[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e95f3b2c-d98d-4093-b665-5345480aa4ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2023","number","15","year","2023","published_date","2023-01-17","effective_date","2023-01-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA - UNIT PELAKSANA TEKNIS - BADAN KARANTINA PERTANIAN
2023
Peraturan Menteri Pertanian NO. 15, BN 2023 (121): 17 Halaman, jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian. \n Dasar Hukum Peraturan Kementan Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 117 Tahun 2022; dan Peraturan Kementan No. 19 Tahun 2022. \n Permentan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Karantina Pertanian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UPT lingkup Badan Karantina Pertanian terdiri atas: a. BBUSKP; b. BBKP; c. BUTTMKP; d. BKP Kelas I; e. BKP Kelas II; f. SKP Kelas I; dan g. SKP Kelas II. BBUSKP adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati. BBKP adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. BUTTMKP adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional. BKP Kelas I adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. BKP Kelas II adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.\r\nSKP Kelas I adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. SKP Kelas II adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran File; 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Badan Karantina Pertanian. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022.

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis UPT yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian, yang meliputi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP), Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP), Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP), Balai Karantina Pertanian Kelas I (BKP Kelas I), Balai Karantina Pertanian Kelas II (BKP Kelas II), Stasiun Karantina Pertanian Kelas I (SKP Kelas I), dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II (SKP Kelas II). Setiap UPT memiliki tugas dan fungsi spesifik yang terkait dengan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati, serta pengujian standar dan metode karantina.

Secara umum, tugas UPT meliputi pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan, pengawasan keamanan hayati, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Fungsi UPT mencakup penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), serta pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati.

Peraturan ini juga mengatur struktur organisasi masing-masing UPT, yang terdiri dari bagian umum atau subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Selain itu, diatur pula mengenai tata kerja UPT, jabatan, dan lokasi masing-masing UPT.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1760), masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permentan No. 47 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175750/permentan-no-47-tahun-2020","37d98687-267b-4c4c-aac8-c4ee637f893c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS
WITHIN THE AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to support the increased effectiveness of the implementation of tasks and functions of technical implementation units and the adjustment of tasks and functions of the Ministry of Agriculture, it is necessary to adjust the tasks and functions as well as the organization and work procedures of technical implementation units in the Ministry of Agriculture;
that based on Presidential Regulation Number 117 of 2022 concerning the Ministry of Agriculture and Regulation of the Minister of Agriculture Number 19 of 2022 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e95f3b2c-d98d-4093-b665-5345480aa4ed","actionData","errors"]