(3) Dalam hal Mitra KSP belum selesai menindaklanjuti hasil audit setelah \r\ndilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra \r\nKSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.\r\n(4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan \r\npenyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada \r\nBupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.\r\nPasal 192\r\n(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola \r\nBarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, \r\ndilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis pertama kepada \r\nmitra KSP.\r\n71\r\n(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak \r\nditerbitkan teguran tertulis pertama, Bupati atau Pengelola Barang \r\nmenerbitkan teguran tertulis kedua.\r\n(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari \r\nkalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, Bupati atau Pengelola \r\nBarang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran \r\nterakhir.\r\n(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari \r\nkalender sejak diterbitkan teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola \r\nBarang menerbitkan surat pengakhiran KSP.\r\n(5) Surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mitra KSP \r\nharus menyerahkan objek KSP kepada Bupati atau Pengelola Barang \r\ndalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima \r\nsurat pengakhiran KSP.\r\nParagraf Kesepuluh\r\nTata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah\r\nYang Berada Pada Pengelola Barang \r\nPasal 193\r\nTahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada \r\nPengelola Barang meliputi:\r\na. inisiatif atau permohonan;\r\nb. penelitian administrasi;\r\nc. pembentukan Tim dan penilaian;\r\nd. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontribusi \r\ntetap dan persentase pembagian keuntungan;\r\ne. pemilihan mitra;\r\nf. penerbitan keputusan;\r\ng. penandatanganan perjanjian; dan\r\nh. pelaksanaan.\r\nPasal 194\r\nKSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat \r\ndilakukan berdasarkan:\r\na. inisiatif Bupati; atau\r\nb. permohonan dari pihak lain.\r\nPasal 195\r\n(1) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a,\r\ndituangkan dalam bentuk rekomendasi KSP barang milik daerah.\r\n(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari \r\nrencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa \r\nPengguna Barang.\r\nPasal 196\r\n(1) Permohonan dari Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194\r\nhuruf b, diusulkan kepada Bupati.\r\n72\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. latar belakang permohonan;\r\nb. rencana peruntukan KSP;\r\nc. jangka waktu KSP; dan\r\nd. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.\r\n(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:\r\na. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP;\r\nb. data pemohon KSP;\r\nc. proposal rencana usaha KSP; dan\r\nd. informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP.\r\n(4) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, antara \r\nlain:\r\na. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan\r\nb. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.\r\n(5) Kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak \r\ndiberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang \r\nmilik daerah.\r\nPasal 197\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian administrasi atas dokumen \r\nbarang milik daerah yang akan dilakukan KSP.\r\n(2) Dokumen barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nmeliputi:\r\na. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;\r\nb. dokumen pengelolaan barang milik daerah; dan\r\nc. dokumen penatausahaan barang milik daerah.\r\nPasal 198\r\nApabila hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n197, barang milik daerah dapat dilakukan KSP, Bupati:\r\na. membentuk Tim KSP; dan\r\nb. menugaskan Penilai melalui Pengelola Barang untuk melakukan \r\npenilaian barang milik daerah yang akan dilakukan KSP guna \r\nmengetahui nilai wajar atas barang milik daerah bersangkutan.\r\nPasal 199\r\n(1) Dalam hal barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 198, maka Bupati membentuk Tim KSP.\r\n(2) Tim KSP bertugas:\r\na. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan \r\nditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif Bupati dan bukan \r\ndalam rangka mengoperasionalkan barang milik daerah;\r\nb. menghitung besaran penerimaan daerah dari KSP berdasarkan \r\ndan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;\r\nc. menyiapkan perjanjian KSP;\r\nd. menyiapkan Berita Acara Serah Terima objek KSP dari Pengelola \r\nBarang kepada mitra KSP; dan\r\ne. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.\r\n(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim \r\nKSP dapat mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja teknis yang berkompeten.\r\n73\r\nPasal 200\r\n(1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat \r\nmenugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untuk \r\nmelakukan:\r\na. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan \r\nKSP; atau\r\nb. analisis kelayakan bisnis atas proposal KSP.\r\n(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf b, dan \r\nlaporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan \r\nkepada Bupati sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP.\r\nPasal 201\r\n(1) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200\r\nayat (1), dan/atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar \r\nbarang milik daerah, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan \r\npersentase pembagian keuntungan.\r\n(2) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian \r\nkeuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal \r\n181 sampai dengan Pasal 186.\r\n(3) Dalam hal usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian \r\nkeuntungan yang diajukan oleh pihak lain lebih besar dari hasil \r\nperhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran \r\nkontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan \r\ndalam persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tetap \r\ndan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh pihak lain.\r\n(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan nilai limit terendah \r\ndalam pelaksanaan pemilihan mitra KSP.\r\nPasal 202\r\nPemilihan mitra KSP dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 85 berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 110.\r\nPasal 203\r\n(1) Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP.\r\n(2) Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\npaling sedikit memuat:\r\na. objek KSP;\r\nb. peruntukan KSP;\r\nc. penerimaan daerah dari KSP;\r\nd. identitas mitra KSP; dan\r\ne. jangka waktu KSP.\r\nPasal 204\r\n(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 203, para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1),\r\nmenandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun \r\nterhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.\r\n74\r\n(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan \r\npelaksanaan KSP ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan \r\npenandatanganan perjanjian KSP, keputusan pelaksanaan KSP \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dinyatakan tidak berlaku.\r\n(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\ndilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi \r\ntetap tahun pertama.\r\nPasal 205\r\n(1) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam \r\nperjanjian KSP.\r\n(2) Apabila KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan barang \r\nmilik daerah, maka pada saat pembangunan selesai dilaksanakan, mitra \r\nKSP wajib:\r\na. menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasilitasnya yang \r\nmerupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (5); dan\r\nb. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai \r\ndengan perjanjian KSP.\r\nParagraf Kesebelas\r\nTata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah\r\nYang Berada Pada Pengguna Barang \r\nPasal 206\r\nTahapan pelaksanaan KSP atas barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang meliputi:\r\na. permohonan;\r\nb. penelitian administrasi;\r\nc. pembentukan Tim dan penilaian;\r\nd. perhitungan besaran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan;\r\ne. persetujuan;\r\nf. pemilihan mitra;\r\ng. penerbitan keputusan;\r\nh. penandatanganan perjanjian; dan\r\ni. pelaksanaan.\r\nPasal 207\r\n(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf a, diajukan \r\noleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan dari Pengelola \r\nBarang.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. latar belakang permohonan;\r\nb. rencana peruntukan KSP;\r\nc. jangka waktu KSP; dan\r\nd. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP.\r\n(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:\r\na. data calon mitra KSP;\r\nb. proposal rencana usaha KSP;\r\nc. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan\r\nd. surat pernyataan dari Pengguna Barang.\r\n75\r\n(4) Surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (3) huruf d, menegaskan bahwa:\r\na. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang \r\ndigunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; \r\ndan\r\nb. pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu \r\npelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.\r\n(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui \r\nmekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n169 ayat (4), maka pengajuan permohonan dari Pengguna Barang \r\nkepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai \r\ndata calon mitra KSP.\r\n(6) Data calon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:\r\na. nama;\r\nb. alamat;\r\nc. Nomor Pokok Wajib Pajak ;\r\nd. bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin \r\nUsaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP \r\nyang berbentuk badan hukum/badan usaha.\r\nPasal 208\r\n(1) Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n207 ayat (1) diberikan oleh Pengelola Barang berdasarkan laporan \r\npanitia pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan \r\nmempertimbangkan hasil penilaian.\r\n(2) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan KSP tersebut, \r\nPengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai \r\ndengan alasan.\r\n(3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan \r\noleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan.\r\n(4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. objek KSP;\r\nb. peruntukan KSP;\r\nc. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran \r\nnilai investasi pemerintah;\r\nd. minimal besaran kontribusi tetap;\r\ne. minimal persentase pembagian keuntungan; dan\r\nf. jangka waktu KSP.\r\n(5) Berdasarkan Surat Persetujuan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(4), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP.\r\n(6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1),\r\nmenandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun \r\nterhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP.\r\n(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku \r\napabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan tidak \r\nditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP.\r\n(8) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), \r\ndilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi \r\ntetap tahun pertama.\r\n76\r\nPasal 209\r\nKetentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada \r\nPengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 sampai dengan \r\nPasal 205 mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik \r\ndaerah yang berada pada Pengguna Barang.\r\nParagraf Keduabelas\r\nPerpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada \r\nPada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang\r\nPasal 210\r\n(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah \r\nyang berada pada Pengelola Barang diajukan oleh mitra KSP kepada \r\nBupati paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu \r\nKSP.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri:\r\na. proposal perpanjangan KSP;\r\nb. data dan kondisi objek KSP; dan\r\nc. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam \r\n5 (lima) tahun terakhir.\r\n(3) Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta \r\nmengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telah \r\nberlangsung.\r\n(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Bupati menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka \r\nBupati:\r\na. membentuk Tim KSP; dan\r\nb. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang \r\nmilik daerah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi \r\ntetap, dan persentase pembagian keuntungan KSP.\r\n(5) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara \r\nlain:\r\na. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;\r\nb. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian \r\nkeuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan \r\nhasil Penilaian; dan\r\nc. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.\r\nPasal 211\r\n(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu \r\npelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3),\r\nBupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak \r\nyang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan \r\npelaksanaan KSP.\r\n(2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1) menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang \r\nmerupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola \r\nBarang.\r\n(3) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (5),\r\nmenyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui \r\nPengelola Barang.\r\n77\r\n(4) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), menunjukkan bahwa permohonan \r\nperpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, Bupati \r\nmenerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang \r\nditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.\r\n(5) Apabila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), menunjukkan bahwa permohonan \r\nperpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, Bupati menerbitkan \r\nsurat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan\r\nkepada mitra KSP.\r\n(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanjian \r\nperpanjangan jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis \r\nyang diperlukan.\r\n(7) Perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6),\r\nberlaku pada saat penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati \r\ndengan mitra KSP dilakukan.\r\nPasal 212\r\n(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah\r\nyang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada \r\nPengguna Barang.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:\r\na. proposal perpanjangan KSP;\r\nb. data dan kondisi objek KSP; dan\r\nc. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam \r\n5 (lima) tahun terakhir.\r\nPasal 213\r\n(1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1),\r\nmelakukan penelitian administrasi atas permohonan perpanjangan \r\njangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP.\r\n(2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan \r\nperpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang.\r\n(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), dilampirkan:\r\na. proposal perpanjangan KSP;\r\nb. data dan kondisi objek KSP; dan\r\nc. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam \r\n5 (lima) tahun terakhir.\r\n(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1), Pengelola Barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu \r\nKSP, maka Pengelola Barang:\r\na. membentuk Tim KSP; dan\r\nb. menugaskan Penilai.\r\nPasal 214\r\n(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (4) huruf a,\r\nbertugas antara lain:\r\na. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; dan\r\n78\r\nb. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian \r\nkeuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan \r\nhasil penilaian; dan\r\nc. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.\r\n(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan \r\npelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.\r\n(3) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2), menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu \r\nKSP tidak dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat \r\npenolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra \r\nKSP disertai dengan alasan.\r\n(4) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2), menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu \r\nKSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan \r\nperpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP.\r\n(5) Berdasarkan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (4), Tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan \r\njangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan.\r\nPasal 215\r\n(1) Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (4) huruf b,\r\nbertugas melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan \r\ndijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian \r\nkeuntungan KSP.\r\n(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan \r\npenilaian yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola \r\nBarang.\r\nPasal 216\r\n(1) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu \r\npelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 212, Pengelola Barang dapat menugaskan penilai \r\natau pihak yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan \r\nperpanjangan pelaksanaan KSP.\r\n(2) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan \r\nperjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan.\r\nPasal 217\r\n(1) Dalam hal Bupati atau Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan \r\nperpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut \r\nfasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat \r\nberakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian \r\nKSP.\r\n(2) Penyerahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima \r\nantara mitra KSP dengan:\r\na. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; atau\r\nb. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n79\r\nBagian Kedelapan\r\nBangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna \r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 218\r\n(1) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:\r\na. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan \r\numum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan\r\nb. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk \r\npenyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.\r\n(2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan \r\nBGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan atas \r\nnama pemerintah daerah.\r\n(3) Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau\r\nPengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG \r\ndibebankan pada APBD.\r\n(4) Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra \r\nBGS/BSG dan biaya pelaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang \r\nbersangkutan.\r\n(5) Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan \r\ndaerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum \r\nDaerah.\r\n(6) BGS/BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan \r\nBupati.\r\nPasal 219\r\n(1) Penetapan status Penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari \r\npelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka \r\npenyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.\r\n(2) Hasil pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nadalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra \r\nsetelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau \r\nsetelah selesainya pembangunan untuk BSG.\r\nPasal 220\r\n(1) Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu \r\npengoperasian:\r\na. wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap \r\ntahun sesuai besaran yang telah ditetapkan;\r\nb. wajib memelihara objek BGS/BSG; dan\r\nc. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:\r\n1. tanah yang menjadi objek BGS/BSG;\r\n2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan \r\ntugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan/atau\r\n3. hasil BSG.\r\n(2) Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan objek BGS kepada\r\nBupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit \r\noleh aparat pengawasan intern pemerintah.\r\n80\r\nParagraf Kedua\r\nPihak Pelaksana\r\nPasal 221\r\n(1) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang.\r\n(2) Pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG meliputi:\r\na. Badan Usaha Milik Negara;\r\nb. Badan Usaha Milik Daerah;\r\nc. Swasta kecuali perorangan; dan/atau\r\nd. Badan Hukum lainnya.\r\n(3) Dalam hal mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\nmembentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan \r\nhukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama \r\nmitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.\r\nParagraf Ketiga\r\nBangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nPasal 222\r\n(1) Objek BGS/BSG meliputi:\r\na. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; atau\r\nb. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna \r\nBarang.\r\n(2) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah yang status \r\npenggunaannya berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) huruf b, telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas \r\ndan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSG dapat \r\ndilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.\r\n(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh \r\nPengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai \r\ntugas dan fungsinya.\r\n(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/BSG, \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (3), mulai dari tahap persiapan \r\npembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan \r\nhasil BGS/BSG.\r\nParagraf Keempat\r\nHasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nPasal 223\r\n(1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra \r\nBGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.\r\n(2) Sarana dan fasilitas hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1), antara lain:\r\na. peralatan dan mesin;\r\nb. jalan, irigasi dan jaringan;\r\nc. aset tetap lainnya; dan\r\nd. aset lainnya.\r\n81\r\n(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada \r\npemerintah daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya \r\nperjanjian.\r\nPasal 224\r\n(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan\r\nperubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG.\r\n(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan penyelenggaraan \r\ntugas dan fungsi pemerintah daerah dan/atau untuk program-program \r\nnasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(3) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara addendum perjanjian \r\nBGS/BSG.\r\n(4) Addendum perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3):\r\na. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan\r\nb. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan \r\nberdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.\r\n(5) Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah memperoleh \r\npersetujuan Bupati.\r\nParagraf Kelima\r\nBentuk Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nPasal 225\r\nBGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan bentuk:\r\na. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola \r\nBarang; dan\r\nb. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengguna \r\nBarang.\r\nParagraf Keenam\r\nPemilihan Dan Penetapan Mitra Bangun Guna Serah dan\r\nBangun Serah Guna\r\nPasal 226\r\n(1) Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui Tender.\r\n(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan \r\nmekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan 110.\r\nPasal 227\r\nHasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226\r\nditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n82\r\nParagraf Ketujuh\r\nJangka Waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nPasal 228\r\n(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak \r\nperjanjian ditandatangani.\r\n(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya \r\nberlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan \r\nperpanjangan.\r\nParagraf Kedelapan\r\nPerjanjian Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nPasal 229\r\n(1) Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian.\r\n(2) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/BSG.\r\n(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya \r\nmemuat:\r\na. dasar perjanjian;\r\nb. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;\r\nc. objek BGS/BSG;\r\nd. hasil BGS/BSG;\r\ne. peruntukan BGS/BSG;\r\nf. jangka waktu BGS/BSG;\r\ng. besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya;\r\nh. besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan \r\nfungsi Pengelola Barang/Pengguna Barang;\r\ni. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;\r\nj. ketentuan mengenai berakhirnya BGS/BSG;\r\nk. sanksi;\r\nl. penyelesaian perselisihan; dan\r\nm. persyaratan lain yang dianggap perlu.\r\n(4) Perjanjian BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan \r\ndalam bentuk Akta Notaris.\r\n(5) Penandatanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan setelah mitra \r\nBGS/BSG menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan \r\npertama kepada pemerintah daerah.\r\n(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (5), merupakan salah satu dokumen pada lampiran \r\nyang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian BGS/BSG.\r\n83\r\nParagraf Kesembilan\r\nKontribusi Tahunan, Hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nYang Digunakan Langsung Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah, \r\nPenghitungan Dan Pembayarannya\r\nPasal 230\r\n(1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke \r\nRekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah dari \r\npelaksanaan BGS/BSG.\r\n(2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.\r\nPasal 231\r\n(1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari besaran \r\npersentase kontribusi tahunan dengan nilai wajar barang milik daerah\r\nyang akan dilakukan BGS/BSG.\r\n(2) Besaran persentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan \r\nPenilai.\r\n(3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nditentukan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau \r\nPenilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.\r\n(4) Dalam hal nilai barang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil \r\npenilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGS/BSG barang milik \r\ndaerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3).\r\nPasal 232\r\n(1) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat \r\nsetiap tahun dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 231 ayat (2).\r\n(2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan\r\nkontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat \r\ninflasi.\r\n(3) Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan \r\nBGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian.\r\n(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon \r\nmitra BGS/BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh \r\nPenilai Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam \r\npersetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam \r\nperjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon \r\nmitra BGS/BSG.\r\nPasal 233\r\n(1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum \r\nDaerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari \r\nkerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.\r\n(2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas \r\nUmum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan \r\ndalam perjanjian.\r\n84\r\n(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjian dibayarkan \r\npaling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir.\r\n(4) Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\ndan ayat (2), dibuktikan dengan bukti setor.\r\nPasal 234\r\n(1) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% \r\n(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh \r\nPengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi \r\npemerintahan.\r\n(2) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati \r\nberdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan rekomendasi oleh Tim \r\nyang dibentuk oleh Bupati.\r\n(3) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan waktu \r\nyang ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.\r\n(4) Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BGS/BSG yang \r\ndigunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan \r\noleh Bupati.\r\nParagraf Kesepuluh\r\nBerakhirnya Jangka Waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nPasal 235\r\n(1) BGS/BSG berakhir dalam hal:\r\na. berakhirnya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam \r\nperjanjian BGS/BSG;\r\nb. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati;\r\nc. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; dan\r\nd. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra \r\nBGS/BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam \r\nperjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:\r\na. mitra BGS/BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 \r\n(tiga) kali berturut-turut;\r\nb. mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 \r\n(tiga) kali berturut-turut; atau\r\nc. