[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e9424b00-ac22-45b9-b0d4-06f036727ccb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Jabar Banten (Persero)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-12-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Jabar Banten (Persero)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYERTAAN - MODAl - PEMERINTAH - DAERAH - KEPADA - PT - BANK - JABAR - BANTEN - (PERSERO)
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2016/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Jabar Banten (Persero)
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT Bank Jabar Banten (Persero \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 \r\nUndang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 \r\nUndang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk dan besaran pemyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban, laporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016. \n 8 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada PT Bank Jabar Banten (Persero) atau PT BJB. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pedoman penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan daerah, serta untuk meningkatkan perekonomian rakyat pedesaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bandung pada PT BJB.

Sumber dana penyertaan modal berasal dari APBD Tahun 2017 dalam bentuk uang kas, dengan alokasi sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah). Penyertaan modal ini diberikan sebagai modal kerja kepada PT BJB. Penggunaan dana penyertaan modal yang melibatkan kerjasama pihak ketiga menjadi kewenangan PT BJB, namun PT BJB bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum jika terjadi penyimpangan penggunaan dana.

Pemerintah Kabupaten Bandung berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT BJB sesuai peraturan perundang-undangan, dan PT BJB berhak mendapat dukungan modal usaha. PT BJB berkewajiban mengelola modal usaha berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sistem akuntansi yang berlaku, serta memberikan bagian laba usaha kepada Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik kepada Bupati dan DPRD sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban APBD. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PT BJB, dibantu oleh Dewan Komisaris PT BJB. Jika ditemukan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bilamana PT BJB (Persero) tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 14 OF 2016

ABOUT

REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION TO
PT BANK JABAR BANTEN (PERSERO)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to follow up the Regulation of
the Minister of Home Affairs Number 31 of 2016 concerning
Guidelines for the Preparation of the Revenue and
Expenditure Budget for the 2017 Fiscal Year and Article 71
paragraph (7) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13
of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management
and to improve the people's rural economy in order to improve welfare
the community, it is necessary to invest capital in PT Bank
Jabar Banten (Persero);
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
concerning Regional Government Capital

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e9424b00-ac22-45b9-b0d4-06f036727ccb","actionData","errors"]