[{"_1":2,"_148":-5,"_149":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e93c435c-ad41-4bc3-b425-d9a96a1f3f72","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_144":145,"_146":147},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":-5,"_142":143},"title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus","short_title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-02-28","effective_date","2018-03-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6f5779f5-e2ea-448d-8bb0-b22517233239","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_name","Peraturan BPOM","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Badan Pengawas Obat dan Makanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 1, BN.2018/No. 353, peraturan.go.id : 13 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan TENTANG Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus\n2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula Lanjutan\n3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula Pertumbuhan\n4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengawasan Minuman Khusus Ibu Hamil dan/atau Ibu Menyusui\n5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan untuk keperluan gizi khusus yang memiliki risiko keamanan tinggi. Pangan olahan ini harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai kondisi fisiologis atau indikasi medis. Peraturan ini mengatur jenis pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, termasuk pangan untuk diet khusus dan keperluan medis khusus. Setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan ini harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Penggunaan pangan ini tidak boleh dilakukan secara parenteral dan harus sesuai indikasi dokter. Produksi pangan harus mengikuti pedoman CPPOB dan HACCP, kecuali untuk pangan diet khusus dewasa. Label dan iklan pangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan peredaran produk tertentu dibatasi pada fasilitas kesehatan.","transitional_provisions","1. PKGK yang telah beredar sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran; dan/atau d. pencabutan izin.","revokes",[96,101,105,109,113],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus","link","",{"_97":102,"_99":103,"_36":104},"Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula Lanjutan","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-30-tahun-2013","5933bd16-77a7-41d5-b12e-3c350c8b7896",{"_97":106,"_99":107,"_36":108},"Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula Pertumbuhan","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-31-tahun-2013","55fa3a64-d2e5-48c9-9e8a-94521fbcca77",{"_97":110,"_99":111,"_36":112},"Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengawasan Minuman Khusus Ibu Hamil dan/atau Ibu Menyusui","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-33-tahun-2013","f53a641d-8173-420b-a2f7-b67ae0f20bc7",{"_97":114,"_99":100},"Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[125,129],{"_97":126,"_99":127,"_36":128},"Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181788/peraturan-bpom-no-24-tahun-2020","f5619896-65f2-4871-bbf0-d68612779708",{"_97":130,"_99":131,"_36":132},"Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2019","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bpom-no-24-tahun-2019","76c473b4-67c0-47a8-81b6-7d50cf496468","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FOOD AND DRUG MONITORING AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF FOOD AND DRUG MONITORING AGENCY
NUMBER 1 OF 2018
on
THE SUPERVISION OF PROCESSED FOOD FOR SPECIFIC NUTRITIONAL PURPOSES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF FOOD AND DRUG MONITORING AGENCY

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the public needs to be protected from processed food for specific nutritional purposes that have a high level of food safety risk;
that processed food for specific nutritional purposes must consider nutritional needs in accordance with physiological conditions and/or medical indications;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, and to implement the provisions of Article 31 of Government Regulation Number 28 of 2004 on Food Safety, Quality, and Nutrition, it is necessary to stipulate a Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency on the Supervision of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e93c435c-ad41-4bc3-b425-d9a96a1f3f72","actionData","errors"]