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan dan/atau tidak \r\nmenyelesaikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali \r\ndalam keadaan force majeure.\r\n(3) Pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat \r\ndilakukan oleh Bupati secara tertulis.\r\nPasal 236\r\n(1) Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf b, dilaksanakan \r\ndengan tahapan:\r\na. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra \r\nBGS/BSG;\r\n85\r\nb. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran dalam \r\njangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran \r\ntertulis pertama, Bupati menerbitkan teguran tertulis kedua;\r\nc. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran kedua dalam \r\njangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran \r\ntertulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang \r\nmerupakan teguran terakhir; dan\r\nd. dalam hal mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran ketiga dalam \r\njangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran \r\ntertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG.\r\n(2) Setelah menerima surat pengakhiran BGS/BSG sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitra \r\nBGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG kepada Bupati.\r\n(3) Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk \r\nmelakukan audit atas objek BGS/BSG yang diserahkan oleh mitra \r\nBGS/BSG.\r\n(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditujukan untuk memeriksa:\r\na. kesesuaian jumlah dan kondisi objek BGS/BSG antara yang akan \r\ndiserahkan dengan perjanjian BGS/BSG;\r\nb. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG antara yang akan \r\ndiserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG; dan\r\nc. laporan pelaksanaan BGS/BSG.\r\n(5) Aparat pengawasan intern pemerintah melaporkan hasil audit kepada \r\nBupati dengan tembusan kepada mitra BGS/BSG.\r\n(6) Mitra BGS/BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan \r\noleh aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada \r\nBupati.\r\n(7) Serah terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat \r\nberakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Berita Acara \r\nSerah Terima.\r\n(8) Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat \r\nhasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra setelah \r\ndilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7).\r\n(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSG tidak menghilangkan kewajiban mitra \r\nBGS/BSG untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam \r\nperjanjian BGS/BSG.\r\nParagraf Kesebelas\r\nTata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nAtas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada \r\nPada Pengelola Barang \r\nPasal 237\r\nTahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada \r\nPengelola Barang, meliputi:\r\na. inisiatif atau permohonan;\r\nb. penelitian administrasi;\r\nc. pembentukan Tim dan Penilaian;\r\nd. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan \r\npersentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan \r\nfungsi pemerintahan;\r\ne. pemilihan mitra;\r\nf. penerbitan keputusan;\r\ng. penandatanganan perjanjian; dan\r\n86\r\nh. pelaksanaan.\r\nPasal 238\r\nBGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang \r\ndapat dilakukan berdasarkan:\r\na. inisiatif Bupati; atau\r\nb. permohonan dari pihak lain.\r\nPasal 239\r\n(1) Inisiatif Bupati atas BGS/BSG Barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 238 huruf a, dituangkan dalam bentuk \r\nrekomendasi BGS/BSG barang milik daerah.\r\n(2) Inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari \r\nrencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang.\r\nPasal 240\r\n(1) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238\r\nhuruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuat:\r\na. latar belakang permohonan;\r\nb. rencana peruntukan BGS/BSG;\r\nc. jangka waktu BGS/BSG; dan\r\nd. usulan besaran kontribusi tahunan.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:\r\na. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;\r\nb. data pemohon BGS/BSG;\r\nc. proposal rencana usaha BGS/BSG;\r\nd. informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG, antara lain \r\ninformasi mengenai:\r\n1. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan\r\n2. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.\r\nPasal 241\r\n(1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang \r\ndigunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan dihitung oleh \r\nTim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai wajar \r\nbarang milik daerah dan analisis dari Penilai.\r\n(2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas \r\ndan fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BGS/BSG.\r\n(3) Apabila diperlukan, Bupati melalui Pengelola Barang dapat menugaskan \r\nPenilai untuk melakukan perhitungan hasil BGS/BSG yang digunakan \r\nlangsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan.\r\n(4) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan \r\nlangsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit \r\nterendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra.\r\n(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan \r\nlangsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n87\r\nPasal 242\r\n(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan \r\nfasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian \r\nBGS/BSG.\r\n(2) Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan \r\ngedung dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:\r\na. mitra menyerahkan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk \r\npenyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana\r\nditentukan dalam perjanjian BSG/BGS;\r\nb. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun \r\nsesuai dengan perjanjian BGS; dan\r\nc. mitra menyerahkan hasil BSG kepada Bupati.\r\n(3) Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan \r\nbarang milik daerah.\r\nPasal 243\r\nKetentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 205 mutatis mutandis \r\nberlaku untuk pelaksanaan BGS/BSG yang berada pada Pengelola Barang.\r\nParagraf Keduabelas\r\nTata Cara Pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna\r\nAtas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada\r\nPada Pengguna Barang \r\nPasal 244\r\n(1) Barang milik daerah berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang \r\ndapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan:\r\na. inisiatif Pengguna Barang; atau\r\nb. permohonan dari pihak lain.\r\n(2) Inisiatif Pengguna Barang atas pelaksanaan BGS/BSG barang milik \r\ndaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan \r\ndalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang ditujukan \r\nkepada Bupati.\r\n(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf \r\nb, disampaikan dalam bentuk surat permohonan pelaksanaan BGS/BSG \r\nyang ditujukan kepada Pengguna Barang.\r\n(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat antara lain:\r\na. latar belakang permohonan;\r\nb. rencana peruntukan BGS/BSG;\r\nc. jangka waktu BGS/BSG;\r\nd. usulan besaran kontribusi tahunan; dan\r\ne. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk \r\ntugas dan fungsi pemerintahan.\r\n88\r\nPasal 245\r\n(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan BGS/BSG \r\nterhadap permohonan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n244 ayat (3), kepada Bupati yang memuat:\r\na. latar belakang permohonan;\r\nb. rencana peruntukan BGS/BSG;\r\nc. jangka waktu BGS/BSG;\r\nd. usulan besaran kontribusi tahunan; dan\r\ne. usulan persentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk \r\ntugas dan fungsi pemerintahan.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai:\r\na. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan BGS/BSG;\r\nb. data pemohon BGS/BSG;\r\nc. proposal BGS/BSG; \r\nd. data barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG; dan\r\ne. Informasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/BSG.\r\n(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, \r\nmenegaskan bahwa:\r\na. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG tidak sedang \r\ndigunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok \r\nSKPD/unit kerja; dan\r\nb. pelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah tidak akan mengganggu \r\npelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.\r\n(4) Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain informasi mengenai:\r\na. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota; dan\r\nb. bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan.\r\n(5) Apabila permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh Pengguna Barang \r\nbukan berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, maka \r\npermohonan BGS/BSG kepada Bupati tidak perlu disertai data pemohon \r\nBGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.\r\n(6) Berdasarkan permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) dan ayat (5), Pengelola Barang melakukan penelitian \r\nadministrasi atas barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG.\r\n(7) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (6), kepada Bupati.\r\nPasal 246\r\n(1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 245 ayat (7), Bupati dapat memberikan persetujuan atau \r\npenolakan terhadap permohonan BGS/BSG.\r\n(2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati \r\nmenerbitkan surat penolakan yang disampaikan kepada Pengguna \r\nBarang dengan disertai alasan.\r\n(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati menerbitkan \r\nsurat persetujuan.\r\n(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat \r\npersetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk \r\nmenyerahkan barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai objek \r\nBGS/BSG kepada Bupati.\r\n(5) Penyerahan objek BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n89\r\nPasal 247\r\n(1) Penentuan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan \r\ndibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan \r\npertimbangan bersama antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.\r\n(2) Ketentuan pada pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n194 sampai dengan Pasal 205 berlaku mutatis mutandis terhadap \r\npelaksanaan BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada \r\npada Pengguna Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang \r\nkepada Bupati.\r\nBagian Kesembilan\r\nKerja Sama Penyediaan Infrastruktur\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 248\r\nKSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:\r\na. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur \r\nguna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;\r\nb. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk \r\npenyediaan infrastruktur; dan\r\nc. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang \r\nditetapkan oleh pemerintah.\r\nPasal 249\r\n(1) Kewajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah:\r\na. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan \r\nbarang milik daerah yang menjadi objek KSPI;\r\nb. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan\r\nc. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang \r\nterdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan \r\npada saat perjanjian dimulai (clawback).\r\n(2) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI \r\nkepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI \r\nsesuai perjanjian.\r\n(3) Barang hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi barang \r\nmilik daerah sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai \r\nperjanjian.\r\n(4) Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\nPasal 250\r\nJenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program \r\npenyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf c,\r\nsesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\r\n90\r\nParagraf Kedua\r\nPihak Pelaksana Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur\r\nAtas Barang Milik Daerah\r\nPasal 251\r\n(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:\r\na. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengelola Barang; atau\r\nb. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada \r\nPengguna Barang.\r\n(2) KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara pemerintah daerah dan \r\nbadan usaha.\r\n(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah badan usaha \r\nyang berbentuk:\r\na. Perseroan Terbatas;\r\nb. Badan Usaha Milik Negara;\r\nc. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau\r\nd. Koperasi.\r\nParagraf Ketiga\r\nPJPK Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah\r\nPasal 252\r\n(1) PJPK KSPI atas barang milik daerah merupakan pihak yang ditunjuk \r\ndan/atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja \r\nsama pemerintah daerah dengan badan usaha.\r\n(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), mempedomani ketentuan perturan perundang\u0002undangan.\r\nParagraf Keempat\r\nObjek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur\r\nPasal 253\r\n(1) Objek KSPI meliputi:\r\na. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau\r\nb. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.\r\n(2) Objek KSPI atas barang milik daerah meliputi:\r\na. tanah dan/atau bangunan;\r\nb. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; atau\r\nc. selain tanah dan/atau bangunan.\r\nParagraf Kelima\r\nJangka Waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur\r\nPasal 254\r\n(1) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah paling lama 35 (tiga puluh\r\nlima) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.\r\n(2) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n91\r\n(3) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah dan perpanjangan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian KSPI \r\natas barang milik daerah.\r\nPasal 255\r\n(1) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 254 ayat (3), hanya dapat dilakukan apabila \r\nterjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah \r\nyang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan \r\nkeamanan.\r\n(2) Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) \r\nbulan setelah government force majeure terjadi.\r\nParagraf Keenam\r\nHasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang Milik Daerah\r\nPasal 256\r\n(1) Hasil dari KSPI atas barang milik daerah terdiri atas:\r\na. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang \r\ndibangun oleh mitra KSPI; dan\r\nb. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang \r\nditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback).\r\n(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1) huruf b, merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus \r\ndisetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.\r\nPasal 257\r\n(1) Formulasi dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan \r\n(clawback) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n(2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan \r\nmempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI yang dibentuk oleh \r\nBupati.\r\n(3) Perhitungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan antara \r\nlain:\r\na. nilai investasi pemerintah daerah;\r\nb. nilai investasi mitra KSPI;\r\nc. resiko yang ditanggung mitra KSPI; dan\r\nd. karakteristik infrastruktur.\r\nParagraf Ketujuh\r\nInfrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah \r\nDalam Rangka Penyediaan Infrastrukur\r\nPasal 258\r\n(1) Infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI atas barang milik daerah\r\nberupa:\r\na. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana dan prasarana;\r\n92\r\nb. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/atau \r\npeningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas \r\ninfrastruktur; dan/atau\r\nc. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan dan/atau \r\npeningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas \r\ninfrastruktur lainnya.\r\n(2) Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI \r\natas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai \r\nperjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.\r\n(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh mitra \r\nKSPI atas barang milik daerah kepada PJPK.\r\nPasal 259\r\n(1) PJPK menyerahkan barang milik daerah yang diterima dari mitra KSPI\r\natas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat \r\n(3), kepada Bupati.\r\n(2) Barang hasil KSPI atas barang milik daerah berupa infrastruktur beserta \r\nfasilitasnya menjadi barang milik daerah sejak diserahkan kepada \r\npemerintah daerah.\r\nParagraf Kedelapan\r\nTata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Atas Barang \r\nMilik Daerah Pada Pengelola Barang \r\nPasal 260\r\nTahapan pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada \r\nPengelola Barang meliputi:\r\na. permohonan;\r\nb. penelitian administrasi;\r\nc. pembentukan Tim dan penilaian;\r\nd. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian \r\nkelebihan keuntungan (clawback);\r\ne. penerbitan keputusan;\r\nf. penyerahan barang milik daerah dari Bupati kepada Penanggung Jawab \r\nproyek KSPI;\r\ng. pemilihan mitra;\r\nh. penandatanganan perjanjian;\r\ni. pelaksanaan;\r\nj. pengamanan dan pemeliharaan;\r\nk. pembayaran bagian atas kelebihan keuntungan (clawback), jika ada; dan\r\nl. pengakhiran.\r\nPasal 261\r\n(1) KSPI atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat \r\ndilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang \r\ndisampaikan secara tertulis kepada Bupati.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya \r\nmemuat data dan informasi mengenai:\r\na. identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya;\r\nb. latar belakang permohonan;\r\nc. barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara \r\nlain jenis, nilai, dan kuantitas barang milik daerah;\r\n93\r\nd. rencana peruntukan KSPI;\r\ne. jangka waktu KSPI; dan\r\nf. estimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback).\r\nPasal 262\r\n(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (2), dilengkapi \r\ndokumen pendukung berupa:\r\na. proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI;\r\nb. surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI; dan\r\nc. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari \r\nKementerian/Lembaga dan/atau Dinas Teknis sesuai kententuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\n(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling \r\nsedikit memuat:\r\na. data dan informasi mengenai PJPK KSPI;\r\nb. dasar penunjukan/penetapan;\r\nc. barang milik daerah yang direncanakan untuk dijadikan sebagai \r\nobjek KSPI;\r\nd. kesediaan dan kesanggupan untuk menjadi PJPK KSPI; dan\r\ne. kesediaan melaksanakan proses KSPI sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\nPasal 263\r\n(1) Bupati melakukan penelitian administrasi atas permohonan KSPI yang \r\ndiajukan oleh PJPK.\r\n(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), menunjukkan bahwa barang milik daerah\r\ndapat dilakukan KSPI, maka Bupati:\r\na. membentuk Tim KSPI; dan\r\nb. menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian barang milik daerah\r\nyang akan dilakukan KSPI guna mengetahui nilai wajar atas barang \r\nmilik daerah bersangkutan.\r\nPasal 264\r\n(1) Tim KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a,\r\nberjumlah gasal dan beranggotakan antara lain:\r\na. Pengelola Barang;\r\nb. Perwakilan dari SKPD terkait; dan\r\nc. Perwakilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik \r\ndaerah.\r\n(2) Tugas Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:\r\na. melakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan menjadi \r\nobjek KSPI;\r\nb. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KSPI, \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf b; dan\r\nc. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati.\r\n(3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPI \r\ndibebankan pada APBD.\r\n(4) Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang \r\nberkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas.\r\n94\r\nPasal 265\r\n(1) Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) \r\ndilakukan oleh Tim KSPI sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 257.\r\n(2) Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah dalam pembagian \r\nkelebihan keuntungan (clawback) dengan mempertimbangkan \r\nperhitungan Tim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam surat \r\npersetujuan KSPI.\r\n(3) Besaran bagian pemerintah daerah dalam pembagian kelebihan \r\nkeuntungan (clawback) yang ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), dicantumkan dalam dokumen tender.\r\nPasal 266\r\n(1) Bupati menerbitkan Keputusan KSPI apabila permohonan KSPI dianggap \r\nlayak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPI.\r\n(2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang\u0002kurangnya memuat:\r\na. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI;\r\nb. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis infrastruktur;\r\nc. besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback);\r\nd. jangka waktu KSPI atas barang milik daerah; dan\r\ne. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik daerah. \r\n(3) Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndisampaikan kepada Pengelola Barang.\r\n(4) Apabilla permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati \r\nmemberitahukan kepada pemohon disertai alasannya.\r\nPasal 267\r\n(1) Bupati menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI \r\nkepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan Keputusan Bupati\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1).\r\n(2) Penyerahan dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara \r\nSerah Terima yang ditandatangani oleh Bupati dan PJPK penyediaan \r\ninfrastruktur.\r\n(3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dalam rangka KSPI atas \r\nbarang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang \r\nmilik daerah.\r\nPasal 268\r\n(1) PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah menetapkan \r\nmitra KSPI berdasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai \r\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama \r\npemerintah dalam penyediaan infrastruktur.\r\n(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur \r\natas barang milik daerah kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan \r\nsetelah tanggal ditetapkan.\r\nPasal 269\r\n(1) PJPK Penyediaan Infrastruktur menandatangani perjanjian KSPI dengan \r\nmitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender.\r\n95\r\n(2) Penandatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling lama 2 (dua) tahun \r\nterhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan KSPI.\r\nPasal 270\r\n(1) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269\r\nayat (1), PJPK Penyediaan Infrastruktur menyerahkan barang milik \r\ndaerah yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.\r\n(2) Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI kepada mitra \r\nKSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita \r\nAcara Serah Terima yang ditandatangani oleh PJPK Penyediaan \r\nInfrastruktur dan mitra KSPI.\r\n(3) Penyerahan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), hanya dalam rangka pemanfaatan barang milik \r\ndaerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah.\r\nPasal 271\r\n(1) PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan \r\npenandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n269 ayat (1), dan penyerahan barang milik daerah kepada mitra KSPI \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1), kepada Bupati dengan \r\nmelampirkan salinan perjanjian KSPI dan salinan Berita Acara Serah \r\nTerima.\r\n(2) Dalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum \r\nditandatangani, Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n269 ayat (2), dinyatakan tidak berlaku.\r\n(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), \r\nsepanjang lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh \r\nmitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga) \r\ntahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas barang milik \r\ndaerah.\r\nPasal 272\r\n(1) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah paling rendah memuat:\r\na. dasar perjanjian;\r\nb. identitas para pihak;\r\nc. barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan;\r\nd. peruntukan pemanfaatan;\r\ne. hak dan kewajiban;\r\nf. jangka waktu pemanfaatan;\r\ng. besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran;\r\nh. ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan;\r\ni. sanksi; dan\r\nj. penyelesaian perselisihan.\r\n(2) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.\r\nPasal 273\r\n(1) Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan \r\npemeliharaan atas:\r\na. barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan\r\nb. barang hasil KSPI atas barang milik daerah berdasarkan perjanjian.\r\n96\r\n(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk \r\nmencegah terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya barang milik \r\ndaerah yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah.\r\n(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk \r\nmenjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi \r\nobjek KSPI dan hasil KSPI atas barang milik daerah agar selalu dalam \r\nkeadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan \r\nberhasil guna.\r\n(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),\r\nharus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya \r\njangka waktu KSPI.\r\n(5) Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), menjadi beban mitra KSPI.\r\nPasal 274\r\n(1) Mitra KSPI dilarang mendayagunakan barang milik daerah yang menjadi \r\nobjek KSPI selain untuk peruntukan KSPI sesuai perjanjian.\r\n(2) Mitra KSPI dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik \r\ndaerah objek KSPI.\r\nPasal 275\r\n(1) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan \r\n(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum Daerah \r\npaling lambat 31 maret.\r\n(2) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan \r\n(clawback) yang terjadi pada tahun terakhir dalam jangka waktu \r\nperjanjian KSPI disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum \r\nDaerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka \r\nwaktu perjanjian.\r\n(3) Bagian pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan \r\n(clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan oleh mitra \r\nKSPI sepanjang terdapat kelebihan keuntungan (clawback) yang \r\ndiperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian KSPI dimulai.\r\nPasal 276\r\nKSPI atas barang milik daerah berakhir dalam hal:\r\na. berakhirnya jangka waktu KSPI atas barang milik daerah;\r\nb. pengakhiran perjanjian KSPI atas barang milik daerah secara sepihak \r\noleh Bupati; atau\r\nc. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\nPasal 277\r\n(1) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 276 huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSPI atas barang \r\nmilik daerah:\r\na. tidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas \r\nbarang milik daerah yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai \r\n(clawback); atau\r\nb. tidak memenuhi kewajiban selain dari sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian. \r\n97\r\n(2) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat \r\ndilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang \r\ndan/atau Pengguna Barang secara tertulis.\r\nPasal 278\r\n(1) Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Bupati sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 277, diawali dengan penerbitan teguran tertulis \r\npertama kepada mitra KSPI oleh Bupati.\r\n(2) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak \r\nteguran tertulis pertama diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis \r\nkedua.\r\n(3) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran kedua sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak \r\nteguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati menerbitkan teguran tertulis \r\nketiga yang merupakan teguran terakhir.\r\n(4) Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak \r\nteguran tertulis ketiga diterbitkan, Bupati menerbitkan surat \r\npengakhiran KSPI.\r\n(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) \r\nserta surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) \r\nditembuskan kepada PJPK.\r\n(6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Bupati dengan \r\ntembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang milik \r\ndaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling \r\nlama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran perjanjian \r\nKSPI.\r\nPasal 279\r\n(1) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI paling lambat 2 \r\n(dua) tahun sebelum jangka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.\r\n(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan \r\naudit oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah \r\natas pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah berdasarkan \r\npermintaan PJPK. \r\n(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil audit kepada PJPK \r\npenyediaan infrastruktur atas barang milik daerah.