[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9498f8f-91bd-4005-a1f9-d6caf7b45c6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010","number","15","year","2010","published_date","2010-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2010/15 seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan kesehatan dengan mendorong kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, maka perlu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan di Daerah; bahwa gangguan akibat kekurangan yodium merupakan masalah kesehatan khususnya gizi masyarakat dan berdampak pada kelangsungan hidup dan sumberdaya manusia pada aspek kecerdasan, pengembangan sosial dan ekonomi; bahwa untuk melindungi kesehatan melalui peningkatan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan pembinaan, perencanaan, pengendalian, pengaturan dan penertiban produksi serta peredaran garam melalui pembatasan, pelarangan, dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam; \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tanggungjawab, Perencanaan, Produksi, Perizinan, Distribusi, Pembinaan Terhadap Petani Dan Perajin Garam, Jaminan Ketersediaan Garam, Kelembagaan, Kerjasama Dan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Larangan, Sanksi, Penyidikan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam beryodium guna melindungi masyarakat dari risiko Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Pengendalian produksi dan peredaran garam meliputi produksi, pengolahan, pengemasan, pelabelan, perizinan, pembinaan, pengawasan, perencanaan, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, koordinasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi, pengendalian peredaran garam, serta kelembagaan.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan ketersediaan garam beryodium sesuai SNI, pelarangan produksi dan peredaran garam tidak beryodium untuk konsumsi, koordinasi kegiatan, peningkatan kualitas garam, integrasi upaya penanggulangan GAKY, dan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis yang meliputi aspek pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, kelembagaan, dan sosialisasi.

Produsen garam wajib memproduksi dan mengendalikan mutu garam beryodium (untuk konsumsi) dan garam tidak beryodium (untuk industri). Pengolahan garam konsumsi beryodium meliputi pencucian, penirisan/pengeringan, penggilingan, yodisasi, pengemasan, dan pelabelan. Garam yang beredar wajib dikemas dan diberi label. Pelaku usaha garam konsumsi wajib mengedarkan garam yang memenuhi standar mutu SNI. Orang perorangan, badan usaha, dan koperasi yang memproduksi dan mengedarkan garam beryodium harus memiliki perizinan yang meliputi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Tanda Daftar Industri, dan Sertifikasi Mutu Pangan.

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap distribusi garam yang masuk dan keluar Daerah, serta melakukan pembinaan kepada petani dan perajin garam dalam bentuk penetapan kebijakan perlindungan, stabilisasi harga, pelatihan, penampungan hasil produksi, dan pemberian bantuan alat produksi dan yodisasi. Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi, pemberian bimbingan, supervisi, konsultansi, koordinasi pengawasan antardaerah, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran garam, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Produsen dan pelaku usaha garam yang melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, pencabutan izin, penetapan ganti rugi, pengumuman produk yang tidak memenuhi SNI, dan/atau denda.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 15 YEAR 2010
CONCERNING
CONTROL OF SALT PRODUCTION AND DISTRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality of human resources through health development by encouraging awareness, willingness, and ability to live healthy for everyone, it is necessary to realize the highest possible degree of public health, as an investment for development in the Region;
that disorders due to iodine deficiency are a health problem, especially public nutrition, and have an impact on survival and human resources in terms of intelligence, social and economic development;
that to protect health through improving public nutrition as referred to in consideration letter b, it is necessary to foster, plan, control, regulate and enforce production and distribution of salt through

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9498f8f-91bd-4005-a1f9-d6caf7b45c6f","actionData","errors"]