[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9493cbb-92ab-4a64-aed5-4e8524e99c65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 18 Tahun 2016","number","18","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

barang milik daerah - pengelolaan BMD
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2016/No.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Daerah diwajibkan untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;\r\nPeraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; \n 1.Ketentuan Umum\r\n2.Asas dan Ruang Lingkup\r\n3.Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah\r\n4.Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran\r\n5.Pengadaan\r\n6.Penggunaan\r\n7.Pemanfaatan \r\n8.Pengamanan dan Pemeliharaan\r\n9.Penilaian\r\n10.Pemindahtanganan\r\n11.Pemusnahan\r\n12.Penghapusan\r\n13.Penatausahaan\r\n14.Pengelolaan Persediaan\r\n15.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian\r\n16.Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Layanan Umum\r\n17.Tuntutan Ganti Kerugian\r\n18.Ketentuan Lain-lain\r\n19.Ketentuan Peralihan\r\n20.Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 54 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan meninjau kembali Peraturan Daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Ketentuan substansial mencakup penunjukan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, dan pejabat lainnya. Peraturan ini mengatur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur), pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal), pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengelolaan persediaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan barang milik daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah dan tuntutan ganti kerugian akibat pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan. Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam setiap bab terkait, misalnya kewajiban Pengguna Barang untuk mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang dikuasainya.

","transitional_provisions","1. Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.\n2. Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.\n3. Seluruh barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik dalam bentuk kerjasama maupun yang telah dipisahkan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun telah dilakukan penyesuaian dokumen perjanjian sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dan/atau pengelolaan perorangan atau badan hukum yang belum memiliki dokumen perjanjian, maka paling lama 2 (dua) tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n5. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (KSP, BGS dan BSG) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.","sanctions","1. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap orang yang memanfaatkan/menguasai barang milik daerah tanpa dilengkapi dengan dokumen perjanjian yang sah atau yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 18 OF 2016
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that based on the provisions of Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 on the Management of State/Regional Assets, the Region is required to prepare a Regional Regulation in the framework of the policy on the management of regional assets;
that the Regional Regulation of Pemalang Regency Number 20 of 2006 on the Management of Regional Assets is no longer in accordance with the laws and regulations so that it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Management of Regional Assets;

Bearing in Mind:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9493cbb-92ab-4a64-aed5-4e8524e99c65","actionData","errors"]