\r\n(4) PJPK menyampaikan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3),\r\nkepada mitra KSPI.\r\n(5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (4), dan melaporkannya kepada PJPK.\r\nPasal 280\r\n(1) Mitra KSPI menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI \r\npada saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan layak \r\ndigunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.\r\n(2) Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang milik daerah, \r\nmitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek \r\nKSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). \r\n(3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),\r\ndituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n98\r\nPasal 281\r\nDalam hal masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh \r\nmitra KSPI setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 280, Mitra KSPI tetap berkewajiban menindaklanjutinya sampai \r\ndengan selesai.\r\nPasal 282\r\n(1) PJPK melaporkan kepada Bupati:\r\na. berakhirnya KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276;\r\nb. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (3); dan\r\nc. hasil audit yang belum diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 281. \r\n(2) PJPK menyerahkan kepada Bupati:\r\na. objek KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1); dan\r\nb. hasil KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2).\r\nParagraf Kesembilan\r\nPenatausahaan\r\nPasal 283\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas \r\nbarang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.\r\n(2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI\r\natas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. \r\nPasal 284\r\n(1) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran pendapatan \r\ndaerah atas KSPI kepada Bupati sesuai perjanjian dengan dilampiri bukti \r\npenyetoran pendapatan daerah.\r\n(2) Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1), merupakan dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan KSPI.\r\nParagraf Kesepuluh\r\nSanksi Dan Denda\r\nPasal 285\r\n(1) Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pembayaran atau \r\nmelakukan pembayaran namun tidak sesuai dengan ketentuan atas \r\npembagian keuntungan KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, \r\nmitra KSPI atas barang milik daerah wajib membayar denda \r\nsebagaimana diatur dalam naskah perjanjian.\r\n(2) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan \r\nmelalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.\r\nPasal 286\r\n(1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara \r\ndengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI memperbaiki \r\nsampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.\r\n99\r\n(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai \r\ndilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya masa KSPI atas \r\nbarang milik daerah.\r\nPasal 287\r\n(1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI hilang selama \r\npelaksanaan masa KSPI akibat kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, \r\nmitra wajib mengganti objek dan hasil KSPI dengan barang yang sama \r\natau barang yang sejenis dan setara.\r\n(2) Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nharus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya \r\nKSPI.\r\nPasal 288\r\n(1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian barang milik daerah\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 dan Pasal 287 tidak dapat \r\ndilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian \r\ntersebut secara tunai.\r\n(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nditetapkan oleh PJPK.\r\nPasal 289\r\nPembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1),\r\ndilakukan dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling \r\nlama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 288 ayat (2).\r\nPasal 290\r\nMitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:\r\na. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 288 dan Pasal 289 pada saat berakhirnya KSPI; \r\natau\r\nb. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI\r\ndan/atau hasil pemanfaatan pada saat berakhirnya KSPI.\r\nPasal 291\r\n(1) Dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan barang milik \r\ndaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 belum dilakukan \r\nterhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 290, mitra dikenakan sanksi administratif berupa \r\nsurat peringatan.\r\n(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra dikenakan \r\nsanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam naskah \r\nperjanjian.\r\nPasal 292\r\nDalam hal denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2), tidak \r\ndilunasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan \r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n100\r\nParagraf Kesebelas\r\nTata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur\r\nAtas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang \r\nPasal 293\r\nTata cara pelaksanaan KSPI pada Pengelola Barang mulai dari Pasal 260\r\nsampai dengan Pasal 292 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara \r\npelaksanaan KSPI pada Pengguna Barang.\r\nPasal 294\r\nBupati melakukan penelitian administrasi terhadap barang milik daerah\r\nyang berada pada Pengguna Barang dengan dilampiri surat pernyataan dari \r\nPengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak \r\nsedang digunakan atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi \r\nPengguna Barang.\r\nBAB VIII\r\nPENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN\r\nBagian Pertama\r\nPengamanan\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 295\r\n(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang \r\nwajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam \r\npenguasaannya.\r\n(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nmeliputi:\r\na. pengamanan fisik;\r\nb. pengamanan administrasi; dan\r\nc. pengamanan hukum.\r\nPasal 296\r\n(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan \r\naman.\r\n(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh \r\nPengelola Barang.\r\nPasal 297\r\nBupati dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam \r\nrangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan \r\nmempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.\r\nParagraf Kedua\r\nTata Cara Pengamanan Tanah\r\nPasal 298\r\n(1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:\r\na. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;\r\n101\r\nb. memasang tanda kepemilikan tanah; dan\r\nc. melakukan penjagaan.\r\n(2) Pengamanan fisik tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\ndilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan \r\npemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan\r\n(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:\r\na. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen \r\nbukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman; dan\r\nb. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:\r\n1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat \r\ntanah;\r\n2. membuat kartu identitas barang;\r\n3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali \r\ndalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan\r\n4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna \r\nBarang/Kuasa Pengguna.\r\n(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:\r\na. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan\r\nb. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama \r\npemerintah daerah.\r\nPasal 299\r\nPembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1) \r\nhuruf a, belum dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka \r\npemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan patok \r\npenanda batas tanah.\r\nPasal 300\r\nTanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1)\r\nhuruf b, dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: \r\na. berbahan material yang tidak mudah rusak;\r\nb. diberi tulisan tanda kepemilikan;\r\nc. gambar lambang pemerintah daerah; dan\r\nd. informasi lain yang dianggap perlu.\r\nPasal 301\r\n(1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) huruf a, dilakukan \r\ndengan cara:\r\na. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal \r\nkepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, \r\natau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna \r\nBarang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan \r\npermohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah \r\nkepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Bad an \r\nPertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai \r\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan\r\nb. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen \r\nkepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa \r\nPengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal \r\nkepemilikan seperti riwayat tanah.\r\n102\r\n(2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun \r\nbelum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 298 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara Pengelola \r\nBarang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera \r\nmengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah \r\nkepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama Pemerintah \r\nDaerah.\r\nParagraf Ketiga\r\nTata Cara Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan\r\nPasal 302\r\n(1) Pengamanan fisik gedung dan/atau bangunan dilakukan sebagai \r\nberikut:\r\na. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan;\r\nb. memasang tanda kepemilikan berupa papan nama;\r\nc. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi \r\nterjadinya kebakaran;\r\nd. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang \r\nberlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan \r\nlangsung kepada masyarakat dapat memasang Closed-Circuit \r\nTelevision ; dan\r\ne. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan \r\nperuntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisi lokasi \r\ngedung dan/atau bangunan tersebut.\r\n(2) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa gedung \r\ndan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan \r\ndengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan \r\npemerintah daerah.\r\n(3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:\r\na. fungsi penggunaan bangunan;\r\nb. lokasi bangunan; dan\r\nc. unsur nilai strategis bangunan.\r\n(4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan \r\nmenghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib \r\ndan teratur atas dokumen sebagai berikut:\r\na. dokumen kepemilikan berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan;\r\nb. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau \r\nbangunan;\r\nc. daftar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;\r\nd. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan;\r\ne. daftar Barang Pengelola berupa gedung dan/atau bangunan;\r\nf. Berita Acara Serah Terima; dan\r\ng. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.\r\n(5) Pengamanan hukum gedung dan/atau bangunan:\r\na. melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, bagi bangunan \r\nyang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan; dan\r\nb. mengusulkan penetapan status penggunaan.\r\n103\r\nParagraf Keempat\r\nTata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas\r\nPasal 303\r\n(1) Kendaraan Dinas terdiri dari:\r\na. kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang \r\ndigunakan bagi pemangku jabatan:\r\n1. Bupati;\r\n2. Wakil Bupati.\r\nb. kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan \r\ndipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dan\r\nc. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk\r\npelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.\r\n(2) Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:\r\na. kendaraan perorangan dinas;\r\nb. kendaraan dinas jabatan; dan\r\nc. kendaraan dinas operasional.\r\nPasal 304\r\n(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan membuat \r\nBerita Acara Serah Terima kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa \r\nPengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan \r\nperorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan \r\nperorangan dinas.\r\n(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi \r\nklausa antara lain:\r\na. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, \r\nantara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode \r\nbarang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang \r\nmelekat pada kendaraan tersebut;\r\nb. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh \r\nrisiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;\r\nc. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya \r\njangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada \r\nPengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan \r\npenatausahaan kendaraan perorangan dinas; \r\nd. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat \r\nberakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara \r\nserah terima kendaraan.\r\n(3) Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita \r\nacara penyerahan.\r\n(4) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab \r\npenanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan \r\nperundang-undangan.\r\nPasal 305\r\n(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan membuat \r\nBerita Acara Serah Terima kendaraan antara:\r\na. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan \r\nkendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;\r\n104\r\nb. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang \r\nmenggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan\r\nc. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang \r\nmenggunakan kendaraan dinas jabatan.\r\n(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi \r\nklausa antara lain:\r\na. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan \r\nantara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode \r\nbarang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan \r\ntersebut;\r\nb. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh \r\nrisiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;\r\nc. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya \r\njangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan\r\nd. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat \r\nberakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara \r\nserah terima kendaraan.\r\n(3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara \r\npenyerahan kembali.\r\n(4) Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab \r\npenanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\nPasal 306\r\n(1) Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan membuat \r\nsurat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dan \r\nditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan \r\npenanggung jawab kendaraan dinas operasional.\r\n(2) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nmemuat sebagai berikut:\r\na. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan\r\nperlengkapan kendaraan;\r\nb. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan \r\nseluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas;\r\nc. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah \r\njangka waktu penggunaan berakhir; \r\nd. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita \r\nacara penyerahan kembali; dan\r\ne. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang \r\nditentukan.\r\n(3) Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akibat dari kesalahan atau \r\nkelalaian atau penyimpangan dari ketentuan, maka \r\nPejabat/penanggung jawab yang menggunakan kendaraan dinas sebagai \r\npenanggung jawab kendaraan dinas dikenakan sanksi sesuai dengan \r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nPasal 307\r\n(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas dilakukan, dengan \r\nmenghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib \r\ndan teratur atas dokumen sebagai berikut:\r\na. bukti pemilik kendaraan bermotor;\r\nb. fotokopi surat tanda nomor kendaraan;\r\n105\r\nc. Berita Acara Serah Terima;\r\nd. kartu pemeliharaan;\r\ne. data daftar barang; dan\r\nf. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.\r\n(2) Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan sebagai berikut:\r\na. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan \r\nbermotor, seperti bukti pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda \r\nnomor kendaraan, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;\r\ndan\r\nb. melakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada \r\npihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan \r\ndinas bermotor.\r\nParagraf Kelima\r\nTata Cara Pengamanan Rumah Negara\r\nPasal 308\r\n(1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilarang \r\nmenelantarkan rumah negara.\r\n(2) Pengamanan fisik rumah negara dilakukan sebagai berikut:\r\na. pemasangan patok; dan/atau\r\nb. pemasangan papan nama.\r\n(3) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,\r\nmeliputi :\r\na. logo pemerintah daerah; dan\r\nb. nama pemerintah daerah.\r\nPasal 309\r\n(1) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah \r\nrusak, dengan ukuran panjang dan tinggi disesuaikan dengan kondisi \r\nsetempat.\r\n(2) Setiap rumah negara dipasang papan nama kepemilikan pemerintah \r\ndaerah.\r\nPasal 310\r\n(1) Pengamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara \r\ndilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima rumah negara.\r\n(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilakukan oleh:\r\na. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan \r\npenatausahaan rumah negara dengan pejabat negara atau pemegang \r\njabatan tertentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara \r\natau pemegang jabatan tertentu;\r\nb. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan \r\npenatausahaan rumah negara dengan Pengelola Barang yang \r\nmenggunakan rumah negara jabatan Pengelola Barang;\r\nc. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan \r\nrumah negara jabatan Pengguna Barang;\r\nd. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang \r\nmenggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan\r\n106\r\ne. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung \r\njawab rumah negara yang dalam penguasaan Pengguna \r\nBarang/Kuasa Pengelola Barang.\r\n(3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\nmemuat sebagai berikut:\r\na. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan \r\njenis golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang \r\nsarana/prasarana rumah negara dalam hal rumah negara tersebut \r\ndilengkapi dengan sarana/prasarana di dalamnya;\r\nb. pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko \r\nyang melekat atas rumah negara;\r\nc. pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya \r\njangka waktu Surat Izin Penghunian atau masa jabatan telah \r\nberakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; \r\nd. pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat \r\nberakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian \r\nkepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna \r\nBarang; \r\ne. pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi \r\nsarana/prasarana sesuai Berita Acara Serah Terima dan diserahkan \r\nkembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat \r\nIzin Penghunian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa \r\nPengguna Barang; dan \r\nf. penyerahan kembali dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\nPasal 311\r\n(1) Kewajiban penghuni rumah negara meliputi:\r\na. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab, \r\ntermasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara \r\nbersangkutan; dan\r\nb. menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang \r\nberwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan \r\nterhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin \r\nPenghunian.\r\n(2) Penghuni rumah negara dilarang untuk:\r\na. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis \r\ndari pejabat yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan;\r\nb. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan fungsi dan \r\nperuntukkannya;\r\nc. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian \r\nmaupun keseluruhannya, kepada pihak lain;\r\nd. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, \r\nkepada pihak lain;\r\ne. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai \r\nagunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk \r\napapun; dan\r\nf. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing\u0002masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.\r\nPasal 312\r\n(1) Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah berupa rumah \r\nnegara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n107\r\n(2) Hak penghunian rumah negara berlaku sebagaimana ditetapkan dalam \r\nSurat Izin Penghunian, kecuali ditentukan lain dalam keputusan \r\npencabutan Surat Izin Penghunian.\r\n(3) Surat Izin Penghunian untuk rumah negara golongan I ditetapkan oleh \r\nPengelola Barang.\r\n(4) Surat Izin Penghunian untuk rumah negara golongan II dan golongan III \r\nditetapkan oleh Pengguna Barang.\r\n(5) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),\r\nsekurang-kurangnya harus mencantumkan:\r\na. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai, dan jabatan \r\ncalon penghuni rumah negara;\r\nb. masa berlaku penghunian;\r\nc. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang \r\nmelekat pada rumah negara; dan\r\nd. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian terhadap penghuni, \r\nyang dilakukan:\r\n1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal \r\ndunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;\r\n2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan \r\npemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan \r\nsendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;\r\n3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti \r\nadanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan \r\npenghunian rumah negara yang dihuninya; dan\r\n4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi \r\npenghuni yang memasuki usia pensiun.\r\nPasal 313\r\n(1) Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan \r\nharus menyerahkan rumah negara.\r\n(2) Penghuni rumah negara golongan II dan golongan III yang tidak lagi \r\nmenghuni atau menempati rumah negara karena:\r\na. dipindah tugaskan (mutasi);\r\nb. izin penghuniannya berdasarkan Surat Izin Penghunian telah \r\nberakhir;\r\nc. berhenti atas kemauan sendiri;\r\nd. berhenti karena pensiun; atau\r\ne. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.\r\nPasal 314\r\n(1) Suami/istri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara \r\nGolongan II dan rumah negara golongan III yang meninggal dunia wajib \r\nmenyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan \r\nterhitung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin \r\nPenghunian.\r\n(2) Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara Golongan I dilakukan \r\noleh Pengelola Barang.\r\n(3) Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan II dan \r\nGolongan III dilakukan oleh Pengguna Barang yang menatausahakan \r\nrumah negara bersangkutan atas persetujuan Pengelola Barang.\r\n108\r\nPasal 315\r\n(1) Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan I,\r\nrumah negara golongan II dan rumah negara golongan III, maka \r\nPengelola Barang/Pengguna Barang yang bersangkutan melakukan \r\npenyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada Bupati.\r\n(2) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), yang bersangkutan dapat meminta bantuan SKPD/unit kerja \r\nSKPD terkait.\r\nPasal 316\r\nPengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara \r\ndilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan \r\nmenatausahakan secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain:\r\na. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah;\r\nb. Surat Izin Penghunian;\r\nc. keputusan Bupati mengenai penetapan rumah negara golongan I, \r\ngolongan II atau golongan III;\r\nd. gambar/legger bangunan;\r\ne. data daftar barang; dan\r\nf. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian.\r\nParagraf Keenam\r\nTata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah\r\nBerupa Barang Persediaan\r\nPasal 317\r\n(1) Pengamanan fisik barang persediaan dilakukan sebagai berikut:\r\na. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis \r\nbarang;\r\nb. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/tempat \r\npenyimpanan, jika diperlukan;\r\nc. menyediakan tempat penyimpanan barang;\r\nd. melindungi gudang/tempat penyimpanan;\r\ne. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika \r\ndiperlukan;\r\nf. menghitung fisik persediaan secara periodik; dan\r\ng. melakukan pengamanan persediaan.\r\n(2) Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain:\r\na. buku persediaan;\r\nb. kartu barang;\r\nc. Berita Acara Serah Terima;\r\nd. berita acara pemeriksaan fisik barang;\r\ne. Surat Perintah Penyaluran Barang;\r\nf. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang \r\nsemesteran/tahunan; dan\r\ng. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.\r\n(3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan \r\npemprosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang \r\nbertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, \r\nsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n109\r\nParagraf Ketujuh\r\nTata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, \r\nGedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, \r\nDan Barang Persediaan Yang Mempunyai \r\nDokumen Berita Acara Serah Terima\r\nPasal 318\r\n(1) Pengamanan fisik barang milik daerah berupa selain tanah, gedung \r\ndan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang \r\nmempunyai dokumen berita acara serah terima dilakukan dengan \r\nmenyimpan barang di tempat yang sudah ditentukan di lingkungan \r\nkantor.\r\n(2) Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa selain tanah, \r\ngedung dan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan \r\nyang mempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan, antara \r\nlain:\r\na. faktur pembelian;\r\nb. dokumen Berita Acara Serah terima; dan/atau\r\nc. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.\r\n(3) Pengamanan hukum barang milik daerah berupa selain tanah, gedung \r\ndan/atau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang \r\nmempunyai dokumen Berita Acara Serah Terima dilakukan dengan \r\nmelakukan pemprosesan Tuntutan Ganti Rugi yang dikenakan pada \r\npihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang sesuai ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\nParagraf Kedelapan\r\nTata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah\r\nBerupa Barang Tak Berwujud\r\nPasal 319\r\n(1) Pengamanan fisik barang milik daerah berupa barang tak berwujud \r\ndilakukan dengan:\r\na. membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak tertentu \r\nyang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi;\r\nb. melakukan penambahan sistem keamanan (security system) terhadap \r\naplikasi yang dianggap strategis oleh pemerintah daerah.\r\n(2) Pengamanan adminstrasi barang milik daerah berupa barang tak \r\nberwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: \r\na. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara \r\ntertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut:\r\n1. Berita Acara Serah Terima;\r\n2. lisensi; dan\r\n3. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.\r\nb. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang \r\nmemiliki kewenangan. \r\n110\r\nBagian Kedua\r\nPemeliharaan\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 320\r\n(1) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang \r\nmilik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna \r\nBarang/Kuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang \r\nbertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada \r\ndalam penguasaannya.\r\n(3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana \r\ndimakud pada ayat (2) untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua \r\nbarang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap\r\ndigunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.\r\n(4) tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus \r\nmemprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang \r\ncukup,\r\n(5) Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (4), dibebankan pada APBD.\r\n(6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dengan pihak \r\nlain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra \r\npemanfaatan barang milik daerah.\r\nParagraf Kedua\r\nTata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah\r\nPasal 321\r\n(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 berpedoman pada \r\ndaftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.\r\n(2) Daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari daftar kebutuhan \r\nbarang milik daerah.\r\nPasal 322\r\n(1) Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan \r\nBarang yang berada dalam kewenangannya.\r\n(2) Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis kepada Pengguna \r\nBarang untuk dilakukan penelitian secara berkala setiap 6 (enam) bulan.\r\n(3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan menyusun daftar hasil \r\npemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.\r\n(4) Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang disusun pengguna barang atau \r\npejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan \r\nbahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan \r\nbarang milik daerah.\r\n(5) Penelitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan \r\nterhadap:\r\na. anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan\r\n111\r\nb. target kinerja dan realisasi target kinerja pemeliharaan.\r\n(6) Pengguna Barang melaporkan/menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan \r\nBarang tersebut kepada Pengelola Barang secara berkala.\r\nPasal 323\r\n(1) Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah\r\ndilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan \r\noleh pengurus barang/pengurus barang pembantu.\r\n(2) Kartu pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nmemuat:\r\na. nama barang;\r\nb. spesifikasinya;\r\nc. tanggal pemeliharaan;\r\nd. jenis pekerjaan atau pemeliharaan;\r\ne. barang atau bahan yang dipergunakan;\r\nf. biaya pemeliharaan;\r\ng. pihak yang melaksanakan pemeliharaan; dan\r\nh. hal lain yang diperlukan.\r\nBAB IX\r\nPENILAIAN\r\nPasal 324\r\n(1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan \r\nneraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.\r\n(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndikecualikan untuk:\r\na. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan\r\nb. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.\r\n(3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca \r\npemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar \r\nAkuntansi Pemerintahan.\r\n(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah\r\ndibebankan pada APBD.\r\nPasal 325\r\n(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam \r\nrangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:\r\na. Penilai Pemerintah; atau\r\nb. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.\r\n(2) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan \r\nPenilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian \r\ndan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.\r\n(3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\n(4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diperoleh dari \r\nhasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.\r\n112\r\nPasal 326\r\n(1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam \r\nrangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang \r\nditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan \r\nBupati.\r\n(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan panitia penaksir \r\nharga yang terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.\r\n(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Penilai Pemerintah \r\natau Penilai Publik.\r\n(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\n(5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh \r\nPengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang \r\nmilik daerah hanya merupakan nilai taksiran.\r\n(6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\nPasal 327\r\n(1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali \r\ndalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah \r\nditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.\r\n(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah proses \r\nrevaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi \r\nPemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar \r\npenilaian.\r\n(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah \r\ndilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati \r\ndengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara \r\nnasional.\r\n(4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasiona sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3), merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh \r\npemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.\r\nBAB X\r\nPEMINDAHTANGANAN\r\nBagian Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 328\r\n(1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas \r\npemerintahan daerah dapat dipindahtangankan.\r\n(2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:\r\na. penjualan;\r\nb. tukar menukar;\r\nd. hibah; atau\r\ne. penyertaan modal pemerintah daerah.\r\n113\r\nPasal 329\r\n(1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan \r\npenilaian.\r\n(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nuntuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.\r\n(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk \r\nmendapatkan nilai wajar.\r\nBagian Kedua\r\nPersetujuan Pemindahtanganan\r\nPasal 330\r\n(1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah \r\nmendapat persetujuan DPRD untuk:\r\na. tanah dan/atau bangunan; atau\r\nb. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari \r\nRp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).\r\n(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak \r\nmemerlukan persetujuan DPRD, apabila:\r\na. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;\r\nb. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti \r\nsudah disediakan dalam dokumen penganggaran;\r\nc. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang \r\nbersangkutan;\r\nd. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau\r\ne. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang \r\ntelah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan \r\nketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya \r\ndipertahankan tidak layak secara ekonomis.\r\nPasal 331\r\n(1) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang \r\nwilayah atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330\r\nayat (2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan \r\ndimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan \r\nwilayah.\r\n(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang \r\nberakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.\r\nPasal 332\r\nBangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan \r\npengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 330 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang \r\ndihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobohkan \r\nuntuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama \r\n(rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam \r\ndokumen penganggaran.\r\n114\r\nPasal 333\r\nTanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil \r\npemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n330 ayat (2) huruf c, adalah:\r\na. tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah \r\nnegara/daerah golongan III;\r\nb. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan \r\nawalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil \r\npemerintah daerah yang bersangkutan.\r\nPasal 334\r\n(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (2) huruf d, merupakan \r\ntanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang \r\nmenyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat \r\nbanyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk \r\ndiantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan \r\npersahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau \r\nmasyarakat/lembaga internasional.\r\n(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain sebagai \r\nberikut:\r\na. jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, \r\njalan tol, dan rel kereta api;\r\nb. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;\r\nc. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk \r\nsaluran irigasi;\r\nd. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;\r\ne. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal;\r\nf. tempat ibadah;\r\ng. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial\r\nh. pasar umum;\r\ni. fasilitas pemakaman umum;\r\nj. fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan \r\nbahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;\r\nk. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;\r\nl. sarana dan prasarana olahraga untuk umum;\r\nm. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya \r\nuntuk lembaga penyiaran publik;\r\nn. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, \r\nPerserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah \r\nnaungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;\r\no. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik \r\nIndonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;\r\np. rumah susun sederhana;\r\nq. tempat pembuangan sampah untuk umum;\r\nr. cagar alam dan cagar budaya;\r\ns. promosi budaya nasional;\r\nt. pertamanan untuk umum;\r\nu. panti sosial;\r\nv. lembaga pemasyarakatan; dan\r\n115\r\nw. pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk \r\ninstalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak \r\ndapat terpisahkan.\r\nPasal 335\r\nPemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 ayat (2), dilakukan oleh Pengelola \r\nBarang setelah mendapat persetujuan Bupati.\r\nPasal 336\r\n(1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau \r\nbangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar \r\nrupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan \r\nBupati.\r\n(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau \r\nbangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar \r\nrupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan \r\nDPRD.\r\n(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan nilai \r\nwajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar \r\nmenukar dan penyertaan modal.\r\n(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan nilai \r\nperolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.\r\n(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada\r\nayat (2), diajukan oleh Bupati.\r\n(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),\r\ndilakukan per tiap usulan.\r\nBagian Ketiga\r\nPenjualan\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 337\r\n(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:\r\na. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak \r\ndigunakan/dimanfaatkan;\r\nb. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; \r\ndan/atau\r\nc. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan barang milik daerah yang \r\ntidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi \r\nSKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.\r\nPasal 338\r\n(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam \r\nhal tertentu.\r\n116\r\n(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjualan \r\nbarang milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran \r\nharga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau \r\nmenurun untuk mencapai harga tertinggi.\r\n(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah \r\ndilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.\r\n(4) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nmeliputi:\r\na. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan \r\nperundang-undangan; dan\r\nb. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.\r\n(5) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (4) huruf a, merupakan barang yang diatur secara khusus sesuai \r\ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:\r\na. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang \r\nsah;\r\nb. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:\r\n1. Bupati;\r\n2. Wakil Bupati;\r\n3. mantan Bupati; dan\r\n4. mantan Wakil Bupati.\r\n(6) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf \r\nb, antara lain yaitu :\r\na. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan \r\numum;\r\nb. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya \r\ndigunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil \r\npemerintah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum \r\ndalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);\r\nc. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar \r\n(force majeure);\r\nd. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada \r\npihak lain pemilik tanah tersebut;\r\ne. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun \r\nkembali; atau\r\nf. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti \r\nkepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta \r\nrupiah) per unit.\r\nPasal 339\r\n(1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk \r\nmendapatkan nilai wajar.\r\n(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi \r\npenjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk \r\npembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan \r\noleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\n(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 325 dan Pasal 326.\r\n(4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara \r\nlelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1,) dilakukan \r\ndengan memperhitungkan faktor penyesuaian.\r\n117\r\n(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan limit/batasan \r\nterendah yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan \r\nnilai limit.\r\n(6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5),\r\nmerupakan harga minimal barang yang akan dilelang.\r\n(7) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (6),\r\nditetapkan oleh Bupati selaku penjual.\r\nPasal 340\r\n(1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku \r\ndijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1(satu) kali.\r\n(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndapat dilakukan penilaian ulang.\r\n(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang \r\nmenindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, \r\npenyertaan modal atau pemanfaatan.\r\n(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3), atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan \r\nBupati.\r\nPasal 341\r\n(1) Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak \r\nlaku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 \r\n(satu) kali.\r\n(2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat \r\ndilakukan penilaian ulang.\r\n(3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan \r\npenjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.\r\n(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan \r\nsetelah mendapat persetujuan Bupati untuk masing-masing kegiatan \r\nbersangkutan.\r\n(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau \r\npenyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat \r\ndilaksanakan maka dapat dilakukan pemusnahan.\r\nPasal 342\r\n(1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke \r\nrekening Kas Umum Daerah.\r\n(2) Dalam hal barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum \r\nDaerah maka:\r\na. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam \r\nrangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan \r\nfungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah \r\nyang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum \r\nDaerah.\r\n118\r\nb. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka \r\nselain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum \r\nDaerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya \r\nke rekening Kas Umum Daerah.\r\nParagraf Kedua\r\nObjek Penjualan\r\nPasal 343\r\n(1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang /Pengguna Barang meliputi:\r\na. tanah dan/atau bangunan;\r\nb. selain tanah dan/atau banguan.\r\n(2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan \r\npersyaratan sebagai berikut:\r\na. memenuhi persyaratan teknis;\r\nb. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih \r\nmenguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah dijual, \r\nkarena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari \r\npada manfaat yang diperoleh; dan\r\nc. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak \r\nterdapat permasalahan hukum.\r\n(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai \r\nberikut:\r\na. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata \r\nruang wilayah;\r\nb. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat \r\ndigunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi \r\npenyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;\r\nc. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya\r\ndiperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri\r\npemerintah daerah yang bersangkutan;\r\nd. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau\r\ne. barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan \r\npenetapan status penggunaan atau pemanfaatan.\r\n(4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan \r\npersyaratan sebagai berikut:\r\na. memenuhi persyaratan teknis;\r\nb. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih \r\nmenguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah\r\ndijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih \r\nbesar daripada manfaat yang diperoleh; dan\r\nc. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak \r\nterdapat permasalahan hukum.\r\n(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sebagai \r\nberikut:\r\na. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, \r\ndan tidak ekonomis apabila diperbaiki;\r\nb. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat \r\nmodernisasi;\r\n119\r\nc. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena \r\nmengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti \r\nterkikis, hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau\r\nd. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena \r\nmengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan \r\npenggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.\r\nPasal 344\r\nPenjualan barang milik berupa tanah kavling yang menurut awal\r\nperencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan \r\npegawai negeri pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 338 ayat (6) huruf b, dilakukan dengan persyaratan:\r\na. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan \r\nawal yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk \r\npembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang \r\nbersangkutan; dan\r\nb. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri \r\nsipil pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.\r\nPasal 345\r\n(1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas \r\noperasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, \r\nyakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun.\r\n(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:\r\na. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai \r\ndokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau\r\nb. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai \r\ndokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.\r\n(3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat \r\ndengan sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen), \r\nmaka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 \r\n(tujuh) tahun.\r\n(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) \r\ntahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan surat \r\nketerangan tertulis dari instansi yang berkompeten.\r\nParagraf Ketiga\r\nTata Cara Penjualan Barang Milik Daerah\r\nPada Pengelola Barang \r\nPasal 346\r\nPelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola \r\nBarang dilakukan berdasarkan:\r\na. Inisiatif Bupati; atau\r\nb. Permohonan pihak lain.\r\nPasal 347\r\n(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan \r\nmembuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:\r\na. data barang milik daerah;\r\nb. pertimbangan penjualan; dan\r\n120\r\nc. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola \r\nBarang.\r\n(2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati \r\ndisertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\r\nPasal 348\r\n(1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 347 ayat (2).\r\n(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nBupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.\r\n(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:\r\na. penelitian data administratif; dan\r\nb. penelitian fisik.\r\nPasal 349\r\n(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) \r\nhuruf a, dilakukan untuk meneliti:\r\na. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, \r\nluas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data \r\nbarang milik daerah berupa tanah;\r\nb. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, \r\nnilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik \r\ndaerah berupa bangunan; dan\r\nc. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data \r\nidentitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain \r\ntanah dan/atau bangunan.\r\n(2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) huruf b,\r\ndilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang \r\nakan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1).\r\n(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),\r\ndituangkan dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya \r\ndisampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.\r\nPasal 350\r\n(1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n349 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai\r\nuntuk melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.\r\n(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai \r\ndasar penetapan nilai batas (limit) penjualan barang milik daerah.\r\nPasal 351\r\n(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan \r\nbarang milik daerah kepada Bupati.\r\n(2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan \r\npermohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.\r\n121\r\n(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(2) dilakukan terhadap:\r\na. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330\r\nayat (1) huruf a; dan\r\nb. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 330 ayat (1) huruf b.\r\n(4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau \r\npersetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melebihi batas \r\nwaktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih \r\ndahulu harus dilakukan penilaian ulang.\r\n(5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), lebih \r\ntinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya \r\nyang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), \r\nBupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan \r\nbarang milik daerah kepada DPRD.\r\n(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (5), kepada DPRD.\r\nPasal 352\r\n(1) Barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian yang \r\ndituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 349 ayat (3), dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 351\r\nayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\n(2) Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling \r\nsedikit memuat:\r\na. data barang milik daerah yang akan dijual;\r\nb. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan\r\nc. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.\r\nPasal 353\r\n(1) Apabila Keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 352 ayat (1), merupakan penjualan barang milik daerah yang \r\ndilakukan secara lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan \r\npenjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor \r\nPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.\r\n(2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 352 ayat (1), merupakan penjualan barang milik daerah yang \r\ndilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang \r\nmilik daerah secara langsung kepada calon pembeli.\r\n(3) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan \r\nayat (2), dilakukan serah terima barang berdasarkan:\r\na. risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan \r\nsecara lelang; dan\r\nb. akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan \r\ntanpa lelang.\r\nPasal 354\r\n(1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3),\r\ndituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang \r\nmilik daerah kepada Bupati.\r\n122\r\nParagraf Keempat\r\nTata Cara Penjualan Barang Milik Daerah\r\nPada Pengguna Barang\r\nPasal 355\r\n(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan \r\nmenyiapkan permohonan penjualan, antara lain:\r\na. data barang milik daerah;\r\nb. pertimbangan penjualan; dan \r\nc. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh \r\nPengguna Barang.\r\n(2) Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan \r\npermohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada \r\nBupati.\r\n(3) Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 sampai dengan Pasal 353\r\nberlaku mutatis mutandis pada tata cara penjualan barang milik daerah\r\npada Pengguna Barang.\r\nPasal 356\r\n(1) Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada Pengguna \r\nBarang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang \r\nmilik daerah kepada Pengelola Barang.\r\nParagraf Kelima\r\nTata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, \r\nMantan Pejabat Negara Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara\r\nPasal 357\r\n(1) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui \r\nlelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat Negara sebagai \r\nberikut:\r\na. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:\r\n1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk \r\nperolehan dalam kondisi baru; atau\r\n2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk \r\nperolehan selain tersebut pada angka 1.\r\nb. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.\r\n(2) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui \r\nlelang kepada pegawai Aparatur Sipil Negara, telah berusia paling \r\nsingkat 5 (lima) tahun:\r\na. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan \r\ndalam kondisi baru; atau\r\nb. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk \r\nperolehan selain tersebut pada huruf a.\r\n123\r\nPasal 358\r\n(1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:\r\na. pejabat negara;\r\nb. mantan pejabat negara; atau\r\nc. pegawai Aparatur Sipil Negara.\r\n(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:\r\na. Bupati; dan\r\nb. Wakil Bupati.\r\n(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, \r\nyaitu:\r\na. mantan Bupati; dan\r\nb. mantan Wakil Bupati.\r\n(4) Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nhuruf c, adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya\r\nPasal 359\r\n(1) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas \r\ntanpa melalui lelang sebagai berikut:\r\na. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) \r\ntahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal \r\nditetapkan menjadi Pejabat Negara; dan\r\nb. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan \r\nancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.\r\n(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,\r\nadalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang \r\nsama atau pada instansi yang berbeda.\r\nPasal 360\r\n(1) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan \r\nperorangan dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.\r\n(2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) merupakan tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat \r\nNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling \r\nbanyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara, \r\nuntuk tiap penjualan yang dilakukan.\r\nPasal 361\r\n(1) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas \r\ntanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:\r\na. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) \r\ntahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal \r\nditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa \r\njabatan;\r\nb. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui \r\nlelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat \r\nNegara;\r\nc. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan \r\nancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan\r\nd. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.\r\n124\r\n(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,\r\nsecara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama \r\natau pada instansi yang berbeda.\r\nPasal 362\r\n(1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada \r\nmantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 \r\n(satu) orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang \r\ndilakukan.\r\n(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan \r\nperorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa \r\njabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.\r\nPasal 363\r\n(1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat membeli kendaraan \r\nperorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:\r\na. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima \r\nbelas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai \r\ntanggal ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil;\r\nb. telah menduduki, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5 \r\n(lima) tahun; dan\r\nc. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan \r\nancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.\r\n(2) Masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) huruf b, jabatan baik dalam instansi yang sama atau pada \r\ninstansi yang berbeda sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.\r\nPasal 364\r\nPengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang \r\ndijual kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN yang \r\ndilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:\r\na. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) \r\ntahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar \r\nkendaraan; dan\r\nb. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah \r\n20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.\r\nPasal 365\r\nPembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan \r\nperorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan:\r\na. pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara;\r\nb. pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi pegawai \r\nAparatur Sipil Negara.\r\nPasal 366\r\nPembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 dilakukan melalui \r\npenyetoran ke rekening Kas Umum Daerah:\r\na. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat \r\npersetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan\r\n125\r\nb. sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian antara Pengguna Barang \r\ndengan pegawai Aparatur Sipil Negara, untuk pembayaran angsuran.\r\nPasal 367\r\nApabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 belum lunas dibayar, maka:\r\na. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai barang milik daerah;\r\nb. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;\r\nc. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat \r\nNegara/mantan Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan\r\nd. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, \r\ndipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.\r\nPasal 368\r\n(1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf a, Pasal 366 huruf a, dan \r\nPasal 367, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.\r\n(2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi ketentuan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf b, Pasal 366 huruf b, dan \r\nPasal 367 dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas \r\ntersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.\r\n(3) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat \r\nNegara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\ndan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.\r\nPasal 369\r\n(1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan \r\nkendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 \r\n(satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi \r\ntanggungan Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang \r\nmembeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar \r\nsebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364.\r\n(2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya selain \r\npemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.\r\nPasal 370\r\n(1) Pejabat Negara atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang pernah membeli \r\nkendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan \r\nperorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) \r\ntahun sejak pembelian yang pertama.\r\n(2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara \r\ntersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.\r\n126\r\nPasal 371\r\n(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, diawali dengan pengajuan\r\nsurat permohonan penjualan oleh:\r\na. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;\r\nb. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya \r\nmasa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan;\r\nc. Pegawai Aparatur Sipil Negara.\r\n(2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\ndisampaikan oleh:\r\na. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;\r\nb. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati; dan\r\nc. Pegawai Aparatur Sipil Negara kepada Pengguna Barang.\r\n(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat \r\nsebagai berikut:\r\na. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal \r\nlahir; dan\r\nb. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.\r\nPasal 372\r\n(1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (3),\r\ndilampiri dokumen pendukung.\r\n(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pejabat \r\nNegara/mantan pejabat negara, antara lain:\r\na. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau \r\nsurat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;\r\nb. fotokopi kartu identitas;\r\nc. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau \r\npernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah \r\njangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi \r\nPejabat Negara;\r\nd. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan \r\nperorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan \r\npengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan \r\njangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama \r\nkendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;\r\ne. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli \r\nkendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang \r\nbersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; \r\ndan\r\nf. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah \r\ndituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara \r\npaling singkat 5 (lima) tahun.\r\n(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pegawai \r\nAparatur Sipil Negara, antara lain:\r\na. fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Sekretaris Daerah ;\r\nb. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;\r\nc. fotokopi kartu identitas;\r\nd. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau \r\npernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah \r\njangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama; dan\r\n127\r\ne. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah \r\ndituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara\r\npaling singkat 5 (lima) tahun. \r\nPasal 373\r\n(1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n371 ayat (3), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan \r\npenjualan, antara lain:\r\na. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan\r\nb. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas \r\ntanpa melalui lelang.\r\n(2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang \r\nmengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang \r\nkekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai:\r\na. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;\r\nb. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;\r\nc. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 372 ayat (2) dan ayat (3);\r\nd. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk \r\nperbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam \r\njangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; \r\ndan\r\ne. surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan \r\npengganti. \r\n(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2).\r\n(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), \r\nBupati membentuk Tim untuk:\r\na. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan \r\npermohonan penjualan barang milik daerah; dan\r\nb. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik \r\nkendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data \r\nadministratif.\r\n(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam \r\nberita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada\r\nBupati melalui Pengelola Barang.\r\n(6) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan \r\npenilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.\r\n(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai \r\ndasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.\r\nPasal 374\r\n(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan\r\nberdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 373 ayat (5) dan ayat (7), kepada Bupati sesuai batas \r\nkewenangannya.\r\n(2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nmelebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan \r\npenjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.\r\n(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang \r\nakan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:\r\na. data kendaraan perorangan dinas;\r\n128\r\nb. nilai perolehan;\r\nc. nilai buku; \r\nd. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan\r\ne. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk \r\nperbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam \r\njangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1), untuk Pejabat \r\nNegara dan pegawai Aparatur Sipil Negara.\r\n(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan \r\ndinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis \r\nkepada pemohon melalui Penggelola Barang.\r\n(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola \r\nBarang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada \r\nPejabat Negara/mantan Pejabat Negara.\r\n(6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna \r\nBarang menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas \r\nyang ditandatangani Bupati dengan pegawai Aparatur Sipil Negara.\r\n(7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sekurang-kurangnya \r\nmemuat:\r\na. identitas pegawai Aparatur Sipil Negara;\r\nb. data kendaraan perorangan dinas;\r\nc. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan\r\nd. hak dan kewajiban kedua belah pihak.\r\nPasal 375\r\n(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri \r\ndari:\r\na. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan \r\nperorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364; dan\r\nb. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk \r\nperbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam \r\njangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1).\r\n(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah \r\nsesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 364.\r\n(3) Pegawai ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:\r\na. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan \r\nperorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364; dan\r\nb. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk \r\nperbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam \r\njangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1).\r\n(4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang \r\ndibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari \r\nPengelola Barang/Pengguna Barang.\r\n(5) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan \r\nbarang milik daerah sebagai tindak lanjut serah terima barang \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (4).\r\n(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan \r\npengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan \r\nperorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing \r\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n129\r\n(7) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan \r\nmekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 358 serta tidak digunakan \r\nuntuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.\r\nBagian Keempat\r\nTukar Menukar\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 376\r\n(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan \r\npertimbangan:\r\na. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan \r\npemerintahan;\r\nb. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan\r\nc. tidak tersedia dana dalam APBD.\r\n(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempuh apabila \r\npemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan \r\npengganti.\r\n(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tukar \r\nmenukar dapat dilakukan:\r\na. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah \r\ntidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;\r\nb. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;\r\nc. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah \r\npusat/pemerintah daerah;\r\nd. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar \r\nmenukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau \r\nbangunan; dan/atau\r\ne. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau \r\nketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar \r\nmenukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau \r\nbangunan.\r\n(4) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:\r\na. Pemerintah Pusat;\r\nb. Pemerintah Daerah lainnya;\r\nc. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik \r\npemerintah lainnya yang dimiliki negara;\r\nd. Pemerintah Desa; atau\r\ne. Swasta.\r\n(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan pihak \r\nswasta, baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.\r\nPasal 377\r\n(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:\r\na. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;\r\nb. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan\r\nc. selain tanah dan/atau bangunan.\r\n130\r\n(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain tanah \r\ndan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan \r\ntugas dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata \r\nruang wilayah atau penataan kota.\r\n(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh \r\nPengelola Barang.\r\nPasal 378\r\nTukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:\r\na. aspek teknis, antara lain:\r\n1. kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang; dan\r\n2. spesifikasi barang yang dibutuhkan.\r\nb. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik daerah\r\nyang dilepas dan nilai barang pengganti;\r\nc. aspek yuridis, antara lain:\r\n1. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan\r\n2. bukti kepemilikan.\r\nPasal 379\r\nBerdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 terhadap \r\nbarang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat \r\nmemberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik daerah atas \r\npermohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola \r\nBarang/Pengguna Barang.\r\nPasal 380\r\n(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:\r\na. barang sejenis; dan/atau\r\nb. barang tidak sejenis.\r\n(2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa \r\ntanah, harus berupa:\r\na. tanah; atau\r\nb. tanah dan bangunan.\r\n(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa \r\nbangunan, dapat berupa:\r\na. tanah;\r\nb. tanah dan bangunan;\r\nc. bangunan; dan/atau\r\nd. selain tanah dan/atau bangunan.\r\n(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),\r\nharus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal \r\npenandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah \r\nTerima.\r\nPasal 381\r\n(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang \r\ndengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.\r\n131\r\n(2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil dari pada nilai wajar barang \r\nmilik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke \r\nrekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar \r\nbarang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.\r\n(3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara \r\nSerah Terima ditandatangani.\r\n(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), \r\ndituangkan dalam perjanjian tukar menukar.\r\nPasal 382\r\n(1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar \r\nmenukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar \r\nmenukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati \r\nberdasarkan pertimbangan dari SKPD terkait.\r\n(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan \r\nbadan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.\r\n(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nmenjadi tanggung jawab mitra tukar menukar.\r\nPasal 383\r\nTukar menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat \r\npersetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.\r\nParagraf Kedua\r\nTata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah\r\nPada Pengelola Barang \r\nPasal 384\r\nPelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada \r\nPengelola Barang dilakukan berdasarkan:\r\na. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakukan tukar menukar; \r\natau\r\nb. permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 376 ayat (4).\r\nPasal 385\r\n(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada \r\nkebutuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384\r\nhuruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan \r\npenelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang \r\ndidasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376\r\nayat (1) dan ayat (3).\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:\r\na. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, \r\nekonomis, maupun yuridis;\r\nb. penelitian data administratif; dan\r\nc. penelitian fisik.\r\n(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,\r\ndilakukan untuk meneliti:\r\na. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk \r\nlokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama \r\n132\r\nbarang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa \r\ntanah;\r\nb. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, \r\nkonstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai \r\nperolehan, dan nilai buku, untuk data barang milik daerah berupa \r\nbangunan; dan\r\nc. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, \r\nnilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan \r\nkendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah \r\ndan/atau bangunan.\r\n(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan \r\ndengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan \r\nditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3).\r\n(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan \r\ndalam berita acara penelitian.\r\n(6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (5), kepada Bupati untuk penetapan barang milik daerah\r\nmenjadi objek tukar menukar.\r\nPasal 386\r\n(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat \r\n(6), Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti \r\nsebagai berikut:\r\na. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan \r\ntata ruang wilayah;\r\nb. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta \r\nsarana dan prasarana penunjang; dan\r\nc. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi \r\nbarang dan spesifikasi barang.\r\n(2) Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 325 dan Pasal 326 terhadap barang milik daerah yang akan \r\nditukarkan dan barang pengganti.\r\n(3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan \r\nPengelola Barang kepada Bupati.\r\nPasal 387\r\n(1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386\r\nayat (3), Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar.\r\n(2) Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar dengan paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. mitra tukar menukar;\r\nb. barang milik daerah yang akan dilepas;\r\nc. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih \r\nberlaku pada tanggal keputusan diterbitkan; dan\r\nd. rincian rencana barang pengganti.\r\n(3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar \r\nkepada Bupati.\r\n(4) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati \r\nterlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar \r\nkepada DPRD.\r\n133\r\n(5) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3) dan ayat (4), Bupati dan mitra tukar menukar \r\nmenandatangani perjanjian tukar menukar. \r\n(6) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:\r\na. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai \r\ndengan perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas barang \r\nmilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.\r\nb. pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang \r\npengganti sesuai dengan perjanjian tukar menukar termasuk \r\nmenyelesaikan pengurusan dokumen administratif yang diperlukan, \r\ntukar menukar atas barang milik daerah berupa selain tanah \r\ndan/atau bangunan.\r\nPasal 388\r\n(1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan \r\npengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan \r\nkonsultan pengawas dan penelitian lapangan.\r\n(2) Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, \r\nPengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 325 dan Pasal 326 terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai \r\ndengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar.\r\n(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2),\r\nmenunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian spesifikasi dan/atau \r\njumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar \r\nmenukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuai tersebut.\r\n(4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk \r\nmelengkapi/memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak \r\ndapat dipenuhi, maka mitra tukar menukar berkewajiban untuk \r\nmenyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti \r\nke rekening Kas Umum Daerah. \r\n(5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan \r\ndokumen barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta \r\nmenyiapkan Berita Acara Serah Terima untuk ditandatangani oleh \r\nPengelola Barang dan mitra tukar menukar.\r\nPasal 389\r\n(1) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 387 ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima barang, \r\nyang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang \r\nmilik daerah yang dilepas dari daftar barang Pengelola kepada Bupati \r\nserta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan permohonan \r\npenetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai \r\nbarang milik daerah.\r\n134\r\nPasal 390\r\n(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada \r\npermohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf \r\nb, diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada \r\nBupati.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai data \r\npendukung berupa:\r\na. rincian peruntukan;\r\nb. jenis/spesifikasi;\r\nc. lokasi/data teknis;\r\nd. perkiraan nilai barang pengganti; dan\r\ne. hal lain yang diperlukan.\r\n(3) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada \r\nkebutuhan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385\r\nsampai dengan Pasal 389 berlaku mutatis mutandis pada Pelaksanaan \r\ntukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan \r\ndari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (4).\r\nParagraf Ketiga\r\nTata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar \r\nPada Pengguna Barang \r\nPasal 391\r\n(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar \r\nkepada Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai:\r\na. penjelasan/pertimbangan tukar menukar;\r\nb. surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang \r\nditandatangani oleh Pengguna Barang;\r\nc. peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;\r\nd. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan\r\ne. rincian rencana kebutuhan barang pengganti. \r\n(2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) huruf d, diantaranya:\r\na. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk \r\nlokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan \r\nnilai perolehan, untuk barang milik daerah berupa tanah;\r\nb. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, \r\nkonstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan \r\nnilai buku, untuk barang milik daerah berupa bangunan; dan\r\nc. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, \r\nnilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan \r\nkendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah \r\ndan/atau bangunan.\r\n(3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) huruf e, meliputi:\r\na. luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang \r\nwilayah, untuk barang milik daerah berupa tanah;\r\nb. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan \r\nprasarana penunjang, untuk barang milik daerah berupa bangunan; \r\ndan/atau\r\nc. jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk \r\nbarang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.\r\n135\r\n(4) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah pada Pengelola Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 sampai dengan Pasal 389 ayat \r\n(1), berlaku mutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar barang \r\nmilik daerah pada Pengguna Barang.\r\n(5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengguna Barang mengajukan \r\nusulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari Daftar \r\nBarang Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pengguna Barang \r\nmencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan \r\nterhadap barang pengganti sebagai barang milik daerah.\r\nParagraf Keempat\r\nPerjanjian dan Berita Acara Serah Terima\r\nPasal 392\r\n(1) Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.\r\n(2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat:\r\na. identitas pihak;\r\nb. jenis dan nilai barang milik daerah;\r\nc. spesifikasi barang pengganti;\r\nd. klausal bahwa dokumen kepemilikan barang pengganti \r\ndiatasnamakan pemerintah daerah;\r\ne. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar;\r\nf. hak dan kewajiban para pihak;\r\ng. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force majeure);\r\nh. sanksi; dan\r\ni. penyelesaian perselisihan.\r\n(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar \r\ndengan Bupati.\r\nPasal 393\r\n(1) Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan \r\ndalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n389 ayat (1) .\r\n(2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang.\r\n(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan \r\nperjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap \r\ndigunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.\r\n(4) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan \r\nperjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap \r\ndigunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.\r\n(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima hanya dapat dilakukan \r\ndalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan \r\nseluruh klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.\r\nPasal 394\r\nBupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Menukar secara sepihak \r\ndalam hal Berita Acara Serah Terima tidak ditandatangani sampai dengan \r\nbatas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 ayat (3) dan ayat (4).\r\n136\r\nBagian Kelima\r\nHibah\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 395\r\n(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk \r\nkepentingan:\r\na. sosial;\r\nb. budaya;\r\nc. keagamaan;\r\nd. kemanusiaan;\r\ne. pendidikan yang bersifat non komersial; dan\r\nf. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.\r\n(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) huruf f, termasuk hubungan antar negara, hubungan \r\nantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara \r\npemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan \r\npelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan \r\nfungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.\r\nPasal 396\r\n(1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:\r\na. bukan merupakan barang rahasia negara;\r\nb. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang \r\nbanyak; atau\r\nc. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi \r\npenyelenggaraan pemerintahan daerah.\r\n(2) Segala biaya yang dikeluarkan dalam proses pelaksanaan hibah \r\nditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.\r\nPasal 397\r\n(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana \r\nketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.\r\n(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola \r\nBarang.\r\nPasal 398\r\n(1) Pihak yang dapat menerima hibah sebagai berikut:\r\na. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga \r\nkemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial \r\nberdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau \r\npernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa \r\nlembaga yang bersangkutan adalah lembaga yang memenuhi syarat \r\nberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;\r\nb. pemerintah pusat;\r\nc. pemerintah daerah lainnya;\r\nd. pemerintah desa;\r\ne. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan \r\nkriteria masyarakat berpeng hasilan rendah sesuai ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan; atau\r\n137\r\nf. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) huruf d, dilakukan dalam hal:\r\na. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat \r\ndihibahkan kepemilikannya kepada desa; dan\r\nb. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah \r\ndaerah kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah \r\ndigunakan untuk fasilitas umum.\r\nPasal 399\r\n(1) Hibah dapat berupa:\r\na. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;\r\nb. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan\r\nc. selain tanah dan/atau bangunan.\r\n(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain tanah \r\ndan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk \r\ndihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan \r\nAnggaran.\r\n(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:\r\na. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal \r\npengadaannya untuk dihibahkan; dan\r\nb. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih \r\noptimal apabila dihibahkan.\r\n(4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.\r\nParagraf Kedua\r\nTata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang \r\nPasal 400\r\nPelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang \r\ndilakukan berdasarkan:\r\na. inisiatif Bupati; atau\r\nb. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 398.\r\nPasal 401\r\n(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang \r\ndidasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam 400\r\nhuruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan \r\npenelitian.\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. penelitian data administratif; dan\r\nb. penelitian fisik.\r\n(3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf \r\na, dilakukan untuk meneliti:\r\na. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, \r\nluas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan \r\nperuntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;\r\n138\r\nb. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, \r\nnama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan \r\nuntuk data barang milik daerah berupa bangunan;\r\nc. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, \r\nkode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku,\r\ndan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah \r\ndan/atau bangunan; dan\r\nd. data calon penerima hibah.\r\n(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan \r\nklarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai \r\nkesesuaian data calon penerima hibah.\r\n(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan \r\ndengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan \r\ndihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3).\r\n(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat \r\n(5), dituangkan dalam berita acara penelitian.\r\n(7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk \r\nmenetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.\r\n(8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (7), Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola \r\nBarang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada \r\ncalon penerima hibah.\r\nPasal 402\r\n(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada \r\nBupati.\r\n(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu \r\nmengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.\r\n(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud \r\nayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah paling rendah \r\nmemuat:\r\na. penerima hibah;\r\nb. objek hibah;\r\nc. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan \r\npenyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;\r\nd. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan \r\npenyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan\r\ne. peruntukan hibah.\r\nPasal 403\r\n(1) Berdasarkan Keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 402 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah\r\nmenandatangani naskah hibah.\r\n(2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang\u0002kurangnya:\r\na. identitas para pihak;\r\nb. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;\r\nc. tujuan dan peruntukan hibah;\r\nd. hak dan kewajiban para pihak;\r\n139\r\ne. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak \r\npenerima hibah; dan\r\nf. penyelesaian perselisihan.\r\n(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), \r\nPengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada \r\npenerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang \r\nmilik daerah yang telah dihibahkan.\r\nPasal 404\r\n(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang \r\ndidasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah \r\nsebagaimana dimaksud Pasal 400 huruf b, diawali dengan penyampaian \r\npermohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:\r\na. data pemohon;\r\nb. alasan permohonan;\r\nc. peruntukan hibah;\r\nd. jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk \r\ndihibahkan;\r\ne. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk \r\ndihibahkan;\r\nf. lokasi/data teknis; dan\r\ng. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.\r\nPasal 405\r\n(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 ayat \r\n(1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.\r\n(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada \r\npelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 401 sampai dengan Pasal 403 berlaku mutatis \r\nmutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan \r\nserah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada \r\npermohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404.\r\n(3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola \r\nBarang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan \r\nhibah, disertai dengan alasannya.\r\nParagraf Ketiga\r\nTata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah\r\nPada Pengguna Barang \r\nPasal 406\r\n(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali \r\ndengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Pengguna Barang \r\nuntuk melakukan penelitian.\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. penelitian data administratif; dan\r\nb. penelitian fisik.\r\n140\r\n(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf \r\na, dilakukan untuk meneliti:\r\na. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, \r\nluas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan \r\nperuntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;\r\nb. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,\r\nnama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan \r\nuntuk data barang milik daerah berupa bangunan;\r\nc. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, \r\nkode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, \r\ndan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah \r\ndan/atau bangunan; dan\r\nd. data calon penerima Hibah.\r\n(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan \r\ndengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan \r\ndihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3).\r\n(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),\r\ndituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan \r\nTim kepada Pengguna Barang.\r\n(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada \r\nPengelola Barang yang memuat:\r\na. data calon penerima hibah;\r\nb. alasan untuk menghibahkan;\r\nc. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;\r\nd. peruntukan hibah;\r\ne. tahun perolehan;\r\nf. status dan bukti kepemilikan;\r\ng. nilai perolehan;\r\nh. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk \r\ndihibahkan; dan\r\ni. lokasi.\r\n(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),\r\ndisertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.\r\nPasal 407\r\nTata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada \r\npada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 berlaku \r\nmutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang \r\ndiajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 406.\r\nPasal 408\r\n(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada \r\nBupati.\r\n(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu \r\nmengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.\r\n(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\nBupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya \r\nmemuat:\r\na. penerima hibah;\r\n141\r\nb. objek hibah;\r\nc. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan \r\npenyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;\r\nd. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan \r\npenyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan\r\ne. peruntukan hibah.\r\n(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola \r\nBarang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang \r\nmengajukan permohonan disertai dengan alasannya.\r\n(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah\r\nmenandatangani naskah hibah.\r\n(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat sekurang\u0002kurangnya:\r\na. identitas para pihak;\r\nb. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;\r\nc. tujuan dan peruntukan hibah;\r\nd. hak dan kewajiban para pihak;\r\ne. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak \r\npenerima hibah; dan\r\nf. penyelesaian perselisihan.\r\n(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), \r\nPengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada \r\npenerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.\r\n(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang \r\nmilik daerah yang telah dihibahkan.\r\nPasal 409\r\nPelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan \r\ndan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya \r\ndirencanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399\r\nayat (2) dan ayat (3) huruf a, mengikuti ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\nBagian Keenam\r\nPenyertaan Modal Pemerintah Daerah\r\nParagraf Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 410\r\n(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah\r\ndilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan \r\nkinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya \r\nyang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\n(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:\r\na. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen \r\npenganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik \r\nNegara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara \r\ndalam rangka penugasan pemerintah; atau\r\n142\r\nb. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha \r\nMilik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara \r\nbaik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.\r\n(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan \r\nDaerah.\r\n(4) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah \r\ndisertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan \r\nUsaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki \r\nNegara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\nPasal 411\r\n(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat \r\nberupa:\r\na. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;\r\nb. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau\r\nc. selain tanah dan/atau bangunan.\r\n(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola \r\nBarang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas \r\nkewenangannya.\r\nPasal 412\r\n(1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang \r\nakan disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati \r\nsesuai batas kewenangannya.\r\n(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) huruf b, antara lain \r\ntanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan \r\nuntuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang \r\ntercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan \r\nAnggaran .\r\n(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada \r\nPengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) huruf \r\nc, antara lain meliputi:\r\na. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal \r\npengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah;\r\ndan\r\nb. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih \r\noptimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah.\r\nPasal 413\r\nPenyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa \r\nkelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n143\r\nParagraf Kedua\r\nTata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah \r\nAtas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang \r\nPasal 414\r\n(1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:\r\na. Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, untuk tanah \r\ndan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal;\r\ndan\r\nb. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, untuk selain tanah \r\ndan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.\r\n(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.\r\n(3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap:\r\na. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan;\r\nb. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, \r\nspesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode \r\nregister, nama barang, dan nilai perolehan atau nilai buku; dan\r\nc. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemerintah daerah, \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 410.\r\n(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan \r\nmodal pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan \r\ndalam dokumen hasil kajian.\r\n(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), \r\npenyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, maka calon \r\npenerima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat \r\npernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah \r\nyang berasal dari barang milik daerah.\r\n(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (4) dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal \r\npemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Bupati.\r\nPasal 415\r\n(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan \r\nmodal pemerintah daerah kepada Bupati.\r\n(2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan \r\npersetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan \r\npersetujuan kepada DPRD.\r\n(3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada \r\ncalon penerima penyertaan modal disertai dengan alasan.\r\n(4) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang \r\nmilik daerah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\natau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati \r\nmenetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan \r\nsebagai penyertaan modal.\r\n(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang \r\npenyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait.\r\n(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pemerintah \r\ndaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD\r\nuntuk dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan \r\nsebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.\r\n144\r\nPasal 416\r\n(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah \r\nDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (6), Pengelola \r\nBarang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah \r\nberpedoman pada keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n415 ayat (4).\r\n(2) Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima \r\ndengan penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan \r\ndalam Berita Acara Serah Terima.\r\nPasal 417\r\nBerdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n416 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang \r\nmilik daerah yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.\r\nParagraf Ketiga\r\nTata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah \r\nAtas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang \r\nPasal 418\r\n(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya \r\ndirencanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah \r\ndaerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan \r\nusul kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:\r\na. data administratif, antara lain:\r\n1. dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;\r\n2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan\r\n3. keputusan penetapan status penggunaan.\r\nb. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan \r\nmodal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi \r\nbarang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang \r\nmelalui Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan \r\nkelengkapan data berupa:\r\na. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas \r\nteknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang,\r\ndan nilai perolehan atau nilai buku;\r\nb. dokumen hasil analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan \r\nmodal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian \r\nsampai dengan serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan \r\nmodal pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 416,\r\nberlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai dengan serah terima \r\nbarang yang akan disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah \r\ndaerah yang berada pada pengguna barang.\r\nPasal 419\r\nBerdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengguna Barang mengajukan \r\nusulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan \r\nmodal pemerintah daerah.\r\n145\r\nBAB XI\r\nPEMUSNAHAN\r\nBagian Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 420\r\nPemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:\r\na. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat \r\ndipindahtangankan; atau\r\nb. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\nPasal 421\r\n(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat \r\npersetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.\r\n(2) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat \r\npersetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.\r\n(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),\r\ndituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.\r\nPasal 422\r\nPemusnahan dilakukan dengan cara:\r\na. dibakar;\r\nb. dihancurkan;\r\nc. ditimbun;\r\nd. ditenggelamkan; atau\r\ne. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nBagian Kedua \r\nTata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang \r\nPasal 423\r\n(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan oleh \r\nPengguna Barang kepada Bupati.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. pertimbangan dan alasan pemusnahan; dan\r\nb. data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.\r\n(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,\r\nantara lain meliputi:\r\na. kode barang;\r\nb. kode register;\r\nc. nama barang;\r\nd. tahun perolehan;\r\ne. spesifikasi barang;\r\nf. kondisi barang;\r\ng. jumlah barang;\r\nh. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi \r\ndengan bukti kepemilikan;\r\n146\r\ni. nilai perolehan; dan\r\nj. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan \r\npenyusutan.\r\n(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi \r\ndokumen pendukung berupa:\r\na. surat pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang \r\nyang sekurang-kurangnya memuat:\r\n1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; dan\r\n2. pernyataan bahwa barang milik daerah tidak dapat digunakan, \r\ntidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat \r\ndipindahtangankan atau alasan lain sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\nb. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang harus \r\ndilengkapi dengan bukti kepemilikan;\r\nc. kartu identitas barang, untuk barang milik daerah yang harus \r\ndilengkapi dengan kartu identitas barang; dan\r\nd. foto barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan.\r\nPasal 424\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan \r\nPemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423.\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:\r\na. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan \r\npemusnahan barang milik daerah;\r\nb. penelitian data administratif; dan\r\nc. penelitian fisik.\r\n(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf \r\nb, dilakukan untuk meneliti antara lain:\r\na. kode barang;\r\nb. kode register;\r\nc. nama barang;\r\nd. tahun perolehan;\r\ne. spesifikasi barang;\r\nf. kondisi barang;\r\ng. jumlah barang;\r\nh. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi \r\ndengan bukti kepemilikan;\r\ni. nilai perolehan; dan/atau\r\nj. nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan \r\npenyusutan.\r\n(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan \r\ndengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan \r\ndimusnahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (3).\r\n(5) Pengelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2,) kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan \r\npemusnahan barang milik daerah.\r\nPasal 425\r\n(1) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui,\r\nBupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola \r\nBarang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.\r\n147\r\n(2) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati\r\nmenerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.\r\n(3) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:\r\na. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang \r\nsekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama \r\nbarang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah \r\nbarang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah \r\nyang dapat dilakukan penyusutan; dan\r\nb. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan \r\nPemusnahan kepada Bupati.\r\nPasal 426\r\n(1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (2), Pengguna Barang \r\nmelakukan pemusnahan barang milik daerah.\r\n(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling \r\nlama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan \r\npemusnahan barang milik daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 425 ayat (2).\r\n(3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang \r\nmilik daerah.\r\nBagianKetiga\r\nTata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang \r\nPasal 427\r\n(1) Pengajuan permohonan pemusnahan barang milik daerah dilakukan \r\noleh Pengelola Barang kepada Bupati.\r\n(2) Muatan materi surat permohonan pemusnahan pada Pengguna Barang \r\nserta kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 423 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis \r\nterhadap muatan materi surat permohonan pemusnahan dan serta \r\nkelengkapan dokumen dukung pada Pengelola Barang.\r\nPasal 428\r\n(1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 427.\r\n(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik \r\ndaerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424\r\nayat (2), ayat (3) dan ayat (4), berlaku mutatis mutandis terhadap tata \r\ncara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik daerah \r\npada Pengelola Barang.\r\n(3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetujui, \r\nBupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan \r\nalasan.\r\n(4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati\r\nmenerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah.\r\n148\r\n(5) Surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:\r\na. data barang milik daerah yang disetujui untuk dimusnahkan, yang \r\nsekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama \r\nbarang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah \r\nbarang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerah \r\nyang dapat dilakukan penyusutan; dan\r\nb. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan \r\npemusnahan kepada Bupati.\r\nPasal 429\r\n(1) Berdasarkan persetujuan pemusnahan barang milik daerah \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 ayat (4), Pengelola Barang \r\nmelakukan pemusnahan barang milik daerah.\r\n(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling \r\nlama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik \r\ndaerah dari Bupati.\r\n(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang \r\nmilik daerah.\r\n \r\nBAB XII\r\nPENGHAPUSAN\r\nBagian Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 430\r\nPenghapusan barang milik daerah meliputi:\r\na. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang \r\nKuasa Pengguna;\r\nb. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan\r\nc. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.\r\nPasal 431\r\n(1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang \r\nKuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf a, \r\ndilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam \r\npenguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 430 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah \r\nsudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.\r\n(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 430 huruf c, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disebabkan karena:\r\na. pemindahtanganan atas barang milik daerah;\r\nb. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah \r\ntidak ada upaya hukum lainnya;\r\nc. menjalankan ketentuan undang-undang;\r\n149\r\nd. pemusnahan; atau\r\ne. sebab lain.\r\nPasal 432\r\n(1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola \r\nBarang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang \r\ndisebabkan karena:\r\na. penyerahan barang milik daerah;\r\nb. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;\r\nc. pemindahtanganan atas barang milik daerah;\r\nd. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah \r\ntidak ada upaya hukum lainnya;\r\ne. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nf. pemusnahan; atau\r\ng. sebab lain.\r\n(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan \r\nsebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi \r\npenyebab penghapusan, seperti, hilang karena pencurian, terbakar, \r\nsusut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari \r\nkeadaan kahar (force majeure).\r\nPasal 433\r\n(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1), untuk \r\nbarang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan \r\nmenerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah \r\nmendapat persetujuan Bupati.\r\n(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1), untuk \r\nbarang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan \r\nmenerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.\r\n(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Bupati \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk barang milik daerah yang \r\ndihapuskan karena:\r\na. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n54 sampai dengan Pasal 60;\r\nb. pemindahtanganan; atau\r\nc. pemusnahan.\r\n(4) Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik \r\ndaerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar \r\nBarang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.\r\n(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilaporkan kepada Bupati.\r\nBagian Kedua\r\nPelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah\r\nPada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang \r\nPasal 434\r\n(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh \r\nPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah \r\nPengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik \r\ndaerah.\r\n150\r\n(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) \r\nbulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah \r\nTerima penyerahan kepada Bupati.\r\n(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, dengan \r\nmelampirkan:\r\na. keputusan penghapusan; dan\r\nb. Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Bupati.\r\n(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik \r\ndaerah pada daftar barang milik daerah.\r\nPasal 435\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa \r\nPengguna sebagai akibat dari penyerahan barang milik daerah kepada \r\nBupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan \r\nTahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan \r\nbarang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Bupati harus \r\ndicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nPasal 436\r\n(1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah\r\nkepada Pengguna Barang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432\r\nayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna \r\nBarang.\r\n(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah \r\nPengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik \r\ndaerah.\r\n(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola \r\nBarang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima pengalihan status \r\npenggunaan barang milik daerah.\r\n(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati \r\ndengan melampirkan:\r\na. keputusan penghapusan; dan\r\nb. Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan barang \r\nmilik daerah.\r\n(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik \r\ndaerah pada daftar barang milik daerah.\r\nPasal 437\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa \r\nPengguna sebagai akibat dari pengalihan status penggunaan barang\r\nmilik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan \r\ntahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibat dari pengalihan \r\nstatus penggunaan barang milik daerah harus dicantumkan dalam \r\nlaporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan.\r\n151\r\nPasal 438\r\n(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh \r\nPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang \r\n(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah \r\nPengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik \r\ndaerah.\r\n(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) \r\nbulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah \r\nTerima.\r\n(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan \r\natas barang milik daerah disampaikan kepada Pengguna Barang disertai \r\ndengan:\r\na. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima, dalam hal \r\npemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;\r\nb. Berita Acara Serah Terima, dalam hal pemindahtanganan dilakukan \r\ndalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan \r\npenyertaan modal pemerintah daerah; dan\r\nc. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal \r\npemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.\r\n(5) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (4), kepada Bupati dengan melampirkan:\r\na. Keputusan Penghapusan; dan\r\nb. Berita Acara Serah Terima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.\r\n(6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang menghapus barang milik daerah dari Daftar \r\nBarang Milik Daerah.\r\nPasal 439\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa \r\nPengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan \r\nharus dicantumkan dalam laporan barang Pengguna/laporan barang \r\nKuasa Pengguna semesteran dan tahunan Pengguna Barang dan/atau\r\nKuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penghapusan \r\nkarena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan \r\nsemesteran dan laporan tahunan.\r\nPasal 440\r\n(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh \r\nkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh \r\nPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik \r\ndaerah kepada Pengelola Barang paling sedikit memuat:\r\na. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan\r\nb. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, \r\ndiantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, \r\nnama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau \r\nnilai perolehan.\r\n152\r\n(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), paling sedikit dilengkapi dengan:\r\na. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah \r\ndilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan\r\nb. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen yang setara.\r\n(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan \r\npenghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2).\r\n(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang meliputi:\r\na. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;\r\nb. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik \r\ndaerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh \r\nkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; \r\ndan\r\nc. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan.\r\n(6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,\r\ndilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah\r\nyang menjadi objek putusan pengadilan dengan barang milik daerah\r\nyang menjadi objek permohonan penghapusan.\r\n(7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), \r\nPengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.\r\nPasal 441\r\n(1) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui \r\nPengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai \r\ndengan alasan.\r\n(2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati \r\nmenerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik daerah.\r\n(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), memuat data barang milik daerah yang disetujui\r\nuntuk dihapuskan, diantaranya meliputi:\r\na. kode barang;\r\nb. kode register;\r\nc. nama barang;\r\nd. tahun perolehan;\r\ne. spesifikasi/identitas teknis;\r\nf. kondisi barang;\r\ng. jumlah;\r\nh. nilai perolehan;\r\ni. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan \r\npenyusutan; dan\r\nj. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan \r\nPenghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.\r\nPasal 442\r\n(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n421 ayat (2), Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan \r\nbarang.\r\n(2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi \r\ndasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan \r\npenghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Pengguna \r\ndan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.\r\n153\r\n(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola \r\nBarang sejak tanggal persetujuan penghapusan barang milik daerah \r\ndari Bupati.\r\n(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan \r\nmelampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.\r\n(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar \r\nBarang Milik Daerah.\r\nPasal 443\r\nPenghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Pasal 441 dan Pasal \r\n442, hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah \r\nmemperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum \r\nlainnya.\r\nPasal 444\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa \r\nPengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah \r\nmemperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan \r\nsemesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa \r\nPengguna Barang.\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan \r\npengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus \r\ndicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nPasal 445\r\n(1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf e, \r\ndiawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik \r\ndaerah oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan\r\nb. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang \r\nsekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode \r\nregister, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, \r\ndan/atau nilai perolehan.\r\n(3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan \r\npenghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1).\r\n(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola \r\nBarang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.\r\nPasal 446\r\n(1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 445 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.\r\n154\r\n(2) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:\r\na. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang \r\nsekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode \r\nregister, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, \r\njumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan\r\nb. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan \r\npenghapusan kepada Bupati.\r\n(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nPengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari \r\nDaftar Pengguna Barang dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna \r\ndengan berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang.\r\n(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3), diterbitkan paling lama 1 (satu)bulan oleh Pengelola \r\nBarang sejak tanggal persetujuan Bupati.\r\nPasal 447\r\n(1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah \r\nkepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang \r\ndikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n446 ayat (4).\r\n(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 446 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik \r\ndaerah dari Daftar Barang Milik Daerah.\r\nPasal 448\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa \r\nPengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran \r\ndan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna \r\nBarang.\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari \r\nmelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus \r\ndicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nPasal 449\r\n(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengguna \r\nBarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf f,\r\ndilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.\r\n(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan \r\npenghapusan barang milik daerah.\r\n(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) \r\nbulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.\r\n(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan disampaikan \r\nkepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berita acara pemusnahan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (3).\r\n(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah pada Daftar \r\nBarang Milik Daerah.\r\n155\r\nPasal 450\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa \r\nPengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam \r\nlaporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau kuasa \r\npengguna barang.\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan\r\nharus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nPasal 452\r\n(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432\r\nayat (1) huruf g, dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna \r\nBarang.\r\n(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik \r\ndaerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya\r\nmemuat:\r\na. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan\r\nb. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, \r\ndiantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, \r\nnama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan/atau \r\nnilai perolehan.\r\n(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), dapat diajukan karena alasan:\r\na. hilang karena kecurian; \r\nb. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk \r\nhewan/ikan/tanaman; atau\r\nc. keadaan kahar (force majeure).\r\nPasal 452\r\n(1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang \r\nkarena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) huruf \r\na, harus dilengkapi:\r\na. surat keterangan dari Kepolisian; dan\r\nb. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang \r\npaling sedikit memuat:\r\n1. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; \r\n2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang \r\nmilik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat \r\ndiketemukan; dan\r\n3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa \r\npenghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya \r\nunsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang \r\nmenggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus \r\nBarang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang \r\nbersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, \r\nsusut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk \r\nhewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) \r\nhuruf b, harus dilengkapi:\r\na. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;\r\n156\r\nb. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang\r\nmengenai kebenaran permohonan yang diajukan;\r\nc. pernyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa \r\nbarang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, \r\nkadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan\r\nd. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri \r\nhasil laporan pemeriksaan/penelitian.\r\n(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan \r\nkahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) \r\nhuruf c, harus dilengkapi:\r\na. surat keterangan dari instansi yang berwenang: \r\n1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau\r\n2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force \r\nmajeure).\r\nb. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar \r\n(force majeure) dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.\r\nPasal 453\r\n(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan \r\npenghapusan barang milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 451 ayat (3).\r\n(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:\r\na. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan \r\npenghapusan;\r\nb. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode \r\nregister, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang \r\nmilik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan\r\nuntuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti \r\nkepemilikan, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan\r\nc. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 451 ayat (3) huruf b dan huruf \r\nc, jika diperlukan.\r\n(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nPengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati \r\nuntuk penghapusan barang milik daerah karena sebab lain.\r\nPasal 454\r\n(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n451 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna \r\nBarang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.\r\n(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n451 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan \r\npenghapusan barang milik daerah.\r\n(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), memuat data barang milik daerah yang disetujui \r\nuntuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi:\r\na. kode barang;\r\nb. kode register;\r\nc. nama barang;\r\nd. tahun perolehan;\r\ne. spesifikasi/identitas teknis;\r\nf. kondisi barang ;\r\ng. jumlah;\r\n157\r\nh. nilai perolehan; \r\ni. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan \r\npenyusutan; dan\r\nj. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan \r\npenghapusan kepada Bupati.\r\n(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), \r\nPengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 \r\n(satu) bulan sejak tanggal persetujuan.\r\n(5) Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari \r\nDaftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna \r\nberdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(4).\r\nPasal 455\r\n(1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati \r\ndengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (4).\r\n(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 454 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik \r\ndaerah dari Daftar Barang Milik Daerah.\r\n(3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa \r\nPengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam \r\nlaporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau \r\nKuasa Pengguna Barang.\r\n(4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain \r\nharus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nBagian Ketiga\r\nPelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah\r\nPada Pengelola Barang \r\nPasal 456\r\n(1) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna \r\nBarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf a,\r\ndilakukan oleh Pengelola Barang.\r\n(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah \r\nBupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.\r\n(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\nayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak \r\ntanggal Berita Acara Serah Terima penyerahan kepada Pengguna \r\nBarang.\r\n(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati \r\ndengan melampirkan keputusan penghapusan dan Berita Acara Serah \r\nTerima penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaiamana dimaksud \r\npada ayat (3).\r\n(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik \r\ndaerah pada Daftar Barang Milik Daerah.\r\nPasal 457\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari penyerahan \r\nbarang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan \r\ndalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.\r\n158\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan \r\nbarang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan \r\ndalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nPasal 458\r\n(1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah\r\nkepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) \r\nhuruf c, dilakukan oleh Pengelola Barang.\r\n(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah \r\nBupati menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.\r\n(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak \r\ntanggal Berita Acara Serah Terima.\r\n(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati \r\ndengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan:\r\na. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima, apabila\r\npemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;\r\nb. Berita Acara Serah Terima, apabila pemindahtanganan dilakukan \r\ndalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar dan \r\npenyertaan modal pemerintah daerah; dan\r\nc. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, apabila\r\npemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.\r\n(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar \r\nBarang Milik Daerah.\r\nPasal 459\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari \r\npemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam \r\nlaporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang.\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari \r\npemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam \r\nlaporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.\r\nPasal 460\r\n(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh \r\nkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh \r\nPengelola Barang.\r\n(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati \r\npaling sedikit memuat:\r\na. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan\r\nb. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, \r\nsekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode \r\nregister, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, \r\ndan/atau nilai perolehan.\r\n(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:\r\na. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah \r\ndilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan\r\nb. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.\r\n159\r\n(4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang \r\nmilik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3).\r\n(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:\r\na. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;\r\nb. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik \r\ndaerah sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh \r\nkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; \r\ndan\r\nc. penelitian lapangan (on site visit) jika diperlukan, guna memastikan \r\nkesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek putusan \r\npengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek \r\npermohonan penghapusan.\r\n(6) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah tidak \r\ndisetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai \r\ndengan alasan.\r\n(7) Dalam hal permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, \r\nBupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang milik \r\ndaerah.\r\n(8) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (7), paling rendah memuat:\r\na. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, paling \r\nsedikit meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun \r\nperolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai \r\nbuku, dan/atau nilai perolehan; dan\r\nb. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan \r\npenghapusan kepada Bupati.\r\nPasal 461\r\n(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n460 ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.\r\n(2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik \r\ndaerah dari Daftar Barang Pengelola.\r\n(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan sejak \r\ntanggal persetujuan.\r\n(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati \r\ndengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.\r\n(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar \r\nBarang Milik Daerah.\r\nPasal 462\r\nPenghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 dan Pasal 461 hanya \r\ndilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh \r\nkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.\r\nPasal 463\r\n(1) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan \r\npengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus \r\ndicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola \r\nbarang.\r\n160\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan \r\npengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus \r\ndicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nPasal 464\r\n(1) Penghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n432 ayat (1) huruf e, diawali dengan mengajukan permohonan \r\npenghapusan barang milik daerah dari Pengelola Barang kepada Bupati.\r\n(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit \r\nmemuat:\r\na. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan\r\nb. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang \r\nsekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode \r\nregister, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku \r\ndan/atau nilai perolehan.\r\n(3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang \r\nmilik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).\r\n(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:\r\na. penelitian data dan dokumen barang milik daerah;\r\nb. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait barang \r\nmilik daerah; dan\r\nc. penelitian lapangan (on site visit) jika diperlukan, guna memastikan \r\nkesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan \r\nperundang-undangan dengan barang milik daerah yang menjadi \r\nobjek permohonan penghapusan.\r\nPasal 465\r\n(1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 464 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan \r\npenghapusan.\r\n(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\npaling sedikit memuat:\r\na. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, paling \r\nsedikit meliputi kode barang, kode register, nama barang, \r\nspesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau \r\nnilai perolehan; dan\r\nb. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan \r\npenghapusan kepada Bupati.\r\n(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), \r\nPengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari \r\nDaftar Pengelola Barang berdasarkan Keputusan penghapusan Bupati.\r\n(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak \r\ntanggal persetujuan.\r\nPasal 466\r\n(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati \r\ndengan melampirkan keputusan penghapusan.\r\n(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 465 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik \r\ndaerah dari Daftar Barang Milik Daerah.\r\n161\r\nPasal 467\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan \r\nketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam \r\nlaporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. \r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari \r\nmelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus \r\ndicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nPasal 468\r\n(1) Penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Pengelola \r\nBarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432 ayat (1) huruf f, \r\ndilakukan sesuai dengan ketentuan.\r\n(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh \r\nPengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan \r\nbarang milik daerah.\r\n(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak \r\ntanggal berdasarkan berita acara pemusnahan.\r\n(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati \r\ndengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud \r\npada pada ayat (2), dan berita acara pemusnahan sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (3).\r\n(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar \r\nBarang Milik Daerah.\r\nPasal 469\r\n(1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pemusnahan \r\nharus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan \r\npengelola barang.\r\n(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan \r\nbarang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan \r\nlaporan tahunan.\r\nPasal 470\r\n(1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432\r\nayat (1) huruf g, dilakukan oleh Pengelola Barang.\r\n(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik \r\ndaerah kepada Bupati paling sedikit memuat:\r\na. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan\r\nb. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang \r\ndi antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, \r\nnomor register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi \r\nbarang, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.\r\n(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), dapat diajukan karena alasan:\r\na. hilang karena kecurian;\r\nb. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk \r\nhewan/ikan/tanaman; dan/atau\r\nc. keadaan kahar (force majeure).\r\n162\r\n(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang \r\nkarena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus \r\ndilengkapi:\r\na. surat keterangan dari Kepolisian;\r\nb. surat keterangan dari Pengelola Barang paling sedikit memuat:\r\n1. identitas Pengelola Barang;\r\n2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang \r\nmilik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat \r\ndiketemukan; dan\r\n3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa \r\npenghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya \r\nunsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang \r\nmenggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus \r\nBarang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang \r\nbersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\n(5) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, \r\nsusut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk \r\nhewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,\r\nharus dilengkapi:\r\na. identitas Pengelola Barang;\r\nb. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan \r\nyang diajukan; \r\nc. pernyataan bahwa barang milik daerah telah, terbakar, susut, \r\nmenguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; \r\ndan\r\nd. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilampiri\r\nhasil laporan pemeriksaan/penelitian. \r\n(6) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan \r\nkahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,\r\nharus dilengkapi:\r\na. surat keterangan dari instansi yang berwenang:\r\n1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau\r\n2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force \r\nmajeure).\r\nb. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar \r\n(force majeure).\r\n(7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang \r\nmilik daerah dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).\r\n(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:\r\na. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan \r\npenghapusan;\r\nb. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, \r\nspesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status \r\npenggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang \r\nharus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, dan/atau \r\nnilai perolehan; dan\r\nc. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, jika \r\ndiperlukan.\r\n163\r\nPasal 471\r\n(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n470 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola \r\nBarang disertai dengan alasan.\r\n(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n470 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan \r\npenghapusan barang milik daerah.\r\n(3) Surat persetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2), memuat data barang milik daerah yang \r\ndisetujui untuk dihapuskan, paling sedikit meliputi:\r\na. kode barang;\r\nb. kode register;\r\nc. nama barang;\r\nd. tahun perolehan;\r\ne. spesifikasi/identitas teknis;\r\nf. kondisi barang;\r\ng. jumlah;\r\nh. nilai perolehan; \r\ni. nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan \r\npenyusutan; dan\r\nj. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan \r\npenghapusan kepada Bupati.\r\n(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), \r\nBupati menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan \r\nsejak tanggal persetujuan.\r\n(5) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari \r\nDaftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (4).\r\nPasal 472\r\n(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati \r\ndengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah.\r\n(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 471 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik \r\ndaerah dari Daftar Barang Milik Daerah.\r\n(3) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain \r\nharus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.\r\nBAB XIII\r\nPENATAUSAHAAN\r\nBagian Kesatu\r\nPembukuan\r\nPasal 473\r\n(1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang \r\nmilik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar \r\nBarang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.\r\n(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan \r\npendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status \r\npenggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang \r\nke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna \r\nmenurut penggolongan dan kodefikasi barang.\r\n164\r\nPasal 474\r\n(1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang \r\nKuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2).\r\n(2) Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan \r\nhimpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna \r\nBarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan daftar barang\r\nPengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.\r\n(3) Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) \r\ntermasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.\r\nBagian Kedua\r\nInventarisasi\r\nPasal 475\r\n(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling \r\nsedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.\r\n(2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nberupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi \r\ndilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.\r\n(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pengelola \r\nBarang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.\r\nPasal 476\r\nPengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa \r\ntanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit \r\n1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.\r\n Bagian Ketiga\r\n Pelaporan\r\nPasal 477\r\n(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa \r\nPengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan \r\nuntuk disampaikan kepada Pengguna Barang.\r\n(2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna \r\nSemesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai \r\nbahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.\r\n(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndigunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk \r\ndisampaikan kepada Pengelola barang.\r\nPasal 478\r\n(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran \r\ndan laporan barang Pengelola tahunan.\r\n165\r\n(2) Pengelola Barang harus menghimpun laporan barang Pengguna \r\nsemesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 477 ayat (2), serta laporan barang Pengelola \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan \r\nlaporan barang milik daerah.\r\n(3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) \r\ndigunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.\r\nBAB XIV\r\nPEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN\r\nBagian Kesatu\r\nPembinaan\r\nPasal 479\r\nBupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan \r\nmenetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.\r\nBagian Kedua\r\nPengawasan dan Pengendalian\r\nPasal 480\r\nPegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan \r\noleh:\r\na. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau\r\nb. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.\r\nPasal 481\r\n(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap \r\npenggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, \r\npemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di \r\ndalam penguasaannya.\r\n(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1), untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna \r\nBarang.\r\n(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat \r\npengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut \r\nhasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\ndan ayat (2).\r\n(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil \r\naudit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\nPasal 482\r\n(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas \r\npelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang \r\nmilik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan \r\npemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\n166\r\n(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat \r\nditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat \r\npengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas \r\npelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang \r\nmilik daerah.\r\n(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada \r\nPengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan.\r\nBAB XV\r\nPENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG \r\nMENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN\r\nBADAN LAYANAN UMUM DAERAH\r\nPasal 483\r\n(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah\r\nmerupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk \r\nmenyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang \r\nbersangkutan.\r\n(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\nmempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai \r\npengelolaan Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang \r\ndikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan \r\nkegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan \r\nLayanan Umum Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang\u0002undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah.\r\nBAB XVI\r\nBARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA\r\nBagian Kesatu\r\nPrinsip Umum\r\nPasal 484\r\nRumah negara merupakan barang milik daerah yang diperuntukkan sebagai \r\ntempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang \r\npelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah \r\nyang bersangkutan.\r\nPasal 485\r\n(1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara.\r\n(2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi ke dalam 3 \r\n(tiga) golongan, yaitu:\r\na. rumah negara golongan I;\r\nb. rumah negara golongan II; dan\r\nc. rumah negara golongan III.\r\n(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) \r\ndidasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang \r\ndiajukan oleh Pengguna Barang.\r\n167\r\nPasal 486\r\n(1) Rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 ayat \r\n(2) huruf a, merupakan rumah negara dipergunakan bagi pemegang \r\njabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di \r\nrumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang \r\nbersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.\r\n(2) Rumah negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 ayat \r\n(2) huruf b, merupakan rumah negara yang mempunyai hubungan yang \r\ntidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk \r\ndidiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.\r\n(3) Termasuk dalam rumah negara golongan II rumah negara yang berada \r\ndalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan \r\nmess/asrama pemerintah daerah.\r\n(4) Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485 ayat \r\n(2) huruf c, merupakan rumah negara yang tidak termasuk golongan I \r\ndan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.\r\nPasal 487\r\n(1) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan \r\nsebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pemerintah \r\ndaerah yang bersangkutan yang memiliki Surat Izin Penghunian.\r\n(2) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan barang milik \r\ndaerah berupa rumah negara Golongan I dan rumah negara golongan II \r\ndalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.\r\n(3) Pengguna Barang rumah negara golongan I dan rumah negara golongan \r\nII wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang \r\ntidak digunakan kepada Bupati.\r\nPasal 488\r\n(1) Surat Ijin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 ayat (1),\r\nuntuk rumah negara golongan I ditandatangani oleh Pengelola Barang.\r\n(2) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 ayat \r\n(1), untuk rumah negara golongan II dan golongan III ditandatangani \r\noleh Pengguna Barang.\r\nPasal 489\r\n(1) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil \r\npemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu \r\nrumah negara.\r\n(2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nhanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan \r\nbertempat tinggal di daerah yang berlainan.\r\nBagian Kedua\r\nPenggunaan\r\nPasal 490\r\n(1) Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status \r\npenggunaan.\r\n168\r\n(2) Alih status penggunaan:\r\na. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan I dan rumah \r\nnegara golongan II;\r\nb. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang rumah negara \r\ngolongan III, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan \r\nstatusnya menjadi rumah negara golongan III; atau\r\nc. dari Pengguna Barang rumah negara golongan III kepada Pengguna \r\nBarang, untuk rumah negara golongan III yang telah dikembalikan \r\nstatus golongannya menjadi rumah negara golongan II.\r\n(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),\r\ndilakukan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.\r\n(4) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, \r\nhanya dapat dilakukan apabila barang milik daerah berupa rumah \r\nnegara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki \r\noleh pemerintah daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya \r\nsebagai rumah negara.\r\n(5) Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) \r\nhuruf b, harus disertai sekurang-kurangnya dengan:\r\na. persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan status \r\ngolongan rumah negara dari rumah negara golongan II menjadi \r\nrumah negara golongan III;\r\nb. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna \r\nBarang rumah negara golongan III;\r\nc. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II;\r\nd. salinan Surat Izin Penghunian rumah negara golongan II; dan\r\ne. gambar arsip/gambar ledger berupa rumah dan gambar situasi.\r\n(6) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan \r\nkeabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan \r\nusulan pengalihan status penggunaan.\r\n(7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih status penggunaan \r\nmengikuti ketentuan mengenai alih status penggunaan sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60.\r\nPasal 491\r\n(1) Dalam hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi barang milik \r\ndaerah berupa rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II, \r\nmenjadi bangunan kantor.\r\n(2) Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara golongan I dan \r\nrumah negara golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nditetapkan dengan Keputusan Bupati.\r\nBagian Ketiga\r\nTata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara\r\nPasal 492\r\n(1) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat \r\ndilakukan terhadap barang milik daerah berupa rumah negara golongan \r\nIII.\r\n(2) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada penghuni yang sah.\r\n(3) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme tidak secara \r\nlelang.\r\n169\r\n(4) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara \r\nyang tidak dalam keadaan sengketa.\r\nPasal 493\r\n(1) Penjualan rumah negara golongan III dilakukan oleh Pengelola Barang \r\nsetelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.\r\n(2) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk \r\npengalihan hak rumah negara golongan III.\r\n(3) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara \r\ngolongan III disetujui, maka Bupati menerbitkan surat persetujuan \r\npenjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III.\r\n(4) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara \r\ngolongan III tidak disetujui, maka Bupati menerbitkan surat penolakan \r\nusulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III \r\ndisertai alasannya.\r\nPasal 494\r\n(1) Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa rumah negara\r\ngolongan III dilakukan oleh Pengguna Barang rumah negara golongan III \r\nkepada Bupati, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan \r\ndokumen:\r\na. surat pernyataan dari Pengguna Barang rumah negara golongan III \r\nyang menyatakan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual \r\ntidak dalam keadaan sengketa;\r\nb. keputusan penetapan status rumah negara golongan III;\r\nc. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang \r\nmilik daerah;\r\nd. Surat Ijin Penghunian rumah negara golongan III;\r\ne. gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan \r\nrumah negara golongan III; dan\r\nf. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan \r\nIII dari Pengguna Barang rumah negara golongan III.\r\n(2) Pengguna Barang rumah negara golongan III bertanggung jawab penuh \r\natas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1).\r\nPasal 495\r\n(1) Rumah negara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara \r\ngolongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak \r\ndalam keadaan sengketa.\r\n(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), \r\ndiperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status \r\noleh Bupati.\r\n(3) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya \r\ndapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni \r\nmelalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.\r\n(4) Penghuni rumah negara golongan III dapat mengajukan permohonan \r\npengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10 \r\n(sepuluh) tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah \r\ndaerah yang bersangkutan.\r\n170\r\n(5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin \r\nPenghunian untuk menghuni rumah negara golongan III, maka \r\npengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat\r\ndiberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan \r\nbelum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah \r\ndari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.\r\n(6) Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang telah memperoleh rumah \r\ndan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan \r\npermohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan III.\r\n(7) Pengalihan hak rumah negara golongan III kepada penghuninya \r\nditetapkan oleh Bupati.\r\nPasal 496\r\n(1) Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan \r\npermohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi \r\nsyarat sebagai berikut:\r\na. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan:\r\n1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;\r\n2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan\r\n3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah \r\ndan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan \r\nperundang-undangan yang berlaku.\r\nb. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang \r\nbersangkutan;\r\n1. menerima pensiun dari Negara;\r\n2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan\r\n3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah \r\ndan/atau tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan \r\nperundang-undangan yang berlaku.\r\nc. Janda/duda pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang \r\nbersangkutan:\r\n1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:\r\na) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya \r\nmempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau\r\nb) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan \r\njangka waktu sejak yang besangkutan menjadi janda/duda \r\nberjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;\r\n2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan\r\n3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah \r\ndan/atau tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\nd. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai \r\npahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang \r\nberlaku:\r\n1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;\r\n2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan\r\n3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah \r\ndan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\ne. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:\r\n1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;\r\n2. memiliki Surat Izin Penghunian yang sah; dan\r\n171\r\n3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah \r\ndan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan \r\nperundang-undangan yang berlaku.\r\n(2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan \r\nhak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari \r\npenghuni yang bersangkutan.\r\n(3) Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang \r\nbersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2), meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah \r\nnegara kembali ke pemerintah daerah.\r\n(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna \r\nBarang mengajukan usulan penjualan rumah negara golongan III Kepada \r\nBupati.\r\n(5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan \r\npertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan \r\npenghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(4).\r\nPasal 497\r\n(1) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan \r\npenilaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil \r\npenilaian dilaporkan kepada Bupati.\r\n(2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud \r\ndalam Pasal 496 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.\r\n(3) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara dan \r\ndisampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan \r\npenjualan rumah negara golongan III.\r\n(4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara \r\ngolongan III berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) dan ayat (3).\r\n(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan \r\nmenerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan \r\nsurat keputusan.\r\n(6) Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara \r\ngolongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada \r\nBupati dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah \r\nnegara dan penetapan harga rumah negara golongan III setelah \r\npenerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).\r\n(7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 ayat (1), Bupati memberitahukan \r\nkepada Pengguna Barang rumah negara golongan III disertai alasannya \r\nuntuk disampaikan kepada pengguni rumah negara golongan III.\r\nPasal 498\r\n(1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat \r\n(5), Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan \r\nhasil penilaian.\r\n(2) Harga rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\nditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.\r\n172\r\nPasal 499\r\n(1) Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.\r\n(2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah negara \r\ngolongan III.\r\n(3) Pembayaran harga rumah negara golongan III dapat dilaksanakan secara \r\nangsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah.\r\n(4) Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang \r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dapat dilakukan \r\nsecara tunai.\r\n(5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 50% (lima \r\npuluh persen) dari harga rumah negara Golongan III dan dibayar penuh \r\npada saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur \r\ndalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 \r\n(dua puluh) tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\nPasal 500\r\n(1) Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan III \r\nbeserta tanahnya, memperoleh:\r\na. penyerahan hak milik rumah; dan\r\nb. pelepasan hak atas tanah.\r\n(2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan \r\nhak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan \r\npermohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan yang berlaku.\r\n(3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyerahan hak milik rumah serta \r\npenghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan \r\nKeputusan Bupati.\r\n(4) Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan \r\npelepasan hak atas tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas \r\nharga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli \r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 ayat (2).\r\n(5) Penghuni yang telah memperoleh surat keputusan penyerahan hak milik \r\nrumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat\r\n(4), wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat \r\nhak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan \r\nketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n(6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas \r\ntanah untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang \r\nMilik Daerah.\r\nBagian Keempat\r\nTata Cara Penghapusan Rumah Negara\r\nPasal 501\r\n(1) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan \r\nberdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:\r\na. Pengelola Barang untuk penghapusan dari Daftar Barang \r\nPengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan\r\nb. Bupati untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah\r\nPengelola Barang.\r\n173\r\n(2) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) meliputi:\r\na. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan I \r\ndan rumah negara golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa \r\nPengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna \r\nBarang lainnya;\r\nb. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan III \r\ndari daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna kepada Bupati atau \r\nPengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara \r\ngolongan III; atau \r\nc. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dari Daftar \r\nBarang Milik Daerah.\r\n(3) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai tindak lanjut dari:\r\na. penyerahan kepada Bupati;\r\nb. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;\r\nc. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau\r\nd. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi \r\npenyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau \r\nterkena dampak dari terjadinya force majeure.\r\n(4) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai tindak lanjut dari:\r\na. penyerahan kepada Bupati;\r\nb. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna \r\nBarang lain;\r\nc. penjualan rumah negara golongan III;\r\nd. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi \r\npenyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau \r\nterkena dampak dari terjadinya force majeure.\r\n(5) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud \r\npada ayat (2) huruf c, dilakukan sebagai tindak lanjut dari:\r\na. penjualan rumah negara golongan III; atau\r\nb. sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi \r\npenyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam, atau \r\nterkena dampak dari terjadinya force majeure.\r\nPasal 502\r\nPenghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 501 dilakukan setelah keputusan penghapusan \r\nditerbitkan oleh:\r\na. Pengelola Barang untuk barang milik daerah berupa rumah negara \r\ngolongan I dan rumah negara golongan II, untuk penghapusan dari \r\ndaftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna;\r\nb. Pengelola Barang rumah negara golongan III, untuk penghapusan dari \r\nDaftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan III; \r\natau\r\nc. Bupati, untuk penghapusan dari daftar barang Pengelola Barang.\r\n174\r\nPasal 503\r\n(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan \r\nkepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar \r\nBarang Pengguna/Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal \r\n502 huruf a dan huruf b.\r\n(2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan \r\nkarena penjualan rumah negara golongan III kepada Bupati dengan \r\nmelampirkan:\r\na. keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna/Kuasa \r\nPengguna rumah negara golongan III;\r\nb. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas \r\ntanah rumah negara golongan III; dan\r\nc. perjanjian sewa beli.\r\nPasal 504\r\nNilai barang milik daerah berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar \r\nnilai yang tercantum dalam:\r\na. Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa \r\nPengguna; atau\r\nb. Daftar Barang Milik Daerah.\r\nBagian Kelima\r\nTata Cara Penatausahaan Rumah Negara\r\nPasal 505\r\n(1) Penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara meliputi\r\nkegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.\r\n(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang \r\nmelakukan penatausahaan barang milik daerah berupa rumah negara.\r\n(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan \r\npelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain:\r\na. alih status penggunaan;\r\nb. alih status golongan;\r\nc. alih fungsi;\r\nd. penjualan rumah negara golongan III; dan\r\ne. penghapusan.\r\nPasal 506\r\n(1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa \r\nrumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) \r\ntahun.\r\n(2) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),\r\ndilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang \r\nmilik daerah berupa rumah negara sekurang-kurangnya meliputi:\r\na. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;\r\nb. status penggunaan;\r\nc. status penghunian;\r\nd. nilai dan luas tanah dan bangunan;\r\ne. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan\r\nf. kondisi bangunan\r\n(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh \r\nPengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang \r\nkepada Bupati.\r\n175\r\nPasal 507\r\n(1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan barang milik daerah berupa \r\nrumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.\r\n(2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas \r\nbarang milik daerah berupa rumah negara sebagai bagian dari pelaporan \r\nbarang milik daerah.\r\n(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap \r\nkegiatan pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah berupa \r\nrumah negara.\r\nBagian Keenam\r\nPengawasan dan Pengendalian Rumah Negara\r\nPasal 508\r\nPengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik \r\ndaerah berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya.\r\nBAB XVII\r\nGANTI RUGI DAN SANKSI\r\nPasal 509\r\n(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran \r\nhukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui \r\ntuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\u0002undangan.\r\n(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan.\r\nBAB XVIII\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN\r\nPasal 510\r\n(1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik \r\nDaerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif.\r\n(2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan \r\ntugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan \r\ndengan kemampuan keuangan Daerah.\r\n(3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada Pejabat atau pegawai \r\nyang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana \r\ndimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati \r\nsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. \r\n176\r\nBAB XIX\r\nKETENTUAN PERALIHAN\r\nPasal 511\r\n(1) Pejabat Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam \r\nPeraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak \r\nPeraturan Daerah ini diundangkan.\r\n(2) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang telah ada masih \r\ntetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya peraturan tentang \r\nPenggolongan dan Kodefikasi yang baru.\r\n(3) Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang telah \r\nada masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya peraturan \r\ntentang Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.\r\n(4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: \r\na. pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah terjadi dan belum \r\nmendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang maka Bupati \r\ndapat menerbitkan persetujuan terhadap kelanjutan pemanfaatan \r\nBarang Milik Daerah dengan ketentuan Pengelola Barang \r\nmenyampaikan permohonan persetujuan untuk sisa waktu \r\npemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada Bupati, dengan \r\nmelampirkan:\r\n1. Usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan \r\n2. Laporan hasil audit aparat pengawasan internal Pemerintah \r\nb. tukar menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa \r\npersetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia \r\nseluruhnya, dilanjutkan dengan serah terima Barang Milik Daerah \r\ndengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar \r\nMenukar dengan ketentuan:\r\n1. Pengelola Barang memastikan nilai barang pengganti sekurang\u0002kurangnya sama dengan nilai Barang Milik Daerah yang \r\ndipertukarkan; dan \r\n2. Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh \r\natas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut. \r\n(5) Bupati menerbitkan persetujuan penghapusan atas Barang Milik \r\nDaerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat \r\n(4) huruf b, berdasarkan permohonan dari Pengelola barang.\r\n(6) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum \r\ndiberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,\r\nserta pelaksanaan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) \r\nhuruf b, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam\r\nPemanfaatan atau Tukar menukar tersebut. \r\nBAB XX\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\nPasal 513\r\nKetentuan mengenai:\r\na. Struktur pejabat pengelola barang milik daerah;\r\nb. Format perencanaan kebutuhan barang milik daerah;\r\nc. Format penggunaan barang milik daerah;\r\nd. Format laporan hasil penelitian pemeliharaan barang milik daerah;\r\n177\r\ne. Format penghapusan barang milik daerah; dan\r\nf. Format surat persetujuan.\r\nsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak \r\nterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.\r\nPasal 514\r\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten \r\nLuwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik \r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11, \r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22), dicabut \r\ndan dinyatakan tidak berlaku.\r\nPasal 515\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan \r\nDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten \r\nLuwu Timur \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten \r\nLuwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik \r\nDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11, \r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22) \n 177 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_44":101},"text","Perda Kab. Luwu Timur No. 11 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/333109/perda-kab-luwu-timur-no-11-tahun-2008","a7c1ec68-75b4-4d78-9829-b0d8495a5f0d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=e96c1c6e-1bc7-46f3-a839-24387433b2e5","notFound","actionData","errors